Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan Buka TOT SPAK Di Padang Panjang

Padang Panjang (Minangsatu) - Wakil Ketua KPK RI Basaria Panjaitan membuka secara resmi Pembinaan Jaringan Partisipasif Dalam Mengawal Keterbukaan Pemerintah dan TOT (Training of Trainer) Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK) di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang, di Hall Lt.III Balaikota, Rabu (27/3).

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Inspektorat Kota Padang Panjang tersebut dihadiri oleh Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang, Fadly Amran, BBA dan Drs. Asrul serta Ketua TP PKK Kota Padang Panjang dr. Dian Puspita Fadly Amran, Ketua DPRD Kota Padang Panjang Dr. Novi Hendri, SE, M.Si, unsur Forkopimda, Pejabat Sekda Martoni, S.Sos, M.Si, Asisten dan Staf Ahli, Inspektur Daerah Ervic Rinaldi, SH, Kepala Dinas di lingkungan Pemko Padang Panjang, dan Ketua GOW Nova Era Yanthy Asrul, serta Bundo Kanduang dan undangan lainnya.

Basaria Panjaitan menyampaikan secara global, "Kita harus mengetahui apa faktor utama penyebab terjadinya perlakuan tindak pidana korupsi," jelasnya.

Sikap jujur, transparan, keterbukaan dan mempunyai integritas yang baik merupakan kunci dalam tindak anti korupsi.

Ia juga menjelaskan KPK meluncurkan program SPAK bertujuan agar nilai kejujuran dapat diterapkan oleh perempuan Indonesia.

"Mulai dari hal yang kecil, peranan perempuan dalam mengajarkan kejujuran merupakan cara yang paling utama untuk pendidikan tindakan anti korupsi," jelasnya.

Begitu juga pada pemerintahan, kunci tindakan anti korupsi tersebut harus terlaksana, jika transparan dan keterbukaan Pemko terhadap masyarakat sudah dilaksanakan, maka langkah selanjutnya yakni kepedulian Pemko tersebut terhadap masyarakatnya.

"Korupsi bisa diatasi apabila keterbukaan tadi berpartisipasi dengan seluruh masyarakat untuk mengawasi yang sudah terbuka itu," tambahnya.

Tugas KPK sendiri yang tercantum dalam UU No.30 Tahun 2002 pasal 6 menyebutkan tentang melakukan koordinasi dan supervisi yang berhubungan dengan korupsi diseluruh wilayah. Selanjutnya, melakukan pencegahan, penindakan hingga monitoring dalam bentuk kajian.

Maka dari itu, Basaria mengajak seluruh perempuan khususnya Kota Padang Panjang "Mulai hari ini kita harus berani untuk bilang Saya Perempuan Anti Korupsi", ajaknya.

Senada dengan Basaria, Fadly menyebutkan Padang Panjang untuk mendapatkan kepercayaan publik telah melakukan salah satu transparasi anggaran.

Demi mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik, dan bersih dari KKN, perlu ada sebuah komitmen dan konsekwensi untuk kita dapat menyusun sebuah program yang baik.

"Berbicara tentang anti korupsi, bukan hanya sekedar kampanye Saya Anti Korupsi, melainkan bagaimana kita dapat menyusun program gerakan yang peranan keikutsertaan publik juga ada didalamnya untuk sama-sama mengawal yang telah kita siapkan tersebut," kata Fadly.

Fadly berharap pada kegiatan ini dapat melahirkan budaya masyarakat anti korupsi, yang bergerak bersama dalam memprefentasikan apa saja tindakan yang dapat merugikan masyarakat tersebut.

"Jika tidak ada tindakan tersebut, mustahil bagi kita apa yang dicitakan akan berhasil," tutupnya.

Sementara itu Ervic menambahkan peserta yang terlibat dalam agen SPAK merupakan seluruh stakeholder di lingkungan Pemko Padang Panjang yang berjumlah 240 peserta dengan kegiatan berlangsung hari ini hingga Jum'at mendatang (29/3).