Board Of Peace Dan Indonesia: Ujian Konsistensi Diplomasi Perdamaian Di Tengah Krisis Kepercayaan Publik

Board of Peace dan Indonesia : Ujian Konsistensi Diplomasi Perdamaian di Tengah Krisis Kepercayaan Publik

Oleh : Tri Wahyuni Oktanita

(Mahasiswa Magister Ilmu Komunikasi, Universitas Andalas)

Keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace (BoP) menimbulkan perdebatan hangat di ruang publik. Pemerintah memandang keanggotaan Indonesia sebagai bagian dari komitmen konstitusional untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia dan memperkuat peran Indonesia dalam diplomasi perdamaian internasional. Namun di sisi lain, sebagian publik justru mempertanyakan legitimasi, efektifitas, hingga arah politik luar negeri Indonesia dalam forum tersebut. Perdebatan ini menunjukkan bahwa isu perdamaian internasional tidak lagi hanya menjadi urusan elit diplomatik, melainkan juga menjadi perhatian publik yang semakin kritis terhadap setiap langkah kebijakan luar negeri pemerintah.

Secara normatif, argumen pemerintah cukup kuat. Keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace diposisikan sebagai implementasi amanat UUD 1945 yang mengharuskan Indonesia berperan aktif menjaga perdamaian dunia. Keikutsertaan tersebut dipandang sebagai instrumen diplomasi untuk mendorong penyelesaian konflik dan memperkuat posisi indonesia di panggung internasional.

Namun persoalannya bukan terletak pada komitmen Indonesia terhadap perdamaian dunia. Persoalan utamanya adalah apakah Board of Peace benar benar merupakan intrumen perdamaian yang kredibel dan mampu menghadilkan solusi yang adil bagi pihak-pihak yang berkonflik, khususnya palestina.

Sejak awal, Board of Peace menuai kritik karena dianggap memiliki desain kelembagaan yang tidak jelas dan minim representasi pihak yang terdampak langsung oleh konflik. Sejumlah analis menilai forum tersebut lebih sarat simbolisme politik daripada menawarkan mekanisme penyelesaian konflik yang konkret. Kritik semakin menguat karena forum ini dikaitkan dengan upaya penyelesaian konflik Gaza, tetapi tidak melibatkan Palestina secara memadai dalam proses perumusannya. Kondisi ini menimbulkan paradoks: bagaimana sebuah forum perdamaian dapat mengklaim berbicara tentang masa depan Palestina tanpa menghadirkan suara Palestina secara setara?

Respon publik Indonesia kemudian terbelah ke dalam dua kecenderungan. Kelompok pertama melihat keanggotaan Indonesia sebagai peluang strategis untuk memperjuangkan kepentingan Palestina dari dalam forum pengambilan keputusan. Mereka berpendapat bahwa Indonesia akan memiliki ruang pengaruh yang lebih besar dibandingkan jika hanya berada di luar forum. Sebaliknya, kelompok kedua memandang keterlibatan Indonesia sebagai langkah yang berisiko. Mereka mempertanyakan independensi Board of Peace, potensi dominasi kepentingan negara-negara besar, serta kemungkinan bergesernya posisi politik luar negeri Indonesia yang selama ini dikenal konsisten mendukung perjuangan rakyat Palestina.

Kekhawatiran publik juga tidak terlepas dari isu kontribusi keuangan yang dikaitkan dengan keanggotaan Board of Peace. Meskipun pemerintah telah memberikan klarifikasi terkait besaran dan mekanisme kontribusi tersebut, perdebatan yang muncul menunjukkan adanya sensitivitas masyarakat terhadap penggunaan anggaran negara di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih. Di tengah tekanan ekonomi dan kebijakan efisiensi anggaran muncul pertanyaan yang wajar: sejauh mana keterlibatan Indonesia dalam forum internasional ini memberikan manfaat yang sebanding dengan sumber daya yang harus dikeluarkan? Pertanyaan ini bukan bentuk penolakan terhadap diplomasi internasional, melainkan tuntutan agar setiap komitmen global yang diambil pemerintah dapat dijelaskan secara transparan, terukur, dan memiliki dampak nyata bagi kepentingan nasional.

Perlu dicatat bahwa hingga saat ini pemerintah Indonesia tidak menyatakan bahwa Indonesia membayar iuran keanggotaan Board of Peace sebagaimana yang ramai diperbincangkan di ruang publik. Sejumlah pejabat pemerintah justru memberikan klarifikasi bahwa informasi mengenai kewajiban pembayaran iuran dalam jumlah tertentu tidak sesuai dengan fakta yang mereka ketahui.

Meski demikian, polemik yang muncul tetap memperlihatkan adanya krisis kepercayaan publik terhadap prioritas kebijakan pemerintah. Di tengah berbagai program efisiensi anggaran yang berdampak pada pelayanan publik, pendidikan, riset, hingga perlindungan sosial, sebagian masyarakat tetap menuntut transparansi yang lebih jelas mengenai konsekuensi finansial maupun manfaat strategis dari keterlibatan Indonesia dalam forum internasional tersebut. Kritik ini menjadi relevan karena legitimasi sebuah kebijakan luar negeri tidak hanya ditentukan oleh tujuan yang ingin dicapai, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah meyakinkan publik bahwa setiap komitmen yang diambil benar-benar sejalan dengan kepentingan nasional dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka.

Polemik ini menjadi semakin menarik ketika dikaitkan dengan narasi politik yang berkembang di dalam negeri. Presiden Prabowo Subianto dalam beberapa kesempatan menyebut adanya pihak-pihak yang mengkritik pemerintah sebagai bagian dari kepentingan atau pengaruh asing. Namun pada saat yang sama, Indonesia justru memilih bergabung dalam Board of Peace yang lahir dari inisiatif dan mendapat dukungan kuat Amerika Serikat. Tentu keterlibatan dalam forum internasional tidak otomatis menjadikan suatu negara sebagai "antek asing".

Akan tetapi, logika yang sama seharusnya berlaku terhadap masyarakat sipil, akademisi, jurnalis, maupun kelompok kritis yang menyampaikan pandangan berbeda terhadap pemerintah. Jika kerja sama internasional dianggap sebagai bagian dari diplomasi dan perjuangan kepentingan nasional, maka kritik publik tidak semestinya dengan mudah didelegitimasi melalui label "antek asing". Di titik inilah kontroversi Board of Peace tidak hanya menguji arah politik luar negeri Indonesia, tetapi juga konsistensi pemerintah dalam memaknai hubungan dengan aktor internasional.

Pemerintah menyatakan akan mengevaluasi posisinya apabila Board of Peace tidak memberikan manfaat nyata bagi perjuangan Palestina. Pernyataan ini menunjukkan bahwa tekanan dan kritik publik tetap menjadi faktor penting dalam kebijakan luar negeri Indonesia.

Pada akhirnya, respon publik terhadap keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace tidak semata-mata mencerminkan dukungan atau penolakan terhadap forum tersebut. Lebih dari itu, respon tersebut menunjukkan adanya tuntutan agar Indonesia tetap konsisten pada prinsip politik luar negeri bebas aktif yang berpihak pada keadilan internasional. Posisi Indonesia seharusnya tidak ditentukan oleh kepentingan geopolitik negara-negara besar, melainkan oleh komitmen terhadap perdamaian yang adil dan penghormatan terhadap hak-hak bangsa yang masih mengalami penjajahan.

Karena itu, ukuran keberhasilan Indonesia dalam Board of Peace bukanlah sekadar status keanggotaan atau posisi strategis yang diperoleh. Keberhasilan sesungguhnya terletak pada kemampuan Indonesia memastikan bahwa forum tersebut benar-benar menjadi instrumen perdamaian yang inklusif, adil, dan berpihak pada penyelesaian konflik yang berkelanjutan. Tanpa itu, keterlibatan Indonesia hanya akan dipandang sebagai simbol diplomasi yang kehilangan makna substantif di mata publik. Kritik publik bukan hambatan bagi diplomasi, melainkan bagian dari pengawasan demokratis terhadap kebijakan negara. Politik luar negeri yang kuat tidak hanya diukur dari posisi Indonesia di forum internasional, tetapi juga dari konsistensi, transparansi, dan kepercayaan publik yang menopangnya.

ketika pemerintah meminta publik untuk waspada terhadap pengaruh asing, apakah standar yang sama juga digunakan untuk mengevaluasi setiap bentuk kedekatan dan komitmen Indonesia terhadap inisiatif yang digagas kekuatan besar dunia? Jika jawabannya tidak, maka yang sedang dipertaruhkan bukan hanya arah politik luar negeri Indonesia, melainkan juga konsistensi dan kredibilitas narasi pemerintah itu sendiri.