Praktisi Hukum Minta JPU Banding Atas Vonis Ringan Terdakwa Kasus Korupsi Pengadaan Seragam Sekolah

Praktisi Hukum Minta JPU Banding Atas Vonis Ringan Terdakwa Kasus Korupsi Pengadaan Seragam Sekolah

Limapuluh Kota (Minangsatu) - Pengacara dan Praktisi Hukum Iwat Endri, meminta agar Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengajukan banding atas vonis majelis hakim kepada terdakwa kasus korupsi pengadaan seragam sekolah SD dan SLTP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Limapuluh Kota tahun anggaran 2023.

“JPU Kejari Payakumbuh perlu banding atas putusan Pengadilan Tipikor itu, supaya ada keseimbangan hukum atas tuntutan JPU terhadap terdakwa,” katanya, Selasa (15/7/2025) kepada media.

Menurutnya, upaya hukum banding hingga kasasi oleh JPU juga akan menjadi dorongan bagi hakim Pengadilan Tipikor Padang agar ke depan tidak memutuskan hukuman lebih ‘ringan’ kepada terdakwa perkara korupsi.

Sebelumnya, empat orang terdakwa pada perkara kasus korupsi tersebut divonis bersalah pada sidang pembacaan vonis.

Dalam Sidang Pembacaan Vonis yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Padang Kamis 10 Juni 2025. Seluruh terdakwa divonis lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri Payakumbuh.

Padang sidang tersebut, terdakwa AW divonis 2,6 tahun penjara denda 50 juta sementara tuntutan JPU 5 tahun. Sementara pada sidang sebelumbya rekan AW terdakwa kasus yang sama yakni MR divonis 3 tahun penjara sementara tuntutan JPU 6 tahun, YA (perempuan) divonis sama dengan terdakwa MR serta YP divonis jauh lebih rendah dari dua terdakwa lainnya yakni 1,5 tahun,sementara tuntutan JPU 5 tahun.

Terkait putusan tersebut, usai mengikuti sidang pembacaan vonis, JPU Kejaksaan Negeri Payakumbuh yang juga merupakan Kasi Pidsus Abu Abdurrahman mengungkapkan bahwa pihaknya maupun terdakwa mengaku pikir-pikir.

"Dari hasil putusan vonis yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim, kita melihat rata-rata vonis yang diputus rendah di bawah tuntutan JPU Kejari Payakumbuh. Untuk itu, kita mendorong JPU mengajukan banding atas vonis ringan ini Demi Hukum tidak mencederai rasa keadilan bagi masyarakat," pungkas Iwat Endri.