Surat Kepada Nahkoda Sumbar, Yang Bahteranya Koyak Di Hantam Galodo

Surat Kepada Nahkoda Sumbar, Yang Bahteranya Koyak Di Hantam Galodo

Penulis: Bayu Pamungkas, S.T., M.Sc  – Koordinator Relawan Masjid Nurul Ashri- Jogja (Regional Sumatra Barat)

Sumbar punya nahkoda hebat

Lupa harinya kapan, tapi potongan video yang lewat hari itu kian melekat di benak penulis. Mungkin akan abadi.        

Potongan video itu podcast yang menghadirkan Jansen Huang, pendiri NVIDIA. Perusahaan multinasional yang juga menggarap AI. Jansen bilang, “Kecerdasan itu bukan milik master programmer. Tapi adalah milik mereka yang mampu berdiri di antara kecerdasan teknis dan empati kemanusiaan.”

Kalau kita inap renungkan, agaknya memang sulit berada di posisi itu. Punya dua kecakapan di satu tubuh yang sama, berat. Tapi bukan berarti tidak mungkin.

Lalu, beralamatkan kemana kalimat-kalimat ini? 

Benar. Kalimat Jansen itu menjadi standar harapan yang kiranya penulis lekatkan pada pengambil kebijakan. Kata dasarnya saja bijak, berarti memang bijak wajib melekat pada dirinya.

Maka wajar kalau dia ditumpangi harapan-harapan semacam ini. Wajar kalau rakyat berekspektasi punya pemimpin yang cakap bagian teknis, juga kaya empati. Benar-benar bersahaja.

Dalam hal ini adalah pemerintah provinsi dan kabupaten di Sumatera Barat. Wilayah yang punya 19 bupati/wali kota, dibawahi oleh satu gubernur. Wilayah yang besar. Berarti juga di pimpin oleh orang-orang besar. 

Kepada orang-orang besar itulah kami titipkan harapan penanganan lingkungan yang komprehensif. Rekonstruksi pasca Galodo yang harus segera.

Galodo adalah panggung

Di beberapa titik bencana berkibar bendera partai. Ada juga yang melekat di tenda sekolah darurat. Kita ucapkan terimakasih.

Kalau begitu, apakah mungkin jika kader-kader partai, atau yang sedang menghitung-hitung langkah bakal mencalon di pileg berikutnya, untuk memampang nama dan gambarnya di wilayah itu? Pasang saja di toren 1000 liter itu, misalnya.

Kan bagus juga. Jangan mau kalah sama yang sudah duduk, hari-harinya seremonial.

Wilayah yang hari ini sedang tertatih pasca galodo harusnya jadi lahan basah bagi pemerintah, partai, kader partai, dan sebangsanya. Disana semua bantuan diterima. Datang saja, bawa sekarung beras. Tempel nama dan foto kualitas HD. Hitung-hitung citra jadi baik.

Tapi mungkin politikus kita bukan tipe yang seperti itu. Mereka bekerja dengan hati. Tidak haus pencitraan. Tidak butuh dilihat. Sampai hari ini pun tak terlihat.

Pasca Galodo

Seutas kalimat, “Kalau seekor keledai terpeleset di Bahgdad, aku takut Allah menanyakannya padaku.” Ini kalimat Umar Bin Khattab. 

Kala itu jabatannya sebagai pemimpin umat islam seluruh dunia. Strategi teknisnya pada politik global mampu memperluas wilayah Islam hingga Romawi dan Persia. Empatinya, nyaris tiap malam ia melakukan sensus, mencari masyarakatnya yang kelaparan.

Puncaknya, ia sudah di garansi surga meski sejak masih di dunia. Tapi tetap saja ia mengaudit dirinya se ekstrim itu. 

Lalu bagaimana seyogyanya respon pemimpin yang hari ini kondisi masyarakatnya; di Palembayan, Agam, ada sebuah puskesmas yang tidak lagi beroperasi normal sejak 27 November 2025. Puskesmas itu di Nagari Salareh Aia Timur, mengcover 4 nagari. Biasanya, jumlah pasien per hari mencapai 180 orang. Setidaknya ada 3 pasien rawat inap setiap hari. 

Tapi apa daya, sekarang Puskesmas nan malang itu tak sanggup beroperasi selayaknya. 

Masalahnya adalah air bersih. Ya, sampai tulisan ini dibuat, air bersih belum mengalir stabil ke puskesmas itu. Krisis air bersih tak bisa diatasi sendiri oleh relawan-relawan yang serba terbatas. Dinas terkait mungkin sampai hari ini sedang rapat, eksekusinya kapan-kapan.

Soal air bersih, ini menyakitkan lagi. Belum ada sentuhan pemerintah sampai hari ini. 500 KK terdampak, juga belasan masjid dan surau padahal kurang sepekan lagi Ramadhan. 

Berikutnya belasan sekolah mulai dari SD, SMP, hingga SMA. Ada sekolah yang tinggal lantai, bangunannya hilang tersapu galodo. Penuh keterpaksaan, mereka belajar di tenda darurat, yang kalau terik kepanasan, kalau hujan banjir. Belajar dengan kondisi yang serba tak nyaman.  

Itu baru di Palembayan. Belum lagi di Maninjau, masyarakat yang kini takut dengan suara hujan. Hujan adalah rahmat yang diharapkan, tapi kalau intensitasnya tinggi dan durasinya panjang, mereka juga cemas. 

Air sungai bisa meluap. Meratakan sawah, rumah, tempat-tempat usaha, yang semua berdampak kepada ‘mato pancarian’ mereka. Sampai hari ini, yang sawahnya rata oleh tanah, belum sempat memperbaikinya.

Parahnya lagi, sudahlah rumah mereka hilang, hunian sementara (Huntara) pun susah urusannya. Lahan harus cari sendiri. Kalaupun dapat lahan, tak semua kebagian. Zona merah meluas. Hujan deras, banjir susulan menghantui. Takut dan trauma yang bercabang-cabang.

Perih ini sama dirasakan oleh mereka yang di Batu Busuk, Padang. Di sepanjang kecamatan Tanjung Raya, Agam. Di Kabupaten Solok ada Paninggahan, Saniang Baka, juga Muaro Pingai. Rekonstruksi ekonomi yang serba lumpuh. 

Di antara daerah itu ada yang mungkin daerahnya memang tak kuat menampung curah hujan yang tinggi, atau mungkin karena sebab panjang dari tambang ilegal. 

Wilayah Tambang ‘Rakyat’ Pemprov Sumbar

WTRnya pemprov Sumbar ini menarik. Menarik dalam penanganan masalah tambang, juga menarik perhatian publik. 

Sedikitnya,  ada 301 blok di sembilan kabupaten yang diusulkan sebagai WPR dengan komoditas utama emas, pasir dan batu. Wilayah tersebut meliputi Solok, Solok Selatan, Dharmasraya, Agam, Sijunjung, Pasaman, Pasaman Barat, Tanah Datar dan Kepulauan Mentawai.

Kata Mahyeldi Ansharullah, selaku Gubernur Sumbar mengatakan bahwa WTR ini bukan untuk melegalkan tambang ilegal. Melainkan upaya penertiban tambang. Sekaligus, mewadahi masyarakat lokal agar bisa menambang secara sah, aman dan bertanggungjawab, sesuai aspek keselamatan serta kelestarian lingkungan.

Mengacu pada dokumen upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (UKL-UPL), pemprov berharap tambang berjalan baik, tidak merusak, dan tetap menjaga keseimbangan lingkungan. 

Apakah benar upaya itu mampu menjaga keseimbangan lingkungan?

Hendro Sangkoyo, peneliti di School of Democratic Economic (SDE) mengatakan, rencana penetapan WPR oleh Mahyeldi itu hanya berpotensi mempercepat krisis ekologis di Sumbar.

“Tidak ada tambang yang tidak merusak, baik legal, apalagi yang ilegal,” imbuhnya. 

Call back 

Kalau Umar R.a ketakutan dengan terpelesetnya keledai di Bahgdad, apakah nahkoda kita juga cemas atas kita yang sedang menumpang di bahteranya dengan kondisi cemas dan lapar?

Pantaslah kiranya kalau rakyat berekspektasi pemimpinnya seperti yang Jansen Huang paparkan. Piawai meletakkan diri pada kecerdasan teknis dan empati yang bersahaja.