Menanti Stabilitas Harga BBM Di Bumi Sikerei

Mentawai, Minangsatu---Kebijakan pemerintah memberlakukan harga bahan bakar minyak (BBM) dengan sistem satu harga yang berlaku pada Januari 2017 mendatang, mendapat sambutan hangat dari masyarakat di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Pasalnya, selama ini untuk mendapatkan kebutuhan BBM jenis bensin sesuai dengan harga yang ada di stasisun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Kepulauan Mentawai masih belum terwujud.
 
Saat ini, untuk mendapatkan kebutuhan BBM di Kepulauan Mentawai, warga bergantung kepada pemasok atau agen minyak yang mendistribusikan menggunakan kapal. Meski saat ini, kebutuhan BBM tersebut, hampir terbilang tidak ada lagi tersendat, namun, harga per liter BBM jenis bensin yang dijual oleh pengencer, terutama di Tuapejat masih berkisar Rp 10 ribu per liter.
 
Harga tersebut, dinilai relatif masih tinggi jika dibandingkan dengan apa yang sudah disampaikan oleh direktur Pertamina Dwi Soetjipto, bahwa, keuntungan yang boleh diambil oleh penyalur hanya sebesar 10 persen dari harga standar. Kalau harga bensin per liter saat ini, Rp 6.450, maka penjualan BBM hanya dapat diambil keuntungan sebesar 10 persen atau sebesar Rp 8000 per liter.
 
Rahadio, 49, salah seorang warga di desa Tuapejat mengatakan, jika memang pemberlakukan harga BBM disamaratakan di seluruh Indonesia, tentunya ini akan dapat mempengaruhi harga kebutuhan pokok yang relatif masih tinggi di Kepulauan Mentawai.
 
“Jika ini memang bisa terealisasi, banyak harga pokok di Kepulauan Mentawai yang seharusnya menjadi turun. Sebab, selama ini, salah satu yang menyebabkan harga kebutuhan di Kepulauan Mentawai menjadi tinggi, yakni masih tingginya harga BBM itu sendiri,” katanya.
 
Sebagai daerah terluar, terdepan dan terisolir (3T), Kabupaten Kepulauan Mentawai, kata Rahdio, sudah semestinya mendapatkan harga BBM yang sama dengan daerah lainnya. Sekarang ini, kata Rahadio, tentunya, pemberlakuan BBM dengan satu harga, apakah sudah mampu di jawab oleh Pemerintah daerah sendiri.
 
“Tentu, setiap pemberlakuan aturan atau kebijakan, mesti ada pengawasan. Nah, saat ini, apakah pemerintah Kepulauan Mentawai siap untuk melakukan pengawasan,” ungkapnya.
  
Senada dengan Rahadio, Mebri, 33, salah seorang jurnalis yang bertugas di Kepulauan Mentawai mengatakan, persoalan utama di Kepulauan Mentawai, terkait harga BBM itu sendiri, yakni lemahnya pengawasan.
 
“Sekarang, coba kita perhatikan. Tidak ada pengawasan sama sekali dalam pendistribusian BBM di Kepulauan Mentawai. Siapa pun dapat membeli BBM langsung ke agen yang mendistribusikan BBM,” katanya.
 
Di samping itu, Mebri menilai, masih ada permainan saat penyalinan BBM dari kapal di pelabuhan kepada pengencer-pengencer yang ada di Kepulauan Mentawai. BBM yang disalin oleh agen ke drum-drum milik pengencer tidak sesuai dengan takaran yang ada.
 
“Coba kita tanya satu-satu kepada pengencer. Pasti tidak ada satu pun BBM yang di drum diisi penuh oleh pengencer. Paling-paling yang terisi di dalam drum hanya bekisar 170 liter sampai 180 liter saja,” ujarnya.
 
Padahal, kata Mebri, para pengencer membeli BBM berdasarkan hitungan drum, bukan liter. Saat ini, satu drum BBM jenis bensin dari agen kepada pengencer Rp 1,5 juta per drum. Artinya, dalam satu drum pengencer mendapat keuntungan rata-rata Rp 300 ribu.
 
Mebri juga menilai, pengencer juga banyak yang enggan berkomentar terkait kondisi tersebut. Menurut Mebri, pengencer bisa mendapatkan BBM dengan kondisi penuh dari agen, apabila memberikan biaya tambahan pada saat menyalin, yakni Rp 100 ribu per drum.
 
Belum tersedianya, stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Kepulauan Mentawai dinilai oleh sebagian kalangan menjadi salah satu faktor sulitnya melakukan pemerataan harga BBM di Kepulauan Mentawai. Saat ini, dengan kuota kebutuhan BBM di Kepulauan Mentawai, terutama bensin, dinilai sudah seharusnya memiliki SPBU.
 
Saat ini, untuk di wilayah pusat ibukota Kabupaten Kepulauan Mentawai, sepertia Tuapejat dan Sioban, rata-rata harga Bensin mencapi yakni, Rp 10 ribu per liter. Sedangkan, di wilayah pelosok desa-desa yang ada di kecamatan Sipora Selatan, seperti desa Bosua, desa Beriolou, harga satu liter bensin, berkisar Rp 15 ribu perliter.
 
Sementara itu, untuk BBM yang berada di wilayah-wilayah yang masih sulit akses darat maupun laun, seperti di desa Bulasat, kecamatan Pagai Selatan dan di desa untuk Simalegi, kecamatan Siberut Barat, harga per liter bensin, masih berkisar Rp 20 ribu per liter hingga Rp 25 ribu perliter.
 
Tingginya, harga per liter bensin tersebut, disebabkan kondisi wilayah yang masih sulit dijangkau. Baik melalui akses darat, maupun melalui jalur laut. Selain memiliki jarak tempuh yang cukup jauh, juga membutuhkan ongkos yang besar.
 
Menanggapi hal tersebut, kepala dinas Perindustrian Koperasi dan UMKM Kabupaten Kepulauan Mentawai, Elisa Siriparang beberapa waktu lalu mengatakan, menghadapi kondisi tersebut, memerlukan pengawasan yang intens.”Kita berencana akan melakukan pengawasan BBM di Kepulauan Mentawai. Mulai dari pendistribusian dari agen hingga pengencer,” katanya.(st)