Ini Komentar Terkait Peluang Politisi Dan Birokrat Karir Di Pilgub Sumbar

Padang (Minangsatu) - Dari sejumlah nama bakal calon (balon) gubernur/wakil gubernur Sumatera Barat (Sumbar) yang mulai dibicarakan di media pers maupun media sosial (medsos), peluang politisi untuk melaju menjadi calon lebih besar daripada birokrat karier.

Dari politisi, sejumlah nama yang disebut-sebut adalah Nasrul Abit (wakil gubernur saat ini yang juga Ketua DPD Partai Gerindra Sumbar, Mulyadi (anggota DPR RI saat ini dan terpilih kembali pada pemilu lalu dengan suara pribadi paling banyak di dapilnya, juga adalah Ketua DPD Partai Demokrat Sumbar), Ali Mukhni (Bupati Padang Pariaman saat ini, juga adalah Ketua DPW PAN Sumbar), Riza Falepi (politisi PKS yang sekarang adalah Walikota Payakumbuh), Epyardi Asda (anggota DPR RI saar ini, politisi yang sekarang berkiprah di PAN), dan Zul Elfian (politisi Nasdem Kota Solok yang saat ini adalah Walikota Solok).

Sedangkan dari birokrat santer disebut nama Fakhrizal (saat ini Kapolda Sumbar), Reydonnizar Moenek (saat ini adalah Sekjen DPD RI), Indra Catri (saat ini Bupati Agam). Disebut-sebut pula nama Gusmal (Bupati Solok) dan Yuswir Arifin (Bupati Sijunjung). Dua nama terakhir adalah birokrat karir yang kemudian sukses memenangi dua kali pilkada di daerah masing-masing, dan hingga sekarang tidak terikat partai secara struktural.

"Politisi lebih berpeluang maju apalagi kader partai" tutur politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) H Febby Dt Bangso (FDB), kepada Minangsatu, Sabtu (29/6). 

Pendapat seperti itu, menurut FDB didasari dari pengalaman selama ini. "Apalagi partai melihat selama ini, jika mendukung bukan kader, saat pemilu juga tidak banyak membantu kerja-kerja politik yang disupport kepala daerah yang pernah didukung partai," tegas FDB.

Karena itu, FDB kukuh berpendapat bahwa,"Menjadi anggota dewan dan kepala daerah, sudah benar jika diisi oleh kader-kader partai. Dan partai partai bisa berbagi peran di masing-masing pilkada serentak," lanjutnya.

Walau demikian, FDB tidak menampik jika peluang birokrat juga ada. "Tapi birokrat juga tidak tertutup kemungkinan untuk diusung partai, jika partai tidak melihat kader yang akan diajukan untuk pilkada," ujarnya.

Terkait nama-nama yang sudah mengapung,  FDB mengatakan,"Ketua-ketua partai di Provinsi Sumbar atau kadernya, bisa saja menjadi gubernur atau wakil gubernur. Atau partai memang melihat calon dari birokrasi yang berpeluang menang," pungkasnya tanpa merinci nama-nama yang telah muncul itu satu persatu. 

Lain pula pendapat pakar politik dari Universitas Andalas (Unand), Asrinaldi, yang justru menilai kombinasi pasangan politisi-birokrasi lebih pas. "Untuk Sumbar saya pikir perlu kombinasi politisi dan birokrat ini. Politisi memiliki visi yang bisa mengembangkan Sumbar ke depan, yang terlihat stagnan.  Sementara, birokrat yang menerjemahkannya ke dalam program dan kegiatan pembangunan. Kombinasi ini cukup ideal menurut saya untuk Sumbar," tutur Asrinaldi menjawab Minangsatu, Sabtu (29/6). 

Jika kombinasi politisi-birokrat yang diusung, Asrinaldi optimis peluang menangnya cukup besar. "Peluangnya cukup besar pasangan ini," pungkasnya sambil menyebut bahwa dirinya akan menyusun kombinasi-kombinasi pasangan pada pilgub, berdasarkan nama-nama yang mengapung dengan mempertimbangkan multi variabel yang berkaitan dengan elektabilitas pasangan.