Bawaslu Gandeng FJPI Sumbar Dalam Pendidikan Politik Warga Dan Pengawasan Partisipatif Pemilu

Bawaslu Gandeng FJPI Sumbar dalam Pendidikan Politik Warga dan Pengawasan Partisipatif Pemilu

Padang (Minangsatu) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sumatera Barat bersama Forum Jurnalis Perempuan Indonesia (FJPI) Sumatera Barat membuat kesepakatan kerja sama untuk mewujudkan pengawasan partisipatif yang berkualitas demi penegakan demokrasi di Indonesia.  

Penandatanganan nota kesepahaman (MoU) yang pertama di Indonesia ini dihadiri langsung oleh Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, didampingi ketua Bawaslu Sumatera Barat bersama staf dan jajarannya, Sabtu (17/5/25).

Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja mengatakan bahwa Bawaslu tetap berupaya mensosialisasikan pentingnya pengawasan partisipatif Pemilu ke depan dan pendidikan politik kepada masyarakat.

"Saya sangat mengapresiasi kerja sama ini. Ke depan mungkin bisa diperluas dengan membahas calon legislatif perempuan hingga keberadaan petugas pengawas perempuan," ujarnya. 

Disebutkannya, kerja sama antara Bawaslu Sumbar dengan FJPI bisa memperkuat pengawasan mulai dari perencanaan, persiapan, penyelenggaraan hingga tahap evaluasi Pemilu. Sebab setiap penyelenggaraan dan pengawasan Pemilu harus diinformasikan melalui pemberitaan. 

“Melalui jurnalis perempuan dengan medianya, kita berharap sosialisasi dan informasi yang benar kepada masyarakat dapat mencapai sasaran. Tentunya apa yang kita harapkan untuk penegakan demokrasi di Indonesai bisa kita wujudkan," ujarnya. 

Sementara Ketua Bawaslu Sumatera Barat, Alni, menyampaikan bahwa kolaborasi ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat peran pengawasan partisipatif yang menjadi ikon Bawaslu pasca tahapan pemilu dan pemilihan.

"Kami sangat mengapresiasi kolaborasi ini. Pengawasan partisipatif adalah program nasional yang harus terus hidup, karena pendidikan politik masyarakat tidak berhenti hanya pada pelaksanaan pemilu," ujar Alni.

Kerja sama dengan FJPI, tambah Alni, diharapkan dapat memperluas jangkauan edukasi politik kepada masyarakat melalui berbagai platform dan media komunikasi yang dikelola oleh jurnalis perempuan.

Dalam kesempatan tersebut, Bawaslu Sumbar juga membahas pentingnya publikasi dan kehumasan yang berpedoman pada Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 17 2024 terkait publikasi dan pemberitaan. Disana disebutkan bahwa seluruh jenjang kelembagaan Bawaslu, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, memiliki kewajiban untuk mengoptimalkan media sebagai sarana sosialisasi dan edukasi kepada publik.

"Forum Jurnalis Perempuan ini menjadi mitra strategis yang selaras dengan kebutuhan Bawaslu dalam menyampaikan informasi dan memperkuat pengawasan berbasis masyarakat," tambahnya.

Program kerja jangka pendek yang akan segera dijalankan antara lain penyelarasan program pemerintahan dan produksi konten edukatif seperti podcast yang melibatkan FJPI. Konten-konten tersebut ditujukan sebagai bagian dari pendidikan politik yang inklusif dan berkelanjutan.

Alni menegaskan bahwa kerja sama ini tidak hanya bersifat simbolis, melainkan akan dilanjutkan dengan penyusunan kerangka kerja konkret yang segera diimplementasikan. "Kami tidak ingin MoU ini hanya berhenti di atas kertas. Harus ada aktualisasi yang nyata. Kita akan segera menyusun kerangka kerja dan merealisasikannya, kita berharap kolaborasi ini terus berlanjut di tahun-tahun mendatang," sebut Alni.

Bagi FJPI, kolaborasi ini menurut ketuanya Nita Indrawati adalah sebuah kontribusi bagi jurnalis perempuan dan merasa bangga ikut terlibat bersama Bawaslu dalam penegakan demokrasi di Indonesia. 

“Bagaimana format kerjasama, sudah dibahas dalam beberapa pertemuan. Rencananya, kita akan membuat diskusi rutin sebulan dua kali dengan tema-tema yang kita pilih berdasarkan sejumlah kasus yang sering mengapung ke permukaan pascapemilu. Melalui diskusi itu secara tidak langsung ada pesan-pesan yang disampaikan berkaitan dengan aturan-aturan, dan menggiring masyarakat pada pemikiran bahwa pemilu adalah penting, “ papar Nita.

Meski ide ini terlahir dari “ota-ota lapau” FJPI dan Bawaslu, ketua FJPI dua perioe ini berharap program ini akan berjalan maksimal. Ia berharap melalui proram ini juga bisa memberikan kontribusi dalam pendidikan politik bagi perempuan khususnya dan masyarakat umumnya. .

Tentang FJPI

FJPI adalah Forum Jurnalis Perempuan Indonesia beranggotakan jurnalis perempuan yang bertugas di berbagai media di Indonesia. Di Sumatera Barat tergabung lebih kurang 40 jurnalis perempuan dari berbagai media cetak, radio, online, dan televisi. Tujuan forum di bentuk untuk meningkatkan kualitas dan peran jurnalis perempuan dalam media dan masyarakat. 

FJPI dibentuk pada tahun 2007 di Medan, Sumatera Utara, dengan tujuan untuk mendukung dan mengembangkan jurnalis perempuan di Indonesia. Organisasi ini memiliki cabang di sejumlah provinsi di Indonesia dan aktif dalam berbagai kegiatan seperti pelatihan, diskusi, dan advokasi untuk isu-isu yang berkaitan dengan perempuan dan media. 

FJPI juga menjadi wadah bagi jurnalis perempuan untuk saling berbagi pengalaman, pengetahuan, dan dukungan. Organisasi ini terus berupaya untuk meningkatkan kualitas jurnalistik perempuan dan memperkuat peran mereka dalam masyarakat. Di sumatera Barat FJPI sudah menggelar banyak kegiatan, lomba, pelatihan jurnalistik untuk sekolah, kerjasama dengan KPU dalam tahap sosialisasi pemilu tahun 2024.  

Desember 2024, FJPI Sumbar dipercaya menjadi pelaksana pelatihan story telling yang diselenggarakan ABC ID Australia yang melibatkan FJPI Pusat dan puuhan wartawan se Indonesia. 

Ketua DPRD Sumbar, Supardi, Minta Pemprov Sumbar Tambah Lokasi Karantina Karena Warga Yang Positif Covid 19 Makin Banyak

minangsatu > Politik

Bawaslu Harus Jadi Lembaga Terpercaya

minangsatu > Politik