Aman Kito, Sumbar Tidak Berpotensi Chaos Lantaran Pemilu

Padang (Minangsatu) – Hingga berita ini ditulis, sejauh yang dipantai Minangsatu di sejumlah daerah di Sumatera Barat (Sumbar), belum ada kejadian-kejadian yang berarti, apalagi yang mengarah pada kekacauan (chaos). 

Harapan supaya pemilu ini tidak memicu konflik tentu diingini semua pihak. Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Irwan Prayitno pun menegaskan bahwa dirinya berharap pemilu berjalan lancar dan aman. Laporan yang diterimanya dari Kesbangpol Sumbar juga mengindikasikan bahwa sejauh ini kondisi aman-aman saja. 

Sementara itu, pakar Psikologi Sosial dari Universitas Andalas (Unand) Sartana menegaskan bahwa tradisi kekerasan di Sumbar hanya cenderung kekerasan verbal. “ Tradisi kekerasan di Sumbar, menurut saya, lebih berupa kekerasan verbal. Kekerasan fisik yang berlangsung massif umumnya muncul karena pengaruh di luar,” ujar Sartana kepada Minangsatu, Rabu siang (17/4).

Sartana menegaskan, kekacauan horizontal, apalagi chaos, di Sumbar nyaris tidak mungkin terjadi. “Menurut saya, potensi terjadinya chaos di Sumbar kecil. Walaupun tetap ada. Karena dari catatan Bawaslu, selama kampanye ada sembilan kekerasan terjadi di sumbar. Kalau pun terjadi kekerasan, itu pun kekerasan yang skalanya kecil. Tapi tidak sampai menimbulkan situasi chaos di masyarakat,” tuturnya.

Pendapat pakar psikologi ini disandarkan pada sejumlah variabel yang bisa memantik terjadinya chaos. Ada beberapa variabel yang bisa memicu chaos. “Pertama, homogenitas suara warga Sumbar. Saya memprediksi, pilihan warga Sumbar pada capres, tidak jauh beda dengan pemilu sebelumnya. Karena pilihan yang cenderung homogen ini, menjadikan polarisasi kelompok di level grass root tidak terlalu kuat. Sehingga, peluang terjadinya gesekan-gesekan sosial yang berujuang pada chaos juga kecil,”tukasnya.

Variabel kedua, lanjut sartana adalah ketimpangan ekonomi di Sumbar juga relatif tidak terlalu tinggi. Sehingga, warga juga tidak mengalami kondisi deprivasi relatif. Mereka tidak merasakan dirinya sebagai korban ketidakadilan, yang dapat memicu perilaku agresif.

Sedangkan yang  ketiga, “Seperti yang saya sampaikan, kekerasan akan terjadi di Sumbar bila juga berlangsung kekerasan di level nasional. Walaupun ini sangat berhubungan dengan narasi kekerasan yang terjadi dilevel nasional,” imbuhnya.

Namun, jika pun terjadi kekerasan di level nasional, Sartana berpendapat, warga Sumbar akan ikut terpengaruh atau tidak tergantung isu apa yang mengemuka.  “Kalau narasi yang dibangun melibatkan isu-isu terkait identitas agama, bisa jadi terpengaruh. Namun, peluang untuk terjadinya itu, menurut saya relatif kecil,” pungkasnya.

Terkait budaya masyarakat Sumbar, yang dodominasi kultur Minangkabau, menurut Sartana juga akan menjadi penghambat terjadinya bentrokan di tingkat bawah. “Tradisi Minangkabau itu tidak lekat dengan kekerasan fisik. Seperti yang ditulis AA Navis, Minangkabau adalah etnis yang tidak pernah punya tentara. Dan, sejauh ini, saya masih sependapat dengan pandangan itu. Karenanya, saya berpendapat, kekerasan-kekerasan fisik yang berlangsung di Minangkabau adalah kultut impor, bukan budaya asli Minangkabau. Ia muncul belakangan hari,” tutur Sartana

Begitu pula “kekerasan” di media sosial (medsos), menurut Sartana juga tidak akan memantik chaos. “Aneka kekerasan verbal yang dimunculkan di media sosial oleh banyak individu, bukan tokoh, tidak akan memicu chaos di dunia nyata. Namun, narasi-narasi yang sengaja dibangun oleh kelompok tertentu secara sistematis dan terorganisir, walaupun tidak secara ekplisit menunjukan ajakan untuk melakukan kekerasan, justru bisa meledakan kekerasan. Misal, narasi tentang kecurangan pemilu secara massif, atau intervensi pemilu oleh salah satu kubu,” ungkapnya.