Tanah Ulayat Dan Konflik Kepemilikan Di Nagari Minangkabau

Tanah Ulayat dan Konflik Kepemilikan di Nagari Minangkabau

Oleh: Andika Putra Wardana

Tanah ulayat merupakan bagian penting dalam kehidupan masyarakat Minangkabau karena tidak hanya berkaitan dengan tanah sebagai tempat tinggal dan sumber penghidupan, tetapi juga dengan hubungan antara kaum, suku, dan nagari. Dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008, tanah ulayat dijelaskan sebagai tanah pusaka beserta sumber daya alam yang ada di atas dan di dalamnya yang diperoleh secara turun-temurun dan menjadi hak masyarakat hukum adat di Sumatera Barat. Kedudukan tersebut membuat persoalan tanah ulayat berbeda dengan kepemilikan tanah perseorangan karena di dalamnya terdapat hubungan adat yang telah berlangsung lintas generasi. 

Di Minangkabau, hubungan masyarakat dengan tanah juga tidak dapat dilepaskan dari konsep pusako. Tanah yang berada dalam penguasaan kaum dapat menjadi tempat anggota kaum menjalankan kehidupan, sementara pengaturannya berkaitan dengan struktur adat seperti mamak kepala waris dan penghulu. Peraturan daerah Sumatera Barat yang mengatur tanah ulayat bahkan mengenal istilah ganggam bauntuak pagang bamasiang, yaitu peruntukan tanah ulayat kaum kepada anggota kaum berdasarkan garis keturunan ibu untuk kebutuhan seperti bercocok tanam, perumahan, dan usaha lainnya. 

Tanah Ulayat dalam Kehidupan Nagari

Sistem penguasaan tanah dalam masyarakat Minangkabau memiliki beberapa bentuk, antara lain tanah ulayat nagari, tanah ulayat suku, dan tanah ulayat kaum. Masing-masing memiliki hubungan dengan kelompok masyarakat adat yang menguasainya. Karena itu, ketika membicarakan tanah ulayat di sebuah nagari, persoalannya tidak selalu hanya mengenai siapa yang menggunakan sebidang tanah, tetapi juga menyangkut siapa yang memiliki kewenangan adat terhadap tanah tersebut. Penelitian mengenai sengketa tanah adat di Sumatera Barat menunjukkan bahwa tanah ulayat memiliki aspek komunal dan berkaitan dengan kehidupan masyarakat hukum adat. 

Dalam praktik adat Minangkabau, tanah ulayat juga memiliki hubungan dengan keberadaan kaum dan nagari. Garis keturunan matrilineal membuat hubungan seseorang dengan kaum ditarik melalui pihak ibu. Karena itu, tanah pusaka yang berada dalam lingkungan kaum tidak dipandang semata-mata sebagai aset yang dapat dibagi kepada setiap individu. Kajian hukum mengenai tanah ulayat Minangkabau mencatat bahwa menurut hukum adat, tanah ulayat pada prinsipnya merupakan milik bersama dan tidak diperlakukan seperti harta pribadi yang dapat dengan bebas dipecah atau dialihkan. 

Hubungan tersebut membuat batas tanah menjadi persoalan yang sangat penting. Dalam kehidupan nagari, batas suatu tanah dapat diketahui melalui pengetahuan kaum, sejarah penguasaan, tanda-tanda alam, serta keterangan yang diwariskan antargenerasi. Masalah muncul ketika pengetahuan tersebut tidak lagi terdokumentasi dengan baik atau ketika batas tanah yang dahulu dikenal oleh masyarakat mulai berubah akibat pembangunan, pemanfaatan ekonomi, atau perubahan administrasi pertanahan. Penelitian mengenai sengketa tanah ulayat di Sumatera Barat mencatat bahwa batas tanah ulayat yang belum jelas dan tanah ulayat yang belum memiliki dokumen hukum dapat menjadi salah satu faktor munculnya konflik. 

Mengapa Sengketa Tanah Ulayat Terjadi

Konflik kepemilikan tanah ulayat dapat muncul ketika terdapat perbedaan antara pemahaman hukum adat dengan administrasi pertanahan modern. Dalam masyarakat Minangkabau, sebuah bidang tanah dapat memiliki sejarah penguasaan yang diketahui oleh kaum dan ninik mamak, sementara dalam sistem administrasi negara diperlukan bukti serta pencatatan yang memberikan kepastian mengenai status dan batas tanah. Perbedaan cara melihat kepemilikan inilah yang dalam sejumlah kasus membuat persoalan tanah menjadi panjang. Kajian hukum mengenai sengketa tanah adat di Sumatera Barat menemukan bahwa persoalan dokumen dan batas tanah merupakan salah satu sumber konflik penguasaan tanah ulayat. 

Konflik juga dapat terjadi ketika tanah ulayat dimanfaatkan oleh pihak lain melalui suatu perjanjian. Dalam pembahasan tanah ulayat di DPRD Sumatera Barat pada 2023, misalnya, LKAAM Sumbar menjelaskan prinsip adat bahwa pemanfaatan tanah ulayat dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pemilik atau penguasa ulayat dengan pihak yang menggunakan tanah. Ketika masa kesepakatan berakhir, persoalan mengenai kelanjutan pemanfaatan tanah dapat kembali menjadi perhatian kaum dan pemangku adat. 

Persoalan menjadi lebih rumit ketika tanah ulayat digunakan untuk kegiatan ekonomi berskala besar atau kepentingan pembangunan. Dalam pembahasan rancangan peraturan daerah tentang tanah ulayat pada 2023, DPRD Sumatera Barat menyoroti adanya potensi benturan antara kebijakan pertanahan dan kepentingan masyarakat hukum adat. Pembahasan tersebut menunjukkan bahwa konflik tanah ulayat tidak selalu terjadi antarsesama anggota kaum, tetapi juga dapat melibatkan perusahaan maupun pemerintah ketika sebuah wilayah adat digunakan untuk kepentingan tertentu. 

Karena itu, keberadaan dokumen mengenai tanah ulayat menjadi semakin penting. Peraturan daerah terbaru mengenai tanah ulayat di Sumatera Barat juga mengenal tambo ulayat, yakni buku tanah di nagari yang memuat data fisik dan data yuridis mengenai tanah ulayat nagari, suku, dan kaum. Pencatatan semacam ini dapat membantu memperjelas sejarah dan batas tanah sehingga pengetahuan adat yang selama ini diwariskan secara lisan dapat berjalan berdampingan dengan kebutuhan administrasi pertanahan. 

Kerapatan Adat Nagari dan Penyelesaian Sengketa

Dalam masyarakat Minangkabau terdapat Kerapatan Adat Nagari atau KAN yang memiliki peran dalam persoalan adat, termasuk penyelesaian sengketa tanah ulayat. Penelitian mengenai KAN Niniak Mamak Nan Salapan Suku di Kota Padang menunjukkan bahwa KAN dipandang sebagai salah satu lembaga yang memiliki posisi dalam penyelesaian sengketa tanah adat melalui mekanisme adat. Proses tersebut berkaitan dengan prinsip musyawarah dan penyelesaian secara kekeluargaan yang dikenal dalam kehidupan masyarakat Minangkabau. 

Penyelesaian sengketa tidak selalu langsung dibawa ke pengadilan. Dalam aturan mengenai penyelesaian sengketa tanah ulayat antar-nagari, mekanisme adat mengutamakan penyelesaian melalui KAN dari nagari yang bersengketa dengan jalan musyawarah dan mufakat. Apabila tidak ditemukan penyelesaian, pemerintah kabupaten, kota, atau provinsi dapat dilibatkan sebagai mediator sebelum persoalan dilanjutkan melalui pengadilan negeri. 

Mekanisme tersebut memperlihatkan adanya hubungan antara hukum adat dan hukum negara dalam persoalan tanah di Sumatera Barat. Undang-Undang Pokok Agraria juga mengakui keberadaan hak ulayat masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan pelaksanaannya sesuai dengan kepentingan nasional serta peraturan yang lebih tinggi. Dengan demikian, penyelesaian persoalan tanah ulayat membutuhkan perhatian terhadap dua hal sekaligus, yaitu keberadaan masyarakat adat dan kepastian hukum atas tanah.