HOME SOSIAL BUDAYA KOTA PADANG

  • Rabu, 12 Januari 2022
SMSI Sumbar Apresiasi SMSI Pusat Tangguhkan Pengukuhan Anggota Dewan Pers Periode 2022-2025
Ketua SMSI Sumbar, Zulnadi, SH.

Padang (Minangsatu) - Serikat Media Siber Indonesia - SMSI Sumatera Barat mendukung penuh langkah pengurus SMSI Pusat yang meminta Dewan Pers untuk menangguhkan Pengangkatan anggota Dewan Pers periode 2022-2025 yang telah dipilih  dan ditetapkan Badan Pekerja Pemilihan Anggota Dewan Pers (BPPA-DP), Desember 2021.

Ketua SMSI Sumatera Barat, Zulnadi,SH dan Sekretaris Gusfen Khairul, Rabu, (12/1/2022), sangat mengapresiasi langkah pengurus pusat, agar Dewan Pers menunda pengangkatan anggota DP periode 2022-2025.

Hal tersebut dikarenakan adanya permohonan  SMSI pusat untuk peninjauan statuta keanggotaan Dewan Pers yang belum direspon hingga saat ini. "Sangat beralasan permintaan itu, mengingat SMSI memiliki keanggotaan 1.700 Perusahaan Pers di Indonesia, namun tidak mempunyai Wakil di Dewan Pers," ujar Zulnadi.

Seperti diketahui SMSI pusat dengan surat Nomor  :  0135/SMSI-Pusat/XII/2021, tanggal 3 Januari 2022, mengajukan permohonan tentang "Peninjauan  Statuta" kepada Ketua Dewan Pers, tertanggal 12 Desember 2021 yang sampai hari ini belum  direspon. Sementara BPPA telah memilih dan  menetapkan anggota Dewan Pers definitif  sebanyak 9 orang dengan tanpa mengindahkan  komitmen catatan hasil rapat BPPA untuk mengkonsultasikan penambahan anggota Dewan  Pers kepada Dewan Pers seperti yang tertera  dalam berita acara rapat pertama hari Senin,  tanggal satu November 2021, tulis pengurus SMSI pusat yang ditandatangani oleh Ketua Umum Firdaus dan Wakil Sekjen, Yono Hartono.

Dengan belum diresponnya surat SMSI tentang  permohonan peninjauan statuta Dewan Pers untuk  menambah jumlah anggota Dewan Pers, maka SMSI menilai bahwa keberadaan anggota Dewan  Pers yang dipilih BPPA tidak memiliki keterwakilan  dari tiap-tiap organisasi konstituen. Hal itu  berdampak pada hilangnya kesetaraan, kesamaan  hak dan keadilan bagi SMSI.  

SMSI juga menilai bahwa Pemilihan anggota  Dewan Pers yang dilaksanakan BPPA tidak sesuai undangan yang dijadwalkan. Sehingga memastikan  semakin kuatnya dugaan bahwa pemilihan dengan  cara-cara koboy seperti ini melahirkan Dewan Pers  dimasa akan datang menjadi Dewan Pers yang syarat dengan kepentingan.

Adanya dugaan bahwa Dewan Pers menetapkan  peraturan tentang syarat menjadi organisasi  perusahaan pers yang diatur dalam Peraturan  Dewan Pers tentang Standar Organisasi  Perusahaan Pers, khususnya aturan tentang batas  minimal jumlah anggota organisasi perusahaan  pers menggunakan standar ganda. Sehingga sejak  awal telah memberi ruang seluas-luasnya untuk  terjadi monopoli kebijakan oleh media kelompok  konglomerat. 

Sebab adanya organisasi konstituen Dewan Pers  dengan syarat menjadi konstituen (members)  Dewan Pers dengan cukup 8 (delapan)  perusahaan  dapat memenuhi  syarat  standar  organisasi  Perusahaan  Pers  dan  kemudian menempatkan  dua  orang  perwakilannya  sebagai  anggota  Dewan  Pers.

Sementara  pada  sisi  lain,  SMSI  dengan  anggota  lebih  dari  1.  700  (seribu tujuh  ratus)  perusahaan  tidak  ada  wakil  yang  duduk  menjadi  anggota Dewan  Pers. Jika  anggota  Dewan  Pers  tetap  dipaksakan  untuk ditetapkan  maka  diduga  penetapan  tersebut  berpotensi  terjadi  pelanggaran hak  azazi  dan  pembatasan  dalam  berserikat  dan  bermuara  pada pemasungan  kemerdekaan  masyarakat  pers  untuk  berserikat  yang berlawanan  dengan  UUD  dan  UU  No.  40  tahun  1999  Tentang Pers.

Selain  tidak  adanya  keterwakailan  SMSI  di  Dewan  Pers,  Utusan  SMSI  yang duduk  di  BPPA  merasa  ada  tekanan  berbau  ancaman.  Ancaman  dan  ketidak adanya  perwakilan  tersebut,  SMSI  merasa  ada  dugaan  penelantaran. 

Dengan  adanya  dugaan  penelantaran  dan  tidak  hadirnya  Negara  bagi media-media  kecil  ini,  kiranya  Dewan  Pers    tidak  terus  menerus mendorong  presiden  sebagai  simbol  negara  untuk  mengesahkan  komposisi Dewan  Pers  yang  diduga  bermasalah.  Presiden  RI  Joko  Widodo dengan  tegas mengatakan  bahwa  Dewan  Pers  hanyalah  fasilitator bukan  regulator. 

Hal  itu  akan  berdampak  pada  peraturan  Dewan  Pers  yang ada  saat  ini  tidak  memiliki  kekuatan  hukum  karena  tidak  ditetapkan berdasarkan  konsensus  bersama  dengan  organisasi-organisasi  pers,  bahkan dalam  keputusan  menetapkan  sebagai  organisasi  konstituen  diambil  sepihak oleh  anggota  Dewan  Pers  dengan  tidak  terlebih  dahulu  mendengar  aspirasi organisasi  pers  untuk  menetapkan  standar  organisasi  pers.

Berdasarkan  pengamatan  SMSI,  apa  yang  dilakukan  oleh  kelompok  yang melakukan  uji  materi  di  MK  saat  ini  masih  sebatas  pasal  dalam  UndangUndang  Nomor  40  Tahun  1999  Tentang  Pers.  Dan  belum  ada  gugatan terhadap  SK  Presiden    yang  menetapkan  anggota  Dewan  Pers  sejak  tahun 2008  sampai  SMSI  menilai  apa  yang  dilakukan  oleh  organisasi  yang kehilangan  hak  konstituen  itu  sebetulnya  diduga  dampak  dari kesewenangan  dan  ketidakadilan  yang  dilakukan  Dewan  Pers  selama  ini.

Seharusnya Dewan Pers merangkul  dan  melakukan  pembinaan  kepada seluruh  organisasi  pers  tersebut  sebagai  satu-satunya  wadah  berhimpun organisasi  pers. Dan  jika  penegasan  dari  berbagai  hal  tersebut  diatas,  tidak  dilakukan Dewan  pers,  maka  dimasa  akan  datang  Dewan  Pers  akan  berpotensi digugat  oleh  banyak  pihak  di  PTUN.

Mengingat  Berbagai  pertimbangan  tersebut  dan  menghindari  rawan gugatan  dari  berbagai  elemen, maka SMSI meminta penambahan jumlah anggota  Dewan  Pers dari 9 orang menjadi 15 orang.

Ini dimaksudkan memperkuat  Dewan  Pers  dan SMSI ikut  serta  berkonstribusi  dengan berdasarkan  pertimbangan  luas  dan  tingginya kebutuhan  masyarakat  pers  terhadap  Dewan  Pers.
SMSI juga meminta menunda  pengangkatan  Anggota  Dewan  Pers periode  2022  –  2025  dengan  terlebih  dahulu menyempurnakan  berbagai ketentuan  yang terkait.  

Selain itu SMSI meminta  kepada  Dewan  Pers  mengusulkan  kepada  Presiden memperpanjang masa  Bhakti  Dewan  Pers  Periode  2019  -  2022.

SMSI juga menegaskan untuk  memenuhi  rasa  keadilan  dan  kesetaraan,  meminta  kepada  Dewan Pers,  agar  seluruh  organisasi  Pers  didaftar  menjadi  konstituen  (members) dengan  tidak  ada  ketentuan  ambang  batas,  adapun  regulasi  tentang tatakelola  dan  ketentuan  regulasinya  disesuaikan  dengan  realitas  kondisi obyektif saat  ini.


Wartawan : Rilis/Smsi-Sbr
Editor : ranof

Tag :#smsi#tunda pelantikan dewan persi#sumbt#