Sepanjang Tahun 2018 Inflasi Di Sumbar Lebih Rendah Dibandingkan Inflasi Nasional

Padang (Minangsatu) – Sepanjang tahun 2018, angka inflasi di Sumatera Barat (Sumbar) hanya 2,60 persen, lebih rendah dibanding inflasi nasional yang mencapai angka 3,13 persen. Demikian dikatakan Gubernur Sumbar Irwan Prayitno dalam pertemuan High Level Meeting (HLM) dengan seluruh Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), di ruang rapat Perwakilan Bank Indonesia Sumbar, Selasa (12/2).

Dalam sambutannya Gubernur Irwan Prayitno mengatakan, bahwa berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS), laju inflasi di Sumatera Barat tahun 2018 memang berhasil dijaga di angka rendah. Dalam perhitungan inflansi Sumbar diwakili oleh kota Padang dan Kota Bukittinggi.

Adapun perhitungan inflansi dari hasil survei BPS untuk Kota Padang sebesar 2,55 dan Kota Bukittinggi sebesar 2,99 persen. Secara provinsi, inflasi Sumbar sepanjang 2018 hanya 2,60 persen, lebih kecil dibanding inflasi nasional di angka 3,13 persen untuk 2018.

Gubernur Sumbar juga menjelaskan, bahwa Indeks Harga Konsumen (IHK) sampai akhir tahun 2018 masih akan dibayangi resiko kenaikan harga bahan makanan strategis, seperti cabai merah, bawang merah, dan beras, karena terganggunya produksi akibat meningkatnya intensitas curah hujan.

"Namun terjadi inflansi pada kelompok transportasi dengaan dipicunya kenaikan harga tiket angkutan udara sejak menjelang lebarang tahun 2018, apalagi saat ini pengguna jasa penerbangan dikenakan bagasi berbayar," jelas Gubernur Sumbar.

Akibat kenaikan harga tiket dan bagasi berbayar itu, tukuk Irwan Prayitno, para pengusaha yang terlibat di bidang industri pariwisata--yang merupakan sektor andalan Sumbar--sudah banyak yang mengeluh, “Banyak yang mengeluh, mulai pengusaha hotel hingga pelaku usaha yang terlibat di bidang UMKM," tambahnya.

Selain itu, di hadapan TPID se-Sumbar itu, Gubernur berharap supaya terus dilakukan upaya untuk meningkatkan produktivitas bahan pangan strategis khusus, yakni; cabe merah, bawang merah, beras daging ayam ras dan telur. Dengan menindaklanjuti kesepakatan kerjasama perdagangan antar daerah.

Gubernur juga menginggatkan agar Kepala Daerah dapat terus melakukan penilaian dan evaluasi secara rutin bersama stakeholder terkait dengan melakukan peninjauan ke lapangan memastikan harga tetap stabil sehingga inflasi tetap terkendali.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Barat, Endy Dwi Tjahjono dalam hal ini menjelaskan bahwa ditinjau dari IHK kelompok inflansi Sumbar tahun 2018 terutama dari bahan makanan, bahan bakar minyak, air, listrik dan tranportasi, kelompok penyumbang inflansi tertinggi tahun 2018.

Sementara perkembangan inflansi di tingkat Sumatera menurut BPS, Kota Padang urutan ke-10 dari 23 kota yang mengalami inflansi dan urutan secara nasional yang ke-58. Untuk Kota Bukittinggi urutan ke-4 dari 23 kota di Sumatera dan tingkat nasional urutan ke-37.

Sedangkan berdasarkan komunitas tahun 2018 adalah beras, bensin, dan bawang merah menjadi penyumbang inflansi utama dengan andil masing-masing sebesar 17%, 16%, dan 6% dari total inflansi tahunan 2,60%.

"Untuk itu perlu pengendalian inflasi di setiap Kabupaten dan Kota dengan membuat progress roadmap dengan menyesuaikan program kerja OPD terkait. Roadmap pengendalian inflansi daerah harus ditandatangani dan dikirim ke Pokjanas paling lambat akhir Maret 2019," kata Endy.

Dengan difokuskan pada pengendalian harga volatile food, seperti melanjutkan Roadmap Pengendalian Inflasi Daerah khususnya penanganan pasokan komoditas pangan melalui penguatan swasembada pangan, peningkatan penyaluran beras, cabai merah, bawang, jagung, daging ayam dan telur.

"Keberhasilan penendalian inflansi tahun 2018 tidak lepas dari komitmen dan sinergi TPID Sumbar serta inovasi dan konsistensi upaya pengendalian gejolak harga di Sumbar," jelas Endy.

HLM dihadiri langsung oleh Gubernur Sumbar, Bupati dan Walikota se Sumbar dan SKPD pemerintah Sumbar dengan agenda utama evaluasi pencapaian inflasi Sumbar 2018 serta tantangan dan upaya mengendalikan inflasi tahun 2019. (rel/sc)