HOME BIROKRASI KOTA PADANG PANJANG
- Selasa, 9 November 2021
Sekda Padang Panjang: "KIP Itu Komitmen Pak Wali"

Padang Panjang (Minangsatu) - Sekda Padang Panjang, Sonny BP, menegaskan soal keterbukaan informasi publik sesuai UU 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) adalah sebuah keharusan.
"Anggaran tidak sesuatu yang ditutupi, masyarakat bisa mengaksesnya, baik online maupun langsung ke pusat layanan informasi di Balaikota Padang Panjang," ujar Sonny saat menerima Tim Verifikasi Komisi Informasi, Selasa (9/11-2021).
Bahkan Sonny memastikan Wali Kota, Fadly Amran tegas dan komit tentang KIP. "Pak Wali sejak awal menjadi Wako Padang Panjang tegas soal KIP dan keterbukaan informasi publik adalah keharusan," ujar Sonny.
Komisioner KI Sumbar, Tanti Endang Lestari, mengatakan Padang Panjang harus bisa menjadi informatif. Monev (monitoring evaluasi) itu ujungnya anugerah keterbukaan informasi publik. "Ada 5K, atasan PPID Sekda dan Wako serta Wawako mengimplementasikan komitmen, konsistensi, kordinasi dan kolaborasi serta komunikasi," ujar Tanti didamping Adrian, Reza dan Harist.
Editor : ranof
Tag :#KIP#Komitmen#KI#PPDI#Padang panjang#Sumbar#
Baca Juga Informasi Terbaru MinangSatu di Google News
Ingin Mendapatkan Update Berita Terkini, Ayu Bergabung di Channel Minangsatu.com
-
KADIS PERINDAGKOPTAM UKM, EWA SOSKA, INI PERSYARATAN PINJAMAN TANPA BUNGA.
-
PADANG PANJANG 3 BESAR KOTA PALING BERKELANJUTAN NASIONAL AJANG UI GREEN CITY METRIC 2025
-
PUTU VENDA, S.STP, M.SI, SOSOK ASN MAMPU BANGUN KOMUNIKASI KE PUSAT
-
PLT. KEPALA DPK ALI TABRANI: PERPUSTAKAAN JADI RUANG BELAJAR SEPANJANG HAYAT
-
PERKUAT SUMBAR, WAKO HENDRI LEPAS 5 ATLET ASN PADANG PANJANG KE PORNAS PALEMBANG
-
UPAYA MELINDUNGI BAHASA ABORIGIN DI TENGAH ARUS GLOBALISASI
-
SEPAK TERJANG BUPATI ANNISA: MEMBANGUN PERADABAN DHARMASRAYA LEWAT PENDIDIKAN
-
DARI SUMATERA BARAT UNTUK INDONESIA: 80 TAHUN SUMATERA BARAT (1 OKTOBER 1945 - 1 OKTOBER 2025)
-
TENSI POLITIK OLAHRAGA NAIK JELANG MUSORPROV KONI SUMBAR, UPAYA INTERVENSI MENGKRISTAL
-
REQUISITOIR JPU KASUS PEMBUNUHAN BERENCANA TANAH DATAR: TUNTUT PIDANA MATI