Rajo Nan Ampek: Kepemimpinan Kolektif Di Tanah Adat Sungai Pagu

Rajo Nan Ampek: Kepemimpinan Kolektif di Tanah Adat Sungai Pagu

Oleh: Dzaky Herry Marino

Di jantung Minangkabau bagian selatan, tepatnya di wilayah Sungai Pagu, Solok Selatan, ada sistem kepemimpinan yang unik dan jarang ditemui di tempat lain, yaitu Rajo Nan Ampek.

Empat orang raja adat ini bukan penguasa tunggal seperti dalam kerajaan feodal, melainkan pemimpin kolektif yang menjalankan kekuasaan berdasarkan musyawarah, mufakat, dan keseimbangan sosial.

Sistem ini berakar dari prinsip Minangkabau yang menolak kekuasaan absolut. Seperti pepatah lama, “Nan sakato, nan sapakat, nan tak sapakat, indak ka jadi kato.” Segala keputusan, dari perkara adat hingga urusan sosial, harus diambil bersama, bukan dengan perintah sepihak.

Empat tokoh utama yang disebut Rajo Nan Ampek masing-masing mewakili empat suku besar di Sungai Pagu:

1. Rajo Disambah dari Suku Malayu,

2. Rajo Batuah dari Suku Panai,

3. Rajo Malenggang dari Suku Nan Tigo Lareh,

4. Rajo Bagindo dari Suku Kampai.

Mereka adalah penjaga tatanan adat, pengatur hukum sosial, dan penengah dalam konflik antar-suku. Dalam struktur ini, tidak ada yang lebih tinggi dari yang lain, keempatnya saling mengontrol, saling menasihati, dan saling menjaga kehormatan adat.

Konsep ini memperlihatkan betapa masyarakat Sungai Pagu telah menerapkan demokrasi kolektif jauh sebelum istilah itu dikenal secara modern.

Di bawah Rajo Nan Ampek, terdapat struktur adat yang mendukung jalannya pemerintahan. Ada Urang Gadang sebagai tokoh adat senior, Manti sebagai penasihat hukum, Sandi sebagai pembawa keputusan, Hulu Balang sebagai pelindung adat, hingga Kadhi dan Khalifah yang mengurus urusan agama.

Semua jabatan ini tidak ditentukan oleh kekayaan atau warisan darah, melainkan oleh kematangan moral dan kemampuan memimpin.

Menariknya, sistem Rajo Nan Ampek juga diakui oleh pemerintah kolonial Belanda. Dalam Surat Keputusan Gubernur Sumatra Barat No. 564 tertanggal 17 September 1888, disebutkan bahwa Tuanku Rajo Bagindo, salah satu Rajo Nan Ampek, dibebaskan dari kerja rodi sebagai bentuk penghormatan atas kedudukan adatnya.

Pengakuan ini membuktikan bahwa struktur adat Sungai Pagu tidak hanya diakui oleh masyarakat lokal, tetapi juga memiliki legitimasi politik dalam konteks sejarah kolonial.

Kini, meski kekuasaan formal kerajaan telah lama berakhir, semangat Rajo Nan Ampek masih terasa kuat di Sungai Pagu.

Dalam pelantikan penghulu, musyawarah adat, hingga penyelesaian sengketa sosial, struktur empat raja itu tetap dijalankan secara simbolik.

Ia menjadi warisan yang menunjukkan bahwa kepemimpinan sejati bukan soal siapa yang paling berkuasa, tapi siapa yang paling mampu menjaga keseimbangan.

Rajo Nan Ampek bukan hanya sistem pemerintahan adat, tetapi filsafat sosial yang menempatkan musyawarah di atas ambisi pribadi.
Selama prinsip “bulek aia dek pambuluah, bulek kato dek mufakat” masih dijaga, semangat kepemimpinan kolektif itu akan terus hidup, menjadi pelajaran berharga bagi generasi Minangkabau hari ini, bahwa demokrasi sejati telah tumbuh lama di Sungai Pagu, jauh sebelum republik ini berdiri.