Puluhan Organisasi Perantau Pulang Basamo, Pemprov Siapkan Dukungan Dan Fasilitasi

Padang (Minangsatu) – Menyambut Hari Raya Idul Fitri 1440 H, sebanyak 15 organisasi perantau Minang tingkat Nagari, satu organisasi perantau tingkat kecamatan, dua tingkat provinsi dan dua dari perusahaan dipastikan Pulang Basamo melalui jalan darat menggunakan bus dan ribuan kendaraan pribadi. 

Salah satu dari organisasi perantau yang Pulang Basamo itu adalah Ikatan Keluarga Muaro Paneh (IKPM) Bali. Mereka pulang kampung menggunakan dua bus carteran dan 40 mobil pribadi. 

"Rombongan sudah berangkat sejak tanggal 29 Mei yang lalu," ujar Kepala Bagian (Kabag) Rantau, Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau Setdaprov Sumbar, Hilma kepada Minangsatu, Jumat (31/5). 

Disebutkan, sekarang baru 20 organisasi, menjelang lebaran akan semakin banyak. "Kami terus menjalin komunikasi dengan organisasi perantau di seluruh Indonesia,” kata Hilma.

Dikatakan, diantara 15 organisasi perantau tingkat Nagari yang pulang basamo tahun ini, maka warga Sulik Aie Sepakat (SAS) Nagari Sulik Aie pulang dengan jumlah sangat besar. Diperkirakan 1.000 mobil pribadi dan bus akan mengantarkan pemudik pulang ke kampung halaman di Sulik Aie, Kabupaten Solok.

Selain itu, Ikatan Keluarga Sumatera Barat (IKSB) Kota Batam dipastikan pulang basamo sebanyak 100 unit mobil. Berangkat menggunakan Penyeberangan Roro ASDP Kepri ke Riau, dengan tujuan Batam-Pekanbaru-Padang. 

Terkait tradisi Pulang Basamo itu, Hilma mengatakan pihaknya selalu berkoordinasi dengan tokoh-tokoh perantau. Media sosial (medsos) merupakan sarana komunikasi yang sangat membantu pihaknya berkoordinasi dengan para perantau di seantero tempat. 

"Lewat medsos itu kita koordinasikan, sekaligus kita bisa menginformasikan segala sesuatu terkait keadaan di ranah atau Sumatera Barat umumnya," tutur Hilma.

Dikatakan momen Pulang Basamo itu harus dimanfaatkan oleh masyarakat, tidak hanya sebagai ajang mempererat silaturrahmi, namun juga ada potensi ekonomi yang bisa dimanfaatkan. Hal ini merupakan peluang ekonomi, sekaligus juga tantangan berat bagi masyarakat dan Pemerintah Daerah di Sumatera Barat. Tergantung bagaimana Pemerintah Daerah mengelola dan memanfaatkan momentum ini sebagai peluang untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi di daerah. 

Hilma berharap perantau dapat berkomunikasi dengan Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau pada berbagai kesempatan, atau melalui medsos, agar pemerintah daerah segera merespon bilamana ada masalah. Misalnya soal kemacetan panjang, terutama pada ruas jalan Bukittinggi–Padang, informasi tentang fasilitas rest area yang memadai, informasi objek wisata, kuliner, layanan hotel dan restoran, dan perparkiran.