Menteri HAM, Natalius Pigai Menilai Filosofi Minang Menjunjung Musyawarah Sehingga Jauh Dari Pelanggaran HAM

"Dalam soal kecerdasan, manjago HAM sarato keutuhan berbangsa, sampai ka masakan, sagalonyo lah ado di Minangkabau"

Padang (Minangsatu) - Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi Ansharullah menggelar pertemuan terkait Instrumen Hak Azazi Manusia (HAM) dengan Menteri HAM Natalius Pigai di Istana Gubernur, Jumat (17/10/2025).

Pertemuan tersebut dihadiri oleh Pejabat Eselon I dan II Lingkup Kementerian HAM beserta jajarannya, Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (KABINDA) Sumbar, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Sumbar, dan Kepala OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumbar.

Dalam sambutan, Gubernur Mahyeldi menyatakan kehadiran Menteri HAM dan jajarannya merupakan sebuah kehormatan bagi Ranah Minang yang merupakan simbol kemitraan strategis antara Kementerian HAM dengan Pemprov Sumbar. "Kita bersama menghidupkan, menumbuhkan, dan membudayakan nilai-nilai HAM di tengah kehidupan masyarakat," sambut Mahyeldi.

Pertemuan ini juga mempererat sinergi dan kolaborasi dalam rangka pemajuan P5 HAM, yaitu Penghormatan, Perlindungan, Pemajuan, Penegakan, dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia di Provinsi Sumatera Barat.

Gubernur Mahyeldi menjelaskan bahwa masyarakat Sumbar sangat menjunjung tinggi Hak Azazi Manusia. Kondisi ini sejalan dengan jati diri Sumbar sebagai daerah yang memiliki falsafah “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah.” 

Falsafah ini mencerminkan pandangan hidup masyarakat Minangkabau yang menempatkan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan tanggung jawab sosial sebagai landasan kehidupan bersama. 

Nilai-nilai tersebut sangat sesuaian dengan prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia yang menekankan pada penghormatan terhadap martabat dan kesetaraan setiap individu.

"Ini bukti nyata komitmen Pemprov Sumbar dalam memperkuat pelaksanaan nilai-nilai HAM di daerah," ujarnya.

Pemprov Sumbar secara rutin melaporkan pelaksanaan Aksi HAM setiap tahunnya. Sehingga pada tahun 2024 memperoleh nilai capaian akhir yang cukup baik yakni 85,3. 

"Sampai saat ini, kami terus berupaya meningkat peduli HAM," ucapnya. 

Salah satu bukti, pada bulan Agustus yang lalu aksi demonstrasi besar-besaran terjadi hampir setiap daerah di Indonesia, bahkan aksi tersebut diiringi dengan anarkis, namun di Sumbar tidak ada terjadi anarkis ataupun pengrusakan.

Pepatah Minangkabau mengatakan "duduak surang basampik-sampik, duduak basamo balapang-lapang" yang mengajarkan pentingnya kebersamaan, kolaborasi, dan kerja sama untuk menyelesaikan masalah. 

Selanjutnya, untuk kegiatan Aksi Bisnis dan HAM, Pemprov Sumbar telah menindaklanjutinya dengan membentuk Tim Gugus Tugas Bisnis dan HAM. Pada tahun 2024, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah menyampaikan Laporan Aksi Bisnis dan HAM dan memperoleh nilai capaian akhir sebesar 89,5. 

Melalui momentum pertemuan ini, Mahyeldi berharap setiap kebijakan di bidang Hak Asasi Manusia yang dijalankan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, sekaligus memperkuat fondasi kemanusiaan dan keadilan di daerah Sumbar.

Sementara itu Menteri HAM Natalius Pigai menyatakan mendukung kebijakan yang digagas Gubernur Sumbar tersebut dapat diterapkan secara nasional, yaitu "duduk Basamo" untuk mencapai mufakat.

Pepatah ini menyatakan bahwa kesulitan terasa berat jika dihadapi sendirian, tetapi akan terasa lebih ringan dan mudah jika dihadapi bersama-sama.

"Dulu ranah Minang ini rumah ketiga bagi saya, setelah mendengarkan Bapak Mahyeldi tadi mulai saat ini tanah Minangkabau rumah kedua bagi saya dan selalu dihati," ucap Natalius Pigai.

Menyangkut rumah kedua Menteri HAM menjelaskan, yang pertama tanah kelahirannya yaintu Papua, selanjutnya Yogyakarta, karena Natalius Pigai besar disana.

"Karena Sumbar merupakan daerah yang paling aman dan damai, jarang terdengar ada kekacauan dan perpecahbelahan antar ras, suku dan agama. Ini yang membuat saya tertarik dengan Sumbar," ungkapnya

"Kekuatan budaya dan adat istiadat sangat kental sekali dengan kebaikannya, apalagi masakan orang Minang, terkenal enak dan enak sekali," tambahnya.

Selanjutnya Pigai menyebut, ada tiga tugas pemerintah terkait HAM berdasarkan konstitusi. Pertama, revitalisasi seluruh instrumen peraturan perundangan undangan tentang HAM. Kedua, melindungi warga negara. Ketiga, memenuhi kebutuhan warga negara.

Dari tiga tugas tersebut Pigai tekankan, seluruh kepala daerah yakni memberikan undang-undang yang melindungi masyarakat, membangun peradaban HAM melalui pikiran, tutur kata, dan tindakan, serta menekan sumber-sumber ketidakadilan bagi masyarakat.

Jadi Harapan Energi Terbarukan Di Masa Depan, Semen Padang Siapkan 19 Ha Lahan Emplasemen Perusahaan Untuk Kaliandra

minangsatu > Sosial Budaya

Kunjungi Danrem 032/Wirabraja, Gubernur Sumbar Apresiasi Program TMMD

minangsatu > Sosial Budaya