Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Butuhkan Kepedulian Banyak Pihak

Agam (Minangsatu) - Pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika (P4GN) membutuhkan kepedulian banyak pihak. Segala lapisan masyarakat harus menyatakan perang melawan bahaya narkotika.

Hal itu disampaikan Bupati Agam melalui Sekretaris Daerah, Drs H Edi Busti saat membuka sosialisasi P4GN bagi aparatur, generasi muda, tokoh masyarakat dan tokoh ada se-Kabupaten Agam, Senin (4/7) malam.

Menurutnya, seluruh lapisan masyarakat memiliki tanggungjawab dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat. Dikatakan, kepedulian bersama dapat menjadi tameng dari berbagai pengaruh.

Diungkapkan, baru-baru ini pemerintah daerah bersama DPRD telah melahirkan Perda Nomor 2 Tahun 2022 tentang P4GN dan Prekusor Narkotika. Peraturan tersebut sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya penyalahgunaan narkotika.

“Namun upaya ini akan sia-sia jika tanpa adanya dukungan dari masyarakat terutama generasi muda. Mari kita bersama-sama menyatakan perang dan turut melawan bahaya narkotika,” ujarnya.

Lebih lanjut disampaikan, narkotika bagai dua sisi mata uang. Penyalanggunaan narkotika tidak hanya berdampak pada individu bersangkutan, namun juga memberikan efek buruk bagi orang lain atau lingkungan.

“Maka dari itu butuh aturan yang pasti serta pengetahuan yang jelas tentang penyalahgunaan narkotika,” imbuhnya.

Dikesempatan itu, ia juga menyampaikan sejumlah amanat Presiden Jokowi dalam rangka pencegahan dan pemberantasan narkoba pada puncak Hari Anti Narkoba Internasional (HANI) 2022.

Dalam amanatnya, Presiden menginstruksikan untuk menutup semua celah yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Membuat strategi dan aksi pencegahan berkembangannya modus operandi pelaku kejahatan narkoba.

Lalu mengantisipasi perkembangan dan modus baru para pelaku kriminal termasuk dalam pemanfaatan teknologi baru. Meningkatkan kemampuan SDM untuk menghadapi tantangan baru.

“Presiden mengamanatkan untuk mengutamakan layanan rehabilitas, aksebilitas dan akseptabilitas yang menjangkau hingga ke desa sehingga masyarakat mendapatkan layanan rehabilitas yang terjangkau,” ulasnya.(*)