Paripurna RAPBD 2026, Fraksi-Fraksi Sorot Pemangkasan Dana Pusat Dan Strategi Peningkatan PAD

PADANG — Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, memimpin rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026. Rapat berlangsung Senin (10/11) di Ruang Sidang Utama DPRD Kota Padang, Jalan Bagindo Aziz Chan Bypass, Sungai Sapih, Kecamatan Kuranji.

Pada kesempatan itu, Muharlion didampingi para Wakil Ketua DPRD: Mastilizal Aye, Osman Ayub, dan Jupri. Sekretaris Dewan (Sekwan) Hendrizal Azhar turut hadir mendampingi pimpinan dalam memastikan kelancaran jalannya rapat.

Rapat paripurna ini juga dihadiri Wali Kota Padang Fadly Amran, jajaran Kepala OPD, unsur Forkopimda Kota Padang, serta berbagai tamu undangan. Kehadiran lengkap para pemangku kebijakan tersebut menegaskan pentingnya pembahasan RAPBD 2026 bagi masa depan pembangunan Kota Padang.

Dalam pandangan umum yang disampaikan fraksi-fraksi, sejumlah apresiasi diberikan kepada Pemerintah Kota Padang atas penyusunan RAPBD 2026 yang dinilai cukup komprehensif di tengah kondisi fiskal yang menantang. Pemangkasan dana transfer dari pusat menjadi salah satu isu utama yang mewarnai pembahasan.

Fraksi Gerindra dan Fraksi PAN menekankan bahwa pemangkasan dana dari pemerintah pusat tidak boleh menjadi hambatan dalam memberikan pelayanan publik. Sebaliknya, kondisi tersebut harus menjadi pemicu bagi Pemko Padang untuk menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara lebih maksimal dan kreatif.

Kedua fraksi tersebut juga mengingatkan agar APBD 2026 tetap menitikberatkan pada sektor prioritas, seperti pendidikan, kesehatan, penanggulangan bencana, serta pembangunan infrastruktur dasar yang menyentuh langsung kebutuhan warga Kota Padang.

Fraksi PKB–Ummat memberikan pandangan yang lebih detail terkait belanja daerah. Menurut mereka, belanja daerah harus diarahkan pada seluruh urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Padang, baik yang bersifat wajib, pilihan, maupun unsur pendukung lainnya. Efektivitas belanja menjadi kunci keberhasilan pemerintah dalam menjalankan berbagai program publik.

Lebih jauh, Fraksi PKB–Ummat menjelaskan bahwa kebijakan penyusunan RAPBD 2026 harus mengedepankan penetapan target pendapatan yang rasional dan terukur. Penyusunan target harus mempertimbangkan realisasi pendapatan tahun berjalan, alokasi dana transfer dari pusat, dan proyeksi pertumbuhan ekonomi daerah.

Dalam paparannya, fraksi tersebut mengungkapkan bahwa PAD Kota Padang direncanakan sebesar Rp1,12 triliun, sesuai target KUA-PPAS 2026. Sementara itu, pendapatan transfer yang semula Rp1,87 triliun turun menjadi Rp1,53 triliun sesuai pemberitahuan Kementerian Keuangan, sehingga total pendapatan daerah terkontraksi menjadi Rp2,65 triliun.

Penurunan pendapatan sebesar Rp345,8 miliar atau 11,52 persen ini, menurut fraksi PKB–Ummat, harus dijadikan alarm agar Pemko Padang lebih agresif dalam menggali potensi PAD dan mengurangi ketergantungan terhadap dana pusat. Mereka menegaskan bahwa setiap rupiah dalam RAPBD harus memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

Fraksi PKB–Ummat juga meminta agar kebijakan anggaran tidak hanya adaptif, tetapi juga berkelanjutan. Setiap perubahan harus berorientasi pada hasil nyata dan melalui analisis mendalam demi menjawab tantangan pembangunan daerah dalam jangka panjang.

Setelah mendengarkan pandangan fraksi, Wali Kota Padang Fadly Amran menyatakan sepakat bahwa kondisi fiskal 2026 membutuhkan kreativitas dan kehati-hatian dalam mengelola anggaran. Menurutnya, pemangkasan dana transfer dari pusat harus direspons dengan strategi baru yang lebih efisien, tanpa mengurangi pelayanan publik.

“Tentunya memang perlu kekreatifitasan dalam mengelola APBD di tahun 2026 mendatang,” ujar Fadly Amran. Ia menambahkan bahwa seluruh masukan dari fraksi-fraksi akan dipelajari untuk kemudian dijawab secara resmi pada sidang paripurna berikutnya.

Fadly juga memastikan bahwa Pemko Padang tetap berkomitmen menjalankan program-program prioritas yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat, meski kondisi pendapatan daerah mengalami penurunan signifikan.

Setelah seluruh pandangan umum fraksi-fraksi disampaikan, Ketua DPRD Muharlion menutup rapat paripurna dengan menegaskan pentingnya sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam menghadapi tantangan fiskal 2026. Ia berharap pembahasan RAPBD berikutnya berjalan konstruktif demi kesejahteraan warga Kota Padang. (*)