MUI Sumbar Dan MUI Kabupaten/Kota Se Sumatera Barat Minta Hentikan RUU HIP

Padang (Minangsatu) -Terkait dengan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP), MUI Sumatera Barat (Sumbar) dan MUI Kabupaten/Kota se-Sumbar sepakat tuntut penghentiannya. Hal ini tertuang dalam surat nomor 008/MUI-SB/VI/2020 tertanggal 13 Juni 2020 lalu.

Adapun alasan yang dikemukakan ialah adanya kontradiksi dalam penggunaan istilah, jungkir balik bangunan penanganan hukum, pengaburan bahkan penyingkiran nilai-nilai agama dan pemerasan terhadap sila-sila pancasila. Dikatakan bahwa pengembalian konsep-konsep pancasila kepada pemikiran satu tokoh bangsa berarti pengabaian terhadap tokoh-tokoh lainnya dan penghapusan terhadap kesepakatan bersama yang telah tercapai dalam perumusan pancasila. Pancasila bukan merupakan milik seseorang, melainkan milik bangsa Indonesia.

Kepada Minangsatu, Buya Gusrizal Gazahar Datuak Palimo Basa selaku Ketua MUI Sumbar mengungkapkan pernyataan "ketuhanan yang berkebudayaan" dalam RUU HIP membuka tabir bahwa Tuhan terikat dan terpenjara, bahkan agamanya berada dalam kerangkeng budaya.

MUI memandang ada indikasi kuat dalam RUU HIP yang menunjukkan cara-cara komunisme memisahkan Pancasila dari roh yang menjiwainya yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Termasuk di dalamnya melecehkan agama dengan menyejajarkan bahkan membatasi dengan kebudayaan yang merupakan hasil cipta, rasa, karsa, dan karya.

"Bagaimanapun tuan-tuan menafsirkan kalimat itu, tetap akan terjebak kepada sinisme terhadap agama dengan memandangnya sebagai ancaman toleransi. Siapa yang selalu memandang sinis agama kalau bukan komunisme?" ujarnya.

Kemudian, ia melanjutkan, "Bila demikian, kenapa menyuruk pula di balik ilalang sehelai ketika kami mengatakan bahwa paham terlarang itu telah menyusupi rancangan undang-undang yang tuan-tuan susun? Narasi yang tuan-tuan bangun hanyalah bagaikan menyurukkan muka di balik jemari!" tandasnya.