Mahyeldi : Perkuat Ekonomi Daerah Dengan Meningkatkan Literasi Dan Inklusi Keuangan Masyarakat

Mahyeldi : Perkuat Ekonomi Daerah dengan Meningkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan Masyarakat

Padang (Minangsatu) - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) terus mendorong pemerataan akses keuangan agar semakin banyak masyarakat, khususnya pelaku UMKM dan kelompok berpenghasilan rendah, dapat memanfaatkan layanan keuangan secara aman dan produktif.

“Salah satu kunci memperkuat ekonomi masyarakat adalah meningkatkan literasi dan inklusi keuangan. Masyarakat tidak hanya punya akses, tetapi juga paham cara mengelola keuangan dengan baik,” ujar Mahyeldi.

Hal itu disampaikan Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah saat menghadiri dan memberikan arahan pada Rapat Pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di Auditorium Gubernuran Sumbar, Rabu (4/3/2026).

Ia menyebutkan, meski akses layanan keuangan terus meningkat, masih ada kesenjangan di sejumlah daerah. Pelaku UMKM dan masyarakat kecil masih banyak yang kesulitan mendapatkan pembiayaan yang layak.

Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2022, tingkat inklusi keuangan di Sumbar mencapai 76,88 persen, sementara literasi keuangan berada di angka 40,78 persen. Menurut Mahyeldi, angka tersebut perlu terus ditingkatkan agar masyarakat tidak hanya memiliki akses, tetapi juga pemahaman yang memadai.

Gubernur menegaskan, UMKM merupakan tulang punggung ekonomi daerah. Karena itu, perbankan dan lembaga keuangan diharapkan lebih aktif menghadirkan program pembiayaan yang mudah dijangkau dan sesuai kebutuhan pelaku usaha kecil.

Ia juga menyoroti masih maraknya praktik rentenir yang menawarkan pinjaman cepat tanpa agunan, tetapi dengan bunga tinggi. Kondisi ini kerap membuat pelaku usaha terjebak utang.

“Kita tidak ingin masyarakat terjebak pinjaman yang memberatkan. Di sinilah peran TPAKD dan perbankan untuk hadir memberikan solusi yang lebih aman dan terjangkau,” tegasnya.

Mahyeldi berharap TPAKD Sumbar semakin aktif memperluas akses pembiayaan hingga ke akar rumput, termasuk bagi petani, nelayan, dan masyarakat di daerah tertinggal. Tahun 2026 diharapkan menjadi momentum penguatan ekonomi kerakyatan di Sumatera Barat.

Sementara itu, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sumbar, Roni Nazra menyampaikan literasi dan inklusi keuangan merupakan bagian penting dari pembangunan daerah.

“Literasi keuangan membantu masyarakat mengelola keuangan dengan bijak. Inklusi keuangan memastikan masyarakat memiliki akses terhadap layanan keuangan yang aman dan sesuai kebutuhan,” jelasnya.

Ia menambahkan, TPAKD telah terbentuk hingga tingkat kabupaten dan kota. Tantangan ke depan adalah memastikan setiap program berjalan inovatif, terukur, dan memberi dampak nyata.

Dalam rapat pleno tersebut juga dibahas roadmap TPAKD 2026–2030 yang menitikberatkan pada penguatan tata kelola, integrasi dengan perencanaan pembangunan daerah, serta keberlanjutan program bagi sektor produktif dan kelompok rentan.

“OJK akan terus bersinergi dengan pemerintah daerah agar program yang disusun benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tutup Roni.

Total Plafon RP 267,6 Miliar, Penyaluran KUR Bank Nagari Sampai 14 Maret 2023 Sudah Mencapai 1.600 UMKM

minangsatu > Ekonomi

Irwan Prayitno: Tahun 2020 Anggaran APBN Untuk Sumbar Buat Sektor Tanaman Pangan & Holtikultura Rp 129 Miliar

minangsatu > Ekonomi