Leonardy Harmainy Ingatkan Semua Pihak Hormati Hak Disabilitas

Padang, Minangsatu - Senator DPD RI H. Leonardy Harmainy mengingatkan semua pihak termasuk Jaringan Pemred Sumbar (JPS) untuk menghormati hak disabilitas yang diatur pada UU Nomor 8 tahun 2016.

"Hak disabilitas dan pemenuhan hak disabilitas tertuang jelas di UU Nomor 8 tahun 2016. Pasal 1 tentang siapa yang disebut penyandang disabilitas yakni orang yang mengalami keterbatasan fisik, mental  dan intelektual dengan jangka waktu yang lama sehingga untuk bersosialisasi dan berinteraksi dalam masyarakat pun terbatas.

"Pasal 3 tentang hak penyandang disabilitas yakni dalam mewujudkan hak nya memenuhi kebutuhan hidup, hak memberikan kontribusi kepada lingkungan sosialnya dan lain-lain." 

"Lalu apa saja hak nya? Hak itu tertera di pasal 5 yakni mulai dari hak mendapat pekerjaan, kesehatan pendidikan,  aksesibilitas, pelayanan publik sampai hak mendapat perlindungan dari bencana, "ujar H. Leonardy Harmainy pada Pembukaan Rakernas PPDI 2023, Kamis di Padang.

Leonardy juga mendorong  Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) melakukan advokasi terkait kewajiban pemerintah, pemerintah daerah, BUMN dan BUMD mempekerjakan penyandang disabilitas dua persen dari pegawai atau karyawannya.

"Sedangkan kewajiban perusahaan swasta mempekerjakan satu persen penyandang disabilitas dari pegawai atau karyawannya,"ujar Leonardy.

Mahyeldi : Pemprov Alokasikan Rp3,08 Miliar Hibah Kepada LKSPD Di Sumbar

minangsatu > Sosial Budaya

Pemprov Sumbar Galang Dana Untuk Kepulangan Perantau Wamena

minangsatu > Sosial Budaya

Leonardy di depan forum Rakernas PPDI 2023 itu juga menegaskan komitmennya, sebagai Anggota DPD RI sekaligus representasi daerah selalu konsisten mendorong dan memfasilitasi penyandang disabilitas dalam mendapatkan pemenuhan hak-hak disabilitas mereka.

Selain itu di hadapan Pengurus JPS Sumbar di Cafe Balai Gadang kemensos Ulakkarang, Leonardy mengajak pers untuk berkontribusi dalam memberitakan pemenuhan hak kaum disabilitas.

"Saya harapkan JPS ramah dalam memberitakan soal hak-hak disabilitas, ikut meng-endorse dalam narasi beritanya, jika perusahan atau instansi memperkerjakan  disabilitas ayo beritakan." 

"Demikian juga jika perusahaan tidak mematuhi UU 8 tahun 2016 diserukan dalam pemberitaan. Saya percaya JPS bisa, karena berita soal hak disabilitas ini berita menarik dan penting," ujar Leonardy yang juga Ketua Pembina JPS. (*)