KLB Demokrat Pimpinan Moeldoko Ditolak Kemenkumham, Ini Kata DPC Demokrat Pasaman

Lubuk Sikaping (Minangsatu) - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) secara resmi menolak pengajuan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat kubu Moeldoko, Rabu (31/3/2021).

Penolakan KLB dengan Ketua Umum Moeldoko tersebut, disambut baik oleh Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Pasaman, Rudi Apriasi.

"Sebenarnya sudah jelas dari awal, dan kita pun sangat yakin bahwa Kongres Luar Biasa (KLB) versi Moeldoko berapa waktu lalu akan ditolak oleh Kemenkumham," ungkap Rudi Apriasi kepada Minangsatu, Kamis (31/3/2021) saat melalui sambungan telepon.

Rudi menyampaikan, penolakan itu ada beberapa hal yang memang tidak memenuhi syarat Partai Demokrat.

"Karena KLB yang kami anggap tidak  memenuhi syarat, antara lain tidak sesuainya dengan undang-undang nomor 2 tahun 2011 mengenai Partai Politik yang dikeluarkan oleh pemerintah, dan disitu sudah menyatakan bahwa Partai itu berdasarkan AD ART," terang Rudi.

Diterangkan pria Ketua Komisi II DPRD Pasaman, bahwa AD ART Partai Demokrat yang dianggap sah dan benar itu sudah disahkan Kemenkumham 2020.

"Sedangkan KLB di Deli Serdang beberapa waktu lalu, menggunakan AD ART 2005 dan itu sudah gugur dengan surat Undang-Undang 2011 mengenai Partai Politik," jelasnya.

Rudi juga menuturkan, keyakinan yang kuat mereka bahwa KLB itu tidak sahkan oleh Kemenkumham, berdasarkan AD ART Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) adalah yang sah.

"Jadi dengan hasil ini kalau KLB ditolak oleh Kemenkumham, kita juga tidak boleh euforia menyambutnya, tapi kita harus tetap waspada dan senantiasa menjalankan kerja politik di lapangan," imbuhnya.

"Kita harus tetap kerja buat Partai, mulai dari tingkat pusat, daerah, cabang hingga tingkat Kecamatan bahkan sampai anak ranting," sambungnya.

"Bagi teman-teman di KLB yang sudah tahu ditolak, kita berharap bisa kembalilah ke jalan yang benar dan apa yang diperjuangkan jangan selalu dipaksakan," pungkas Rudi Apriasi.*