Kepala Kejari Mentawai Syamsuardi Siap Membantu Melalui TP4D

Tuapeijat, (Minangsatu) -  Seringkali serapan anggaran amat rendah lantaran ketakutan para pengelola kegiatan untuk melaksanakannya lantaran ada keragu-raguan terkait aturan hukum. Untuk itu, Kejaksaan Negeri (Kejari) Mentawai siap membantu dengan mengoptimalkan peran Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan & Pembangunan Daerah (TP4D).

Demikian dikatakan Kepala Kejari Mentawai Syamsuardi saat sosialisasi TP4D di aula kantor Bupati Mentawai baru -baru ini. Acara itu dihadiri sejumlah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta seluruh pejabat di lingkup Pemkab Mentawai.

Ditegaskan, keberadaan Kejaksaan Negeri (Kejari) di Kepulauan Mentawai, seharusnya tidak dijadikan sebagai momok yang menakutkan, melainkan menjadi sahabat untuk mendapatkan perlakuan hukum yang adil khususnya bagi warga negara tertib hukum. Dimana Kejaksaan berupaya untuk selalu terbuka dan ingin mendekatkan diri kepada masyarakat. 

Ia menyebutkan bahwa ketakutan seseorang terhadap pihak kejaksaan merupakan tanda adanya dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan seseorang tersebut. Namun, kata Symsuardi, sepanjang  kegiatan yang dilaksanakan itu berjalan dengan baik dan sesuai  aturan, maka jaksa tidak akan mempersulit. 
Ia menambahkan, selain  penegak hukum, kejaksaan juga bertugas sebagai preventif, represif dan restoratif 

"Kejaksaan itu, jelasnya merupakan pengayom  khususnya mengenai perlindungan hukum dan pengarahan hukum yang baik dan benar, jadi saya sekali menegaskan, jangan lagi ada rasa ketakutan terhadap jaksa, jangan jadikan jaksa momok yang menakutkan," imbuhnya. 

Ia berharap seluruh pemangku jabatan di lingkungan Pemkab Mentawai mampu melaksanakan program pembangunan dengan optimis, dengan tidak ada rasa takut, sehingga penyerapan anggaran pemerintah semakin tinggi dan pembangunan Bumi Sikerei berjalan dengan baik. "Jangan gara-gara ragu atau takut menjalankan kegiatan, sehingga serapan anggaran tidak maksimal," bebernya. 

Selaku pimpinan di Kantor Kejari Mentawai, dia mengajak seluruh unsur pimpinan daerah ini, untuk saling bersinergi mewujudkan program pembangunan yang direncanakan dengan baik, disamping itu. Disamping itu ia juga menegaskan kepada pimpinan seluruh SKPD, Badan Usaha Milik Daerah  (BUMD) dan instansi terkait harus bersikap jujur dan transparan dalam mengelola proyek pembangunan. “Ini lebih kepada kontrol dan pengawasan, agar semua program berjalan dengan baik dan tidak bermasalah,” ucapnya. 

Ia berpesan kepada seluruh pengelola program pemerintah, Jika masih ada keraguan terkait aturan hukum dalam melaksanakan kegiatan pembangunan, pihaknya siap memberikan pendampingan melalui porgram TP4D. "Kesempatan ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya, sehingga program pembangunan dapat berjalan dengan kondusif dan tidak terjadi penyimpanan," pungkasnya. (rd)