Kantor Pertanahan Kota Bukittinggi Terima Kunjungan Studi Tiru Dari Kantah Kabupaten Kepahiang

Bukittinggi (Minangsatu) – Kantor Pertanahan Kota Bukittinggi menerima kunjungan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu, pada Kamis (14/11/2024). 

Kunjungan ini merupakan bagian dari studi tiru dalam rangka pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI WBK) untuk memperkuat integritas dan kualitas pelayanan publik di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Kepala Kantor Pertanahan Kota Bukittinggi, Isman Yandri, S.T., M.M., menyambut rombongan yang dipimpin oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepahiang, Euis Yeni Syarifah, S.H., M.M. 

Kunjungan ini mencakup peninjauan layanan kepada masyarakat dan pemaparan inovasi-inovasi yang diterapkan di Kantor Pertanahan Kota Bukittinggi. Rombongan juga mengikuti sesi berbagi di ruang Sekretariat ZI untuk mendalami implementasi Zona Integritas.

Isman Yandri menyampaikan bahwa kunjungan studi tiru ini merupakan kehormatan bagi Kantor Pertanahan Kota Bukittinggi, yang telah berhasil meraih predikat Wilayah Tertib Administrasi dan Berintegritas (WTAB) serta sedang berada pada tahap Verifikasi Lapangan (Verlap) untuk meraih predikat WBK. 

"Keberhasilan ini bukan hanya tentang predikat, tapi tentang komitmen seluruh satuan kerja di bawah Kementerian ATR/BPN untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat," ujar Isman.

Sementara itu, Euis Yeni Syarifah menyebut Kantor Pertanahan Kota Bukittinggi memang layak menyandang predikat WBK, mengingat sistem pelayanan dan pembinaan yang berjalan dengan baik. 

"Semangat pembangunan ZI di Kantor Pertanahan Kota Bukittinggi ini akan kami adopsi untuk pengembangan ZI di Kabupaten Kepahiang," ungkap Euis. 

Ia berharap konsep ZI WBK ini akan membantu meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Kepahiang serta mendorong terwujudnya predikat WBK di sana.

Dengan kegiatan studi tiru ini, diharapkan seluruh insan Kantor Pertanahan Kabupaten Kepahiang dapat memahami dan menerapkan Zona Integritas, sehingga pelayanan kepada masyarakat semakin prima, berintegritas, dan bebas dari praktik korupsi. (*)