Gubernur Sumbar : Keterbukaan Informasi Publik Tak Terlepas Dari Dorongan Pers

Padang (Minangsatu) - Komisi Informasi (KI) Sumatera Barat menggelar Workshop dan Studi Tiru Jurnalis Keterbukaan Informasi yang dibuka oleh Gubernur Sumbar Irwan Prayitno sekaligus memberikan pembekalan bagi puluhan jurnalis, di Suaso, Senin (2/11/2020).

Dalam sambutan gubernur Irwan Prayitno mengatakan, bahwa Jurnalis harus paham dan memiliki wawasan terkait sistem keterbukaan informasi publik dan bisa menjadi nilai tambah bagi keterbukaan informasi di Sumbar. "Fungsi pers sangat berarti, karena keterbukaan informasi publik merupakan suatu keniscayaan. Jangan sampai kita hal yang sia-sia, ibarat melempar garam ke laut," ucap Irwan Prayitno. Keterbukaan informasi publik berada pada titik yang strategis, karena rohnya sama dengan UU No. 14 tahun 2008 tersebut. Bagaimanapun untuk mewujudkan badan publik yang terbuka, tak terlepas dari tugas tugas pers.

Selama 10 tahun Irwan Prayitno menjadi Gubernur Sumbar tidak ada yang dirahasikan setiap program dan anggaran daerah. Kecuali yang tidak boleh dibuka itu rahasia negara. "Informasi Publik adalah keniscayaan yang harus dilaksanakan. Tidak ada yang saya rahasiakan dalam tugas selama 10 tahun ini, apalagi dalam pembangunan dan menyejahterakan masyarakat," ujar Irwan Prayitno.

Diakui gubernur, keterbukaan informasi tak terlepas dari dorongan pers, termasuk dalam upaya mendorong kesadaran publik untuk mendapatkan hak informasinya, juga mendorong pemerintah untuk terbuka. "Kita berharap, dari workshop ini dapat diwujudkan cita cita kita menjadi provinsi informatif," ujar Irwan Prayitno.

Sementara itu, narasumber dari akademisi Unand, Ilham Adelano Azre justru lebih menitikberatkan keterbukaan informasi oleh pemerintah dalam mewujudkan Open Government. "Ada tiga kata kunci dalam keterbukaan informasi publik, yakni komitmen transparansi, partisipasi, dan kolaborasi," kata Azre. Jadi sebutnya, dengan UU keterbukaan informasi publik ini mewajibkan seluruh aparatur negara memaparkan kegiatannya yang menggunakan anggarannya.

Ruh dari transparansi keterbukaan publik itu, menurut Azre ada tiga, pertama adanya open data (keterbukaan data), open service (keterbukaan pelayanan) dan open procces (keterbukaan proses). Dia juga menyinggung adanya konsep dimana semua informasi akan dibuatkan dalam bentuk digitalisasi. Dan hal itu menurut Azre, itu merupakan konsep awal (kuno) dari tahapan keterbukaan informasi.

Dia juga mengatakan internet bisa dijadikan sarana percepatan partisipasi masyarakat dalam mendapatkan informasi publik. Dia juga singgung keterbukaan informasi publik ini jangan hanya sebagai sebuah syarat saja. "Tapi bagaimana bisa meningkatkan partisipasi aktif masyarakat untuk melahirkan keterbukaan informasi, dan hal itu lahir dari bottom up, bukan dari top down," tukas Azre.
Azre, melihat penghargaan atau reward pemerintah sangat kurang terhadap lembaga yang sudah memberikan keterbukaan, sehingga kurang dapat memacu berbagai lembaga untuk terbuka.

Penjelasan Azre dipertegas narasumber dari Kabid Informasi dan Komunikasi Publik, Kominfo Sumbar, Indra Sukma, dimana mereka tetap mendongkrak PPID utama kabupaten dan kota, serta berbagai OPD untuk melakukan transparansi atau keterbukaan dalam penggunaan berbagai anggaran, yang bisa dilihat oleh masyarakat banyak.

"Kita tetap mendorong bagaimana PPID kabupaten dan kota serta OPD melakukan peningkatan Keterbukaan informasi publik, sehingga orang bisa melihat dan mencermati, untuk bisa melakukan koreksi bersama," ulas Indra Sukma.

Dia juga mengatakan, memang anggaran untuk peningkatan Keterbukaan tergolong besar, namun semua itu secara bertahap akan terus ditingkatkan, sehingga menjadi jauh lebih baik kedepannya.

Baik dari Akademisi maupun Kominfo, demikian juga disampaikan narasumber dari wartawan yakni ketua PWI Heranof Firdaus dan ketua FJKIP Gusriyono, dimana sebagai garda terdepan penyampai informasi, setiap saat mengajak semua komponen masyarakat untuk mengetahui keterbukaan.

Gusriyono memberikan terminologi 3C, yaitu Connect : menghubungkan pemilik informasi dengan konsumen informasi, Collaboration : kolaborasi dibangun dengan siapa saja terkait keterbukaan informasi, dan Celebrate : merayakan keterbukaan informasi adalah keniscayaan.

Workshop yang berjalan hangat, dengan memakai protokol kesehatan tersebut berlangsung dengan amat rileks, dengan saling beduskusi dalam upaya peningkatan Keterbukaan Publik.