Crypto 'Meledak' Menkeu Sri Mulyani Terima Pesan Singkat

Jakarta  (Minangsatu ) - Perkembangan investasi aset kripto di Indonesia cukup signifikan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bahkan mengibaratkan perkembangan investasi aset digital ini seperti bom waktu yang 'meledak'.

Sri Mulyani menjelaskan, secara historis Indonesia telah menghadapi berbagai guncangan, mulai dari krisi keuangan global pada 2008-2009, krisis karena pandemi Covid-19. Kemudian sekarang, gejolak ekonomi di tanah air diwarnai dengan disrupsi teknologi, terutama dalam investasi aset digital.

BACA JUGA ; Menakar Hubungan Antara Harga Minyak Bumi, Indeks Harga Saham Gabungan Dan Nilai Tukar Di Indonesia

Meledaknya masyarakat untuk berinvestasi di aset kripto bahkan membuat bendahara negara ini menerima banyak aduan. Sri Mulyani terkejut karena volatilitas yang tidak stabil.

"Kripto market yang beberapa bulan atau setahun terakhir semua mengirim WhatsApp (WA) ke saya, kripto boom. Jumlahnya yang tadi hanya ratusan miliar jadi triliunan. Tiba-tiba bust (dalam) semalam. Itu masalah tata kelola," jelas Sri Mulyani dalam Acara Puncak Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) Kementerian Keuangan kemarin, dikutip Rabu (14/12/2022).

BACA JUGA ; Ridwan Kamil Tawarkan Festival Bazar Dua Barat

Kementerian Keuangan pernah menyampaikan dalam rapat kerja dengan Komisi XI, bahwa minat masyarakat di tanah air untuk berinvestasi kripto cukup tinggi, pertumbuhannya lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan investor pasar modal.

Jumlah investor kripto di tanah air mencapai 15,1 juta pada Juni 2022, lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah investor pasar modal yang hanya mencapai 9,1 juta pada periode yang sama.

Sementara dari sisi nilai transaksi, sepanjang tahun 2021 tercatat nilai transaksi saham sebanyak Rp 3.302,9 triliun, dan nilai transaksi kripto aset sebanyak Rp 854,9 triliun.

Adapun pemerintah berhasil mengantongi penerimaan sebesar Rp 339,71 miliar yang berasal dari pajak kripto dan fintech (P2P lending), sejak Juni hingga Oktober 2022.

Penerimaan negara yang sebesar Rp 339,71 miliar itu, sebesar Rp 148,6 miliar berasal dari pajak P2P lending dan sebesar Rp 191,11 miliar berasal dari pajak kripto.

Menurut Sri Mulyani, perkembangan aset digital ini yang kemudian menjadi tantangan para pengambil kebijakan dalam mengatur perekonomian di tanah air. Dia berharap adanya disrupsi teknologi ini tak sampai membuat pasar keuangan di tanah air terganggu.

"Yang saya sampaikan di sini adalah, kita sebagai pengelola keuangan negara dan seluruh penyelenggara negara, dunia akan dihadapkan dengan guncangan-guncangan yang kita tidak memiliki kontrol 100%. Di dalam setiap guncangan, di situ pasti terjadi krisis," jelasnya.

Guncangan atau ancaman lain seperti climate change atau perubahan iklim, juga turut menjadi tantangan pemerintah. Ada juga ancaman demografi serta geopolitik yang menurutnya bisa mempengaruhi krisis pangan dan energi.(*/cnbc)