Bupati Dharmasraya Sampaikan Nota Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2021

Dharmasraya (Minangsatu) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Dharmasraya gelar Sidang Paripurna, dalam Penyampaian Nota Penjelasan Bupati Dharmasraya terkait dengan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021, sekaligus membahas 3  Ranperda diajukan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya, bertempat di gedung sudah utama kantor DPRD setempat, Senin (30/5/22). 

Sidang Paripurna tersebut di Pimpinan oleh Wakil Ketua DPRD Ir. H. Adi Gunawan,M.M., didampingi Ade Sudarman,S.Pd. dihadiri langsung oleh Sekretaris Daerah Dharmasraya H. Adlisman. S. Sos., M. Si., beserta forum komunikasi pimpinan daerah, para asisten, staf ahli Bupati, kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kepala Instansi Vertikal, Camat dan Walinagari se-Dharmasraya. 

Dihadapan anggota DPRD Dharmasraya, beserta undangan yang hadis, Sekretaris Daerah H. Adlisman., S. Sos, M. Si., mewakili bupati menyampaikan Nota Penjelasan Bupati terkait beberapa Ranperda, seperti Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab. Dharmasraya T.A 2021, serta 3 buah Ranperda baru yang diusulkan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya. 

Adapun Nota Penjelasan Bupati terkait dengan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab. Dharmasraya T.A 2021, Bupati melaporkan bahwasanya keuangan Pemerintahan Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2021, telah dilakukan periksaan oleh pihak berwenang, yakni Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI). 

Dalam penyampaian laporan keuangan ke pihak BPK-RI, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya merupakan kabupaten nomor dua tercepat, dari seluruh kabupaten/kota berada di wilayah Provinsi Sumatera Barat. Bahkan  telah meraih predikat dengan status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).*