BLT Tahap II Stop, Afrizal: Gubernur Bikin Miris Rakyat

Padang (Minangsatu) - Ketua Komisi III DPRD Sumbar tidak sependapat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Pemprov Sumbar sebagai sitawa sidingin (membantu di kala susah-red) masyarakat terdampak Covid-19, diputuskan Gubernur Sumbar.

”Kok distop, miris kalau BLT tahap dua periode Juli, Agustus, September, tidak dilanjutkan oleh Gubernur Sumbar,”ujar politisi senior Partai Golkar Sumbar, Senin (7/6/2020) di Padang.

Afrizal pun membeberkan ketaksinkronan alasan gubernur tentang APBD yang tidak mampu melanjutkan program BLT jaring pengaman sosial terdampak Covid-19.

”APBD Sumbar cukup mampu tackle (menangani-red) BLT tahap dua itu kok. Dari refocusing (memfokuskan kembali-red) APBD tahap dua direncanakan penanganan Covid Rp2,9 triliun, tidak menambah banyak gubernur melanjutkan BLT tahap dua,”ujar Afrizal.

Postur APBD Sumbar untuk BLT tahap dua, bisa, karena dari perencanaa  direfocusing tahap dua untuk Belanja Langsung APBD Sumbar Rp2.9  triliun tahap satu, tahap dua Rp2,098 triliun.

”Artinya jika perencanaan penanganan  covid-19 Rp600 miliar, maka masih ada program penanganan Covid-19 anggaran tersisa sekitar Rp1.5 tiliun. Sementara untuk BLT sendiri disiapkan anggaran Rp215 miliar untuk tiga bulan. Rasanya untuk BLT tahap dua, porsi dari APBD masih tidak besar menambahnya kok,”ujar Afrizal.

Apalagi dan buat apa pula BLT Pemprov tahap II distop, sangat miris karena ketersediaan anggaran cukup dari total refocusing tahap dua senilai Rp2, 098 triliun tadi.

Harapannya, khusus Komisi III DPRD Sumbar kalau sudah ada alokasi anggaran untuk Civid-19, sebaiknya Gubernur Sumbar lanjut ke pembayaran BLT tahap dua periode Juli-September.

”Kalau sisa BLT tahan satu yang satu bulan lagi, 10-15 Juli sudah bisa dicairkan lagi,”ujar Afrizal.

Tapi kalau Gubernur Sumbar elegan melanjutkan BLT tahap II maka itu mesti diikuti oleh BLT kota dan kabupaten yang sudah berjanji mengucurkan BLT bagi masyarakat mereka yang terdampak Covid-19.

”Terutama BLT daerah yang baru satu bulan dikucurkan, ada rasa ketakadilan jika BLT Pemko atau Pemkab hanya satu bulan dikucurkan sementara BLT Provinsi tahap satu jika dikucurkan Juni ini, masyarakat terdampak Covid-19 yang terdata kenerima total Rp1,8 juta,”ujar Afrizal.

Dan bupati walikota yang berjanji memberi rakyat BLT tiga bulan sementara realisaainya hanya satu bulan atau dua bulan mesti meniru sikap Irwan Prayitno yang sangat pro rakyat terdampak Covid-19.

”Jangan sampai rasa ketakadilan itu menjurus kepada ketakpercayaan publik kepada kepala daerah kota dan kabupaten,”ingat AfrizaL.