Bali Perkuat Satlinmas Dan ABPEDNAS, Desa Adalah Fondasi Bangsa

Jakarta (Minangsatu) – Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) memiliki posisi strategis karena berhadapan langsung dengan dinamika kehidupan masyarakat di tingkat desa dan kelurahan. Selain menjaga ketenteraman dan ketertiban, Satlinmas turut membantu masyarakat menghadapi bencana, mendukung berbagai kegiatan sosial, serta mengantisipasi potensi kerawanan yang dapat mengganggu kehidupan bersama.

Jaksa Agung RI sekaligus Ketua Dewan Pembina DPP ABPEDNAS, Prof. Dr. H. Sanitiar Burhanuddin, S.H., M.M., M.H., menyampaikan hal tersebut kepada awak media pada Senin, 5 Oktober 2026 di Jakarta. Pernyataan tersebut disampaikan menyusul Apel Akbar dan Pengukuhan DPD-DPC ASLINMAS serta ABPEDNAS se-Bali yang berlangsung di Lapangan Puputan Niti Mandala Renon, Denpasar, Sabtu (19/9/2026).

Dalam kegiatan tersebut, ribuan anggota Asosiasi Satuan Perlindungan Masyarakat (ASLINMAS) dan Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) dari seluruh Bali mengukuhkan komitmen untuk memperkuat perlindungan masyarakat sekaligus meningkatkan tata kelola pemerintahan desa. Pengukuhan tersebut juga menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara organisasi kemasyarakatan, pemerintah desa, dan berbagai pemangku kepentingan.

Sejarah Kabupaten Tanah Datar Sebagai Pusat Adat Minangkabau

minangsatu > viral

Cupak: Nagari Seribu Aia Angek, Adat Yang Hidup, Dan Dinamika Sosial Masyarakat

minangsatu > viral

Burhanuddin mengukuhkan jajaran DPD dan DPC ASLINMAS serta ABPEDNAS se-Bali di hadapan ribuan peserta. Gubernur Bali Wayan Koster, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Bali, Ketua Majelis Desa Adat (MDA) Bali, Manggala Utama Pacalang Bali, serta sekitar 1.000 pacalang dari berbagai wilayah Bali turut hadir dalam kegiatan tersebut.

Burhanuddin menegaskan bahwa pengukuhan organisasi tidak boleh berhenti pada seremoni kelembagaan. Ia meminta seluruh pengurus dan anggota menjadikan mandat tersebut sebagai tanggung jawab moral untuk memberikan pengabdian nyata kepada masyarakat, bangsa, dan negara.

“Pengukuhan pada hari ini bukan hanya sekadar seremonial, melainkan sebuah amanah yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, dedikasi, dan keikhlasan untuk mengabdikan diri kepada bangsa dan negara serta masyarakat,” ujar Burhanuddin.

Menurut Burhanuddin, Satlinmas merupakan representasi nyata semangat gotong royong yang tumbuh di tengah masyarakat. Karena itu, seluruh anggota perlu mengedepankan integritas, kedisiplinan, dan kualitas pelayanan agar predikat sebagai pelindung masyarakat diwujudkan melalui sikap dan tindakan nyata, bukan sekadar menjadi identitas organisasi.

Di sisi lain, ABPEDNAS memiliki posisi penting dalam memperkuat demokrasi dan tata kelola pemerintahan desa. Organisasi tersebut menjadi wadah bagi anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sekaligus mitra pemerintah desa dalam menyerap, menyuarakan, dan mengawal aspirasi masyarakat.

“ABPEDNAS menjadi rumah besar bagi anggota Badan Permusyawaratan Desa serta sebagai mitra pemerintah desa yang memberikan suara bagi aspirasi masyarakat desa,” kata Burhanuddin.

Ia menilai penguatan tata kelola pemerintahan desa harus berjalan seiring dengan peningkatan keamanan dan ketahanan sosial masyarakat. Pembangunan desa dan pembangunan kota, menurutnya, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari agenda pembangunan nasional yang berkelanjutan.

“Desa adalah akar pondasi dan struktur nasional bangsa Indonesia. Di sanalah nilai-nilai luhur gotong royong, suasana kekeluargaan dan kearifan lokal tetap hidup dan terjaga,” ujarnya.

Karena itu, Burhanuddin mendorong pemerintah desa, BPD, dan Satlinmas memperkuat kolaborasi untuk mewujudkan desa yang maju, mandiri, dan berdaya saing. Ia juga mengingatkan seluruh pengurus ASLINMAS dan ABPEDNAS agar menjaga integritas serta menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.

Menurutnya, kepercayaan publik merupakan modal utama bagi organisasi yang bekerja di tengah masyarakat. Setiap pengurus dan anggota harus menghindari tindakan yang dapat mengikis kepercayaan tersebut serta menjalankan seluruh amanah organisasi secara bertanggung jawab.

Sementara itu, Jaksa Agung Muda Intelijen Kejaksaan Agung RI sekaligus Ketua Dewan Pengawas ASLINMAS Indonesia, Prof. Dr. Reda Manthovani, menjelaskan posisi strategis ASLINMAS dan ABPEDNAS dalam kehidupan sosial serta pemerintahan desa. ASLINMAS menaungi unsur perlindungan masyarakat, sedangkan ABPEDNAS menjadi wadah bagi anggota BPD yang memiliki fungsi penting dalam tata kelola pemerintahan desa.

Reda mengatakan kedua organisasi dapat menjadi bagian penting dari kekuatan masyarakat desa dalam menjaga keamanan sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan dan keuangan desa. “Ini merupakan komponen-komponen warga yang ada di desa-desa untuk bisa menjaga, pertama keamanan dan juga tata kelola keuangan desa,” jelasnya.

Menurut Reda, keberadaan asosiasi dari tingkat daerah hingga nasional dapat memperkuat koordinasi sekaligus menyatukan kepentingan anggota. Langkah tersebut juga membuka ruang bagi ASLINMAS dan ABPEDNAS untuk menyampaikan kebutuhan masyarakat desa secara lebih terorganisasi kepada pemerintah.

Reda menyoroti masih adanya perbedaan kebijakan maupun fasilitas bagi anggota Satlinmas di berbagai daerah. Melalui wadah organisasi yang lebih terkoordinasi, ia berharap kebutuhan anggota dapat diperjuangkan secara sistematis sekaligus mendorong lahirnya kebijakan yang lebih adil.

Selain memperjuangkan kepentingan anggota, ASLINMAS dan ABPEDNAS juga memiliki peluang besar menjadi penghubung antara program pemerintah pusat dan kebutuhan masyarakat desa. Kedua organisasi dapat membantu memastikan berbagai program pemerintah tidak berhenti pada tataran kebijakan, tetapi benar-benar turun hingga tingkat desa dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

Sejumlah program pemerintah, menurut Reda, memiliki potensi untuk dikembangkan di tingkat desa. Program tersebut antara lain budidaya ikan tematik dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, pemberdayaan masyarakat melalui tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR, serta perluasan akses beasiswa dari kementerian terkait untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di desa.

“Dengan berkumpulnya dan terbentuknya asosiasi ini, program-program pemerintah yang ada di pusat bisa kita tarik ke bawah, ke desa-desa,” kata Reda.

Reda menambahkan bahwa ASLINMAS dan ABPEDNAS telah membuka peluang kerja sama dengan sejumlah kementerian untuk memperkuat implementasi berbagai program pemerintah di tingkat akar rumput. Kolaborasi tersebut diarahkan agar program pembangunan memiliki sasaran yang lebih jelas, tepat guna, dan mampu memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat desa.

Pengukuhan ASLINMAS dan ABPEDNAS se-Bali tidak sekadar menandai terbentuknya struktur organisasi di tingkat daerah. Momentum tersebut sekaligus mempertegas agenda untuk membangun kekuatan masyarakat desa melalui penguatan perlindungan masyarakat, representasi aspirasi warga, serta tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Dari Lapangan Puputan Niti Mandala Renon, Bali, agenda tersebut memperlihatkan pentingnya kolaborasi antara masyarakat, pemerintah desa, dan berbagai pemangku kepentingan dalam menghadapi tantangan pembangunan. Dengan sinergi yang konsisten, ASLINMAS dan ABPEDNAS diharapkan mampu menjadi kekuatan sosial yang menjaga ketertiban sekaligus mempercepat hadirnya manfaat pembangunan hingga ke desa-desa di seluruh Indonesia.