Sembilan Kali Berturut Turut! Sawahlunto Raih Predikat WTP

Sawahlunto (Minangsatu) - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumbar memberikan predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Pemko Sawahlunto, terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2023.

LHP Opini WTP Kota Sawahlunto diserahkan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) Perwakilan Sumatera Barat, Arif Agus kepada Pj Walikota Sawahlunto Zefnihan dan Ketua DPRD Kota Sawahlunto Eka Wahyu  di Kantor BPK Sumbar, Jumat 5 April 2024. 

Turut hadir mendampingi Walikota Sawahlunto, Sekretaris Daerah Kota Sawahlunto Ambun Kadri, Inspektur Inspektorat Kota Sawahlunto, Isnedi, Kepala Badan Kesbangpol Kota Sawahlunto, Yulianti, Sekretaris BPKAD Kota Sawahlunto, Dodi Febrizal, Kepala Bidang Aset (BPKAD) Kota Sawahlunto, Desismon beserta jajaran staff pemko Sawahlunto lainnya. 

Penjabat Wali Kota Sawahlunto, mengatakan, keberhasilan mempertahankan opini WTP ini membuat Kota Sawahlunto sukses mempertahankan predikat WTP secara beruntun sembilan kali berturut-turut sejak tahun 2015  sampai 2024.

Zefnihan mengucapkan terima kasih, karena berkat kerja sama tim dalam penyusunan laporan keuangan, baik itu tim pengelola keuangan maupun dari OPD dan juga Inspektorat.

"Alhamdulillah, pencapaian WTP untuk kesembilan kalinya ini menunjukkan Pemko Sawahlunto dalam mengelola keuangan negara itu secara baik dan benar dan akuntabel serta patuh dan sesuai dengan regulasi perundang-undangan yang berlaku. WTP ini pun diperoleh dengan dukungan dan kerjasama dari seluruh pihak, tentu juga dengan partisipasi dari masyarakat," kata Zefnihan.

Zefnihan menambahkan pencapaian ini patut kita syukuri namun tahun depan dan tahun selanjutnya kita harus tetap mempertahankan Opini WTP tahun depan dengan tetap bekerja dengan maksimal. 

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) Kota Sawahlunto Afridarman menjelaskan, opini WTP dari BPK itu kini menjadi kriteria utama atau syarat mutlak  untuk mendapatkan Dana Insentif Daerah (DID) dari pemerintah pusat.

Syarat mendapatkan insentif daerah tersebut ada tiga, yakni Pemerintah daerah bisa mendapatkan dana segar melalui DID dengan tiga syarat utama, yakni pertama meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), kedua penetapan Peraturan Daerah (Perda) APBD tepat waktu dan ketiga  implementasi e-goverment (e-budgeting dan e-procurement).

Afridarman mengatakan, BPKAD Sawahlunto sejak  jauh-jauh hari sudah menyiapkan laporan keuangan dengan memperbaiki sistem aplikasi dan rekonsiliasi data lebih awal. Harapannya dengan akuntabilitas ini, pengelolaan anggaran lebih transparan dengan  outcome yang terbesar yaitu meningkatnya kesejahteraan masyarakat Sawahlunto. Afridarman menambahkan WTP itu salah satu bobot pengali untuk menerima Dana Insentif Daerah (DID). 

“Kunci suksesnya adalah dukungan dan support dari kepala daerah serta komitmen dari seluruh perangkat daerah. Sebab WTP ini bukan kinerja satu OPD, tapi kinerja seluruh perangkat daerah. Dengan penghargaan ini tentunya menjadi penyemangat bahwa pengelolaan anggaran harus semakin baik, akuntabilitas dan transparan,” terangnya.

Dikutip dari website resmi BPK RI, pemberian opini merupakan bentuk apresiasi dari BPK atas hasil pemeriksaan laporan keuangan yang disusun oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah merupakan media akuntabilitas keuangan yang disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). (*)