Reses Masa Sidang II Tahun 2023, Pimpinan DPRD Padang Serap Aspirasi Warga

Padang (Minangsatu) - Pimpinan dan anggota DPRD Padang kembali menggelar reses masa sidang II tahun 2023. Reses tersebut bertujuan untuk melihat kondisi riil masyarakat dan menyerap aspirasi masyarakat secara langsung yang dilakukan pimpinan dan anggota DPRD Padang di luar masa sidang atau di luar gedung DPRD Padang.
 
Seperti reses Ketua DPRD Padang Syafrial Kani. Ia menggelar reses masa sidang II tahun 2023, di Masjid Asra Al-Bakrie di Kelurahan Olo, Kecamatan Padang Barat (6/5).
 
Pada kesempatan itu, yang menjadi fokus Ketua DPRD Kota Padang Syafrial Kani adalah terkait tingginya kasus narkotika. Ia harus menyampaikan kepada masyarakat dimana Kota Padang saat ini sudah masuk zona merah kasus narkotika.
 
Hal ini menjadi perhatian serius oleh Pemerintah Kota Padang, karena banyak yang menjadi korban gara-gara narkotika.Selain itu, dari di Kota Padang diketahui terdapat 48 kasus pelecehan anak dan perempuan. 
 
"Hal ini sangat mengkhawatirkan kondisi Kota Padang, saat ini. Hal ini menjadi tanggyng jawab kita bersama. Jangan sampai kita masuk dalam golongan orang-orang yang zalim karena membiarkan kondisi Padang saat ini," katanya.
 
Maka dari itu, Syafrial Kani menyebutkan, bahwa akan segera membuat rancangan perda inisiatif yakni Ranperda Masjid Paripurna untuk menjawab persoalan tersebut.
 
Semuanya merupakan masalah kita dan seluruh pihak harus berperan aktif dalam menyelesaikan berbagai masalah yang ada di Kota Padang. Baik eksekutif maupun legislatif, kata Pria yang juga Ketua Alumni SMAN 5 Padang itu.

Arnedi Yarmen Proses Bantuan UMKM 
 
Wakil Ketua Arnedi Yarmen melaksanakan kegiatan di Aula Balatkop Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat yang diikuti oleh masyarakat konstituen dari Dapil V (Kecamatan Padang, Padang Utara dan Nanggalo).
 
Pada reses II Tahun 2023 ini Arnedi Yarmen menyampaikan terkait proses bantuan UMKM bagi warga yang mempunyai usaha dan lainnya.
 
Arnedi Yarmen memaparkan, aspirasi yang berhasil dihimpun melalui reses nantinya akan diperjuangkan melalui lembaganya. Saya juga berharap apa yang menjadi usulan masyarakat nantinya juga dapat disampaikan dalam musrenbang tingkat kelurahan, Kecamatan, dan kabupaten, paparnya.
 
Dia menyampaikan, bahwa apa yang menjadi kebutuhan masyarakat akan selalu diperjuangkan dan akan minta Pemerintah kota Padang untuk diprioritaskan. Intinya, kami selalu siap untuk memperjuangkan aspirasi warga, ujar politisi Partai PKS ini.
 
 

Reses Amril Amin Dihadiri Wako
 
Sementara itu, reses Wakil Ketua DPRD Kota Padang Amril Amin dihadiri Wali Kota Padang Hendri Septa. Wako menyambut baik atas digelarnya Reses II Masa Sidang II Tahun 2023 Wakil Ketua DPRD Kota Padang Amril Amin yang dilangsungkan di lapangan Perumahan Villa Mega, Kelurahan Mata Air, Kecamatan Padang Selatan, Minggu (7/5) pagi.
 
Meski di tengah cuaca hujan saat itu, hadirin peserta reses pun cukup membludak mengikuti agenda rehat masa sidang kedewanan politisi PAN Kota Padang tersebut. Kegiatan itu juga diselingi dengan senam massal, pembagian undian 'doorprize' serta penyediaan cek kesehatan gratis dan donor darah.
 
Amril Amin membeberkan, berbagai aspirasi masyarakat diterima olehnya pada Reses II Masa Sidang II di tahun 2023 ini. Usulan yang diterima lebih kepada peningkatan pembangunan dan perbaikan fasilitas umum (fasum).
 
"Usulan itu mulai dari upaya pembenahan jalan lingkungan, perbaikan drainase serta rehab rumah ibadah dan fasilitas pendidikan. Kita juga terima aspirasi terkait permohonan bantuan penguatan bagi usaha, mikro, kecil dan menengah (UMKM). Insya Allah, semua aspirasi masyarakat yang kita terima semoga bisa direalisasikan pada tahun depan," imbuh pria yang akrab disapa Aciak Amin tersebut.
 

Ilham Maulana Jelaskan Proses Bantuan Hibah Bansos
 
Wakil Ketua DPRD Kota Padang Ilham Maulana saat reses menyampaikan terkait dengan perwako revisi tentang bantuan hibah dan bansos dengan kategori penerima. 
 
Untuk hibah yaitu, organisasi yang memiliki badan hukum mulai dari tingkat kelurahan dan kota, Hibah untuk kegiatan rumah ibadah dan organisasi di dalamnya, Bansos (untuk masyarakat kurang mampu yang memiliki no DTKS). 
 
Bansos bagi masyarakat kurang mampu yang tidak memiliki no DTKS maka bagi masyarakat yang memiliki usaha harus membuat NIB ( nomor induk berusaha) ke kelurahan dan dinas UMKM agar dapat di bantu dalam bentuk barang yang sudah ada table barangnya di dinas UMKM.
 
Selain itu, Ilham Maulana juga menjelaskan soal belanja langsung terkait dengan pembangunan infrastruktur pendidikan, kesehatan, jalan, riol, jembatan, infrastruktur atau pembangunan kelurahan dan pembangunan PJU di lingkungan pemukiman masyarakat.
 
Masyarakat antusias mengikuti reses Ilham Maulana. Mereka menyampaikan aspirasi terkait hibah untuk pembangun pos pemuda, pembangunan irigasi persawahan, lampu penerangan jalan umum dalam lingkungan pemukiman masyarakat, penertiban kabel" obtik dan penggalian sisa" kabel obtik yang sifatnya mulai mengganggu ketentraman dan kenyamanan masyarakat, dan permintaan masyarakat terumah yaitu segera pencairan hibah dan bansos. (*)