Jakarta (Minangsatu) - Presiden Asosiasi Guru Sejarah Indonesia (AGSI) Sumardiansyah Perdana Kusuma mengaku kecolongan soal draf penyederhanaan kurikulum dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang secara tidak langsung membatasi mata pelajaran sejarah, Minggu (20/9).

Pasalnya meskipun terlibat sebagai tim penyederhanaan kurikulum, ia menjelaskan tengah bergerak di bidang berbeda. Tepatnya sebagai penyusun capaian pembelajaran sejarah. "Saya sebagai penyusun capaian pembelajaran sejarah, penyederhanaan kurikulum merasa kecolongan ketika struktur kurikulum dipublish. Mengingat itu memang ranahnya ring 1 Kemendikbud yang di dalamnya ialah pejabat Eselon I dan Eselon II", ucapnya.

Terlebih masing-masing anggota tim ditempatkan di bidang tertentu sesuai keahlian. "Kita di tim terbagi atas berbagai macam bidang dan komponen sesuai keahlian. Nah, itulah yang membuat saya biarpun ada di dalam sistem juga terlibat dalam proyek ini, tetapi lebih memilih menggunakan nalar kritis, menjaga akal sehat. Karena saya tahu struktur kurikulum itu memang di luar jangkauan kita dan ini memang harus dikoreksi," jelasnya kemudian.

Oleh karena itu, ia meminta agar pemerintah meninjau ulang draf penyederhanaan kurikulum dan mengembalikan mata pelajaran sejarah sebagai mata pelajaran wajib. Terutama sejarah Indonesia yang harus diajarkan di semua jenjang pendidikan dan kelas dengan jumlah jam proporsional karena mengenal jati diri merupakan suatu keharusan.