Wawako Asrul, Target PAD Tahun 2023 Sebesar Rp 97 Miliar

Pd. Panjang (Minangsatu) - Wakil Wali Kota Padang Panjang, Drs. Asrul, Selasa (29/11/2022) siang, menyampaian Nota Keuangan Wali Kota atas Ranperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2023, bertempat diruang sidang DPRD. Rapat paripurna ini dipimpin Tua DPRD Mardiansyah dan Wakil Pimpinan Yulius Kaisar.

Di kesempatan ini Wawako Asrul, menjelaskan, 2023 merupakan tahun kelima atau tahun terakhir pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Panjang 2018-2023 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah pada 2019. 

“Berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2023, maka fokus dan tema pembangunan Kota Padang Panjang 2023 adalah Pemulihan Ekonomi dan Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia untuk mewujudkan Padang Panjang Sejahtera,” katanya.

Sesuai dengan tema tersebut, Asrul mengungkapkan, pembangunan ekonomi Kota Padang Panjang diarahkan pada lapangan usaha perdagangan, UMKM, industri dan pariwisata sesuai dengan potensi yang ada. 

"Selain lapangan usaha unggulan tersebut, lapangan usaha pertanian juga terus dijaga sedemikian rupa. Karena, sektor ini terbukti berhasil tumbuh positif di tengah krisis yang disebabkan pandemi Covid-19 sepanjang 2020 dan 2021," tutur Asrul. 

“Adapun indikator makro yang ingin dicapai pada 2023, adalah pertumbuhan ekonomi sebesar 4,91%, indeks pembangunan manusia/IPM (78,64), Indeks Gini (0,305-0,306), tingkat kemiskinan (5,64%), jumlah penduduk miskin (3240 jiwa), tingkat pengangguran (4,47%) dan PDRB perkapita Rp48,01 juta per tahun,” lanjut  Asrul. 

Target-target makro tersebut diharapkan Asrul dapat dicapai melalui pelaksanaan APBD 2023 yang merupakan tahun terakhir pelaksanaan RPJMD.

“Secara umum dapat kami sampaikan bahwa Pendapatan Daerah 2023 direncanakan sebesar Rp544.463.225.681. Proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) diproyeksikan terdiri dari PAD sebesar Rp96.992.582.681. Pendapatan Transfer sebesar Rp444.460.643.000. Dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp3,01 miliar,” sebutnya.

Untuk Belanja Daerah, Asrul mengatakan, pihaknya menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program, kegiatan dan sub kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. 

“Total Belanja Daerah yang direncanakan sebesar Rp598.463.225.681. Belanja Operasi dialokasikan sebesar Rp534.431.785.464. Terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp290.470.804.028, Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp229.084.638.590 dan Belanja Subsidi sebesar Rp73.000.000,” katanya.

Sedangkan untuk Belanja Hibah dianggarkan sebesar Rp12.292.632.390. Kenaikan ini terjadi karena adanya rencana hibah KONI yang jumlahnya cukup signifikan. Sedangkan untuk belanja Bantuan Sosial dianggarkan sebesar Rp2.510.710.456.

“Anggaran Belanja Modal dialokasikan sebesar Rp62.031.440.217. Belanja Modal ini sebagian besar merupakan penganggaran untuk melanjutkan kegiatan tahun jamak yang sudah disepakati dalam Nota Kesepakatan Kegiatan Tahun Jamak pada 2022. Sedangkan alokasi Belanja Tak Terduga sebesar Rp2 miliar,” tambahnya.

Asrul menyebutkan, untuk Pembiayaan Daerah ini, Penerimaan Pembiayaan Daerah direncanakan sebesar Rp55 miliar, dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebesar Rp 1 mliiar yang direncanakan untuk penambahan investasi pada PT. Bank Nagari Sumatera Barat. 

Diharapkan, dengan adanya penambahan penyertaan modal ini dapat meningkatkan PAD dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Dengan demikian maka pembiayaan netto yang direncanakan dalam RAPBD 2023 ini adalah sebesar Rp54 miliar, terang Asrul. 

Sementara itu ditempat terpisah sekwan DPRD Padang Panjang, Wita Desi Susanti, ST menambahkan, pembahasan RAPBD 2023 direncanakan tuntas hari ini. " Kemungkinan rapat akan berlangsung hingga tengah malam, dan esok, Rabu (30/11/2022) RAPBD 2023 sudah ketok palu untuk di syahkan jadi APBD," tukuk Wita. (*)