Tim Riset Kemendes Dan UNP Tembus Desa Tertinggal Di Sumbar

Padang (Minangsatu) - Tim Riset Kementerian Desa Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PD TT) yang beranggotakan Tim Penelitian di bawah naungan LP2M UNP, berhasil menembus beratnya medan pada dua desa tertinggal di Provinsi Sumatera Barat. Kedua wilayah tersebut adalah Nagari Lubuk Ulang Aling Selatan, Kabupaten Solok Selatan dan Desa Matotonan Siberut Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Kegiatan penelitian ini berjudul : “Strategi Meningkatkan Kinerja Pendamping Desa dalam rangka Mendukung Keterpaduan Program Perencanaan Pembangunan Desa”. Giat ini sudah dilakukan sejak minggu pertama November 2021.

Ketua Tim Riset Kemendes PD TT dari UNP Dr. Erianjoni, M.Si, mengatakan penelitian ini dilakukan pada lima desa di Sumbar, dengan kategori sangat tertinggal, tertinggal, berkembang, maju dan mandiri.

Untuk dua medan terberat ini tim membuat perencanaan yang matang, terkait dengan buruknya cuaca dan kondisi wilayah yang terpelosok, para peniliti menggunakan jasa mobil double gardan dan menyewa pompong atau tempek. "Alhamdulillah tim berhasil mengumpulkan data untuk program hilirasi riset untuk pengabdian masyarakat, dan tentunya rekomendasi untuk kebijakan Kemendes PD TT terkait dengan kinerja Pendamping Dana Desa di desa yang dijadiikan fokus riset," tegas Dosen Sosiologi FIS UNP ini.

Pada tim riset terpadu, tergabung Dr. Erianjoni, M.Si (FIS), Dr. Kasmita, M.Pd (FPP), Dr. Anton Komaini, M.Pd (FIK), Rindang Ayu, M.Psi (FPK) dan Okki Trinanda, M.M (FE), selain itu dibantu oleh 3 orang enumerator lapangan berasal dari alumni Pascasarjana UNP.

Tim riset sudah menuntaskan kegiatan risetnya di Nagari Sungai Abang Kab. Padang Pariaman, Nagari Pariangan Kab. Tanah Datar, dan Nagari VII Koto Talago Kab. Lima Puluh Kota.

Anggota Riset Dr. Anton Komaini, M.Pd., menegaskan, desa tertinggal sangat ingin merubah kondisi mereka, maka mereka butuh dukungan berupa pembukaan akses jalan, listrik, penyediaan sarana pendidikan dan kesehatan dari pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten serta lembaga lainnya termasuk perguruan tinggi. "Untuk itu diharapkan khususnya perguruan tinggi memberikan alokasi pendanaan khusus untuk melakukan kegiatan pengabdian masyarakat di daerah tersebut,” tegasnya.

Pada fase berikutnya, penelitian memasuki kegiatan Focus Group Discussion (FGD) di tataran pembuat kebijakan yang akan menghadirkan pihak Kemendes PD TT, Dinas PMD Sumbar dan PMD Kabupaten, pemerintah Nagari/Desa, pendamping desa dan Tim peneliti sendiri.