Terkait Kurangnya Kritik Pers, Dewan Pers Dukung Gagasan Mulyadi

Padang (Minangsatu) - Keinginan anggota DPRRI Ir H Mulyadi untuk mendorong terciptanya pers yang sehat dan kuat, yang ditunjukkan oleh pemberitaan yang tidak melulu pencitraan pemerintah semata, tetapi harus disertai kritik yang tajam, mendapat respon positif oleh Dewan Pers.

Ahmad Djauhar, salah seorang anggota Dewan Pers membenarkan pernyataan Mulyadi terkait keberadaan pers saat ini. "Saya kira apa yang dikatakan saudara Mulyadi benar adanya. Memang seharusnya begitulah salah satu tugas penting pers yakni mengkritisi kebijakan pemerintah (dari pusat hingga daerah). Dengan demikian, pemerintah tidak menjadi lembaga yang memonopoli kebenaran. Pemerintah juga bisa salah dan untuk itulah keberadaan pers yang kritis dibutuhkan," katanya pada Minangsatu, Senin (10/6).

Namun Ahmad Djauhar menggarisbawahi,"Sepanjang kritik tersebut disampaikan secara santun dan proporsional, dan selalu berdasarkan fakta serta berlandaskan Kode Etik Jurnalistik, saya kira pemerintah justru akan berterima kasih untuk itu."

Ahmad Djauhar menegaskan bahwa pers yang sehat, harus tetap menyuarakan keberanian berbasis kebenaran, meskipun di media itu hadir pula iklan/dukungan sponsor/dana sosialisasi dari pemerintah. "Tapi ingat, dana tersebut, apapun namanya, pada hakikatnya berasal dari rakyat pula. Pemerintah sekadar mengalokasikan, dan rakyat tentu saja berhak memperoleh informasi yang berlandaskan kebenaran, dan itu hanya dapat dihasilkan oleh media kritis, bukan media yang menyuarakan model 'ABS' alias 'Asal Bapak Senang'."

Tukuknya, jika media pers gagal memerankan fungsi kritik itu, masyarakat bisa beralih ke media sosial (medsos), sebagaimana yang mulai terlihat saat ini. "Jangan sampai peran kekritisan ini diambil alih oleh media sosial, karena ini menyangkut pertanggungjawaban profesional dari golongan yang disebut media pers," tegasnya. 

Sementara itu, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumatera Barat (Sumbar) H Heranof Firdaus juga menyambut antusias rencana Mulyadi itu. "Kita senang ada perhatian dari bapak Mulyadi, anggota DPR RI asal Sumbar terhadap pers. Kalau perlu Pak Mulyadi kita persilahkan menggeluti dunia pers agar paham kondisi pers Sumbar dan nasional umumnya," tegas Heranof Firdaus.

Dikatakan, secara sederhana kehidupan pers nasional dan juga Sumbar sedang mengalami masa transisi terkait eksistensinya yang bisa diambil alih oleh medsos. "Siapa yang bisa memungkiri bahwa informasi tercepat itu bersumber dari media sosial. Masyarakat bisa memperoleh banyak informasi dari medsos yang tumbuh bagai jamur di musim hujan. Otomatis ketergantungan pada media pers mengalami penurunan. Hanya kalangan menengah ke atas yang masih menilai pers itu penting dan harus diberdayakan terus."

"Karena itu kita menyambut positif rencana anggota DPR RI, Mulyadi menggelar lomba karya jurnalistik. Ini bisa menjadi pemicu semangat teman-teman wartawan untuk menghasilkan berita mendalam, tulisan feature dan investigasi," pungkasnya.

Dengan munculnya komentar dari banyak kalangan berkenaan dengan perlunya penguatan daya kritis pers, Mulyadi merasa senang. "Kita harus perbanyak agar tokoh-tokoh kritis menyuarakan hal yang sama seperti saya, sehingga suasana ke depan bisa berubah. Pers semakin berkualitas, penuh daya kritis tetapi tidak keluar dari kode etik jurnalistik," ujar Mulyadi.

Mulyadi juga melihat media pers tidak punya pilihan lain untuk mempertahankan eksistensi, kecuali dengan kembali pada fungsi hakikinya; edukasi, pencerahan dan pencerdasan. "Bila media pers tidak kembali khittah, saya yakin medsos lah yang akan mengambil alih peran itu," pungkas Mulyadi sambil menegaskan bahwa dirinya hingga saat ini masih mempercayai media pers daripada medsos yang banyak hoax itu.