Sukses Program UHC Kota Bandung Bentuk Komitmen Kepala Daerah Dalam Meningkatkan Kesejehteraan Masyarakat

Bandung (Minangsatu) - Program UHC Kota Bandung merupakan  program kesehatan semesta, yang notabene sesuatu yang diingatkan oleh pemerintah pusat. Maka sejak 2017,  program ini mulai berjalan di kota Kembang Bandung, meski awalnya diakui tidak mulus-mulus saja." Universal Health Coverage (UHC) merupakan program kerja sama Dinas Kesehatan (Dinkes) dengan BPJS yang sebelumnya telah dinegosiasikan soal teknis dan sistimnya," papar Kepala Seksi Jaminan, Pembiayaan, dan Regulasi Kesehatan (JPRK) Dinkes Kota Bandung Sony Adam.

Hal itu diungkapkan Sony Adam ketika menerima Komisi 1 DPRD Kabupaten Solok yang melakukan kunjungan kerja ke Kota Paris Van Java tersebut, Selasa (12/11). 

Rombongan Komisi 1 yang terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua DPRD, Jon Firman Pandu dan Renaldo Gusmal, Ketua Komisi 1 Olzaheri serta Hafni Hafiz, Mukhnaldi, M. Sutan Bahri, Harry Pawestrie, H. Armen Plani, Azwirman, Ahmad Purnama, Efdizal, Nelson, Dendi, Surimariadi, Yusfarizen Dt Payung Putih, didampingi Kabid Yankes Dinas Kesehatan Hendra dan Plt Kabag Persidangan DPRD Zaldi Nofra, dalam pertemuan itu lebih mengubak persoalan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam kaitannya dengan problema kenailan iyuran BPJS.

Selain Komisi 1, anggota DPRD lainnya yang terbagi dalam Komisi 2 dan 3 juga melakukan kegiatam serupa ke Kabupaten Garut, Tasimalaya dan Jogyakarta sejak Senin (11/11) hingga Sabtu (16/11) depan.

Sony Adam menjelaskan dengan detail program UHC Kota Bandung setelah munculnya pertanyaan yang diajukan Harry Prawestri. Anggota Komisi 1 dari Fraksi PKS itu takjub karena Pemko Bandung begitu konsen melaksanakan program UHC ini sehingga mampu memfasilitasi sekitar 98 persen masyarakat masuk dalam program tersebut. " Bagaimana mengatasi persoalan dengan BPJS ketika terjadinya kenaikan iyuran. Tetapi kota Bandung tetap mampu mengakomodir  98 persen warganya dengan fasilitas BPJS," tanya anggota Fraksi PKS itu.

Menanggapi itu, Kepala Seksi Jaminan, Pembiayaan, dan Regulasi Kesehatan (JPRK) Dinkes Kota Bandung Sony Adam menegaskan, seluruhnya lebih menggambarkan komitmen dan konsistensi kepala daerah menjalankan program Kesehatan. 

Adanya UHC untuk mempermudah masyarakat miskin agar mendapat jaminan kesehatan. SKTM yang sudah diberlakukan akan dialihkan menjadi JKN, sehingga masyarakat umum dijamin kesehatannya oleh pemerintah. "Sebanyak 98,86% warga Kota Bandung sudah terdaftar sebagai penerima Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)," papar Sony.

Di program UHC, Pemko Bandung tidak melihat tingkat ekonomi warga. Warga yang mampu maupun tidak,  bisa mendaftar pada program UHC dengan syarat bersedia menjadi peserta JKN di kelas 3. Untuk mendaftar, warga cukup melampirkan KTP Kota Bandung dan KK ke Puskesmas atau rumah sakit terdekat jika sakit.
"Warga yang dijamin oleh Pemkot Bandung adalah warga Kota Bandung yang dibuktikan dengan KTP, " kata Soni.

Sony Adam dengan detail menjelaskan upaya Pemkot Bandung memfasilitasi kebutuhan kesehatan masyarakat. Ia menegaskan, Pemko Bandung fokus melindungi seluruh warga Bandung melalui jaminan kesehatan program UHC. Untuk hal ini, Pemkot Bandung menggelontorkan dana sebesar Rp 120 miliar.

Melalui program ini, Pemkot bandung mendaftarkan sebanyak 123.000 lebih warga yang belum memiliki JKN. Jumlah tersebut di luar warga berpenghasilan rendah yang menerima program Penerima Bantuan Iuran (PBI). " Intinya program ini merupakan komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyaralat melalui program kesehatan," pungkas Sony Adam.

Menyudahi pertemuam dengan Komisi 1 DPRD Kabupaten Solok, Kepala Seksi Jaminan, Pembiayaan, dan Regulasi Kesehatan (JPRK) Dinkes Kota Bandung Sony Adam menyerahkan cenderamata berupa plakat kepada Wakil Ketua DPRD Renaldo Gusmal, sebaliknya ia juga menerima kenang-kenangan yang sama dari ketua Komisi I DPRD Kabupaten Solok, Olzaheri.