Presiden Jokowi, Luncurkan Bansos 2021, Gubernur Sumbar Harapkan Ekonomi Segera Bangkit

Padang (Minangsatu) - Peluncuran bantuan tunai se Indonesia dilaksanakan secara virtual yang diserahkan langsung oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), Senin (4/1/2021). PT Pos Indonesia kembali diserahi tugas menyalurkan bantuan tunai kepada masyarakat penerima program non reguler tersebut.

Launching Bansos 2021 dihadiri oleh Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno, Sekretaris Daerah, Drs. Alwis, Kepala Perwakilan BI Provinsi Sumbar, Wahyu Purnama, Kepala OPD terkait, Pimpinan bank dan PT. Pos Indonesia Padang.

Usai launching Bansos tersebut Gubernur Irwan Prayitno menjelaskan, ada tiga Bansos yang akan diserahkan kepada masyarakat yang terdampak Pandemi Covid-19, yaitu ;

1. Program Keluarga Harapan (PKH)

PKH diperuntukkan bagi 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) disalurkan melalui rekening. Bantuan ini diberikan dalam empat tahap selama satu tahun, yakni pada bulan Januari, April, Juli dan Oktober. PKH ini diberikan kepada keluarga yang terdapat ibu hamil, anak usia dini, anak sekolah, penyandang disabilitas, hingga lanjut usia. Bansos untuk KPM PKH disesuaikan untuk setiap komponennya.

2. Program Sembako

Program Sembako disalurkan melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Penerima program sembako akan mendapatkan bantuan senilai Rp200.000 dan disalurkan mulai Januari hingga Desember 2021.

3. Bantuan Sosial Tunai (BST)

Untuk program bantuan sosial tunai, setiap penerima bantuan sosial tunai akan mendapatkan uang tunai sebesar Rp300.000 yang diberikan selama empat bulan berturut-turut, terhitung sejak Januari hingga April 2021. Program BST disalurkan untuk 10 juta KPM yang disalurkan melalui PT Pos Indonesia. Penerima bansos merupakan mereka yang terdata pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun tidak memiliki data di DTKS.

"Presiden RI Joko Widodo baru saja melaunching bantuan tunai berupa PKH, Sembako, dan BST. Penyaluran bansos pada awal tahun ini diharapkan dapat membantu masyarakat Sumbar secara ekonomi yang terdampak Covid-19," kata Irwan Prayitno usai menghadiri secara virtual di ruang kerja gubernur, Senin (4/1/2021).

Bantuan tunai ini akan diberikan kepada masyarakat dalam beberapa tahapan. Diharapkan bantuan ini dapat meringankan keluarga yang terdampak dan juga dapat memicu pertumbuhan ekonomi masyarakat agar dapat meningkat.

Pada acara launching itu, Gubernur Irwan Prayitno menyerahkan Bansos kepada masyarakat yang diwakili secara simbolis oleh delapan orang penerima BST. Sementara penyerahan PKH, dan sembako juga dihadiri para perwakilan penerima dari pihak Himbara. Irwan Prayitno berpesan agar masyarakat memanfaatkan bantuan dengan bijak. "Manfaatkan bantuan ini secara tepat, untuk kebutuhan pokok dan pangan keluarga," ucapnya.

Irwan Prayitno berharap bantuan tersebut bisa meringankan beban masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19. Selain itu, bantuan tunai tersebut diharapkan bisa juga untuk meningkatkan perekonomian. Kemudian tahap pelaksanaan, harus sudah matang disusun penyaluran secara detail dan pengawalan pelaksanaannya. Dan terakhir setelah pelaksanaan kegiatan yakni mengadministrasikan seluruh kegiatan dan pertanggungan keuangan secara tertib dan akuntable.

Di awal sambutan Presiden Jokowi menyampaikan bahwa program Bansos tunai 2021 kembali dilanjutkan di dalam APBN 2021, dengan mempersiapkan anggaran negara sebesar Rp110 Trilyun untuk seluruh penerima dari Sabang sampai Merauke dari Miangas sampai Pulau Rote dalam rangka membantu masyarakat mengatasi dampak pandemi Covid-19.

"Artinya bantuan ini kita salurkan kepada 34 provinsi hari ini," ujar Jokowi.

Jokowi menegaskan program bansos tersebut akan maksimal kalau tidak ada potongan-potongan dan tepat sasaran. Ia menegaskan nilai yang diberikan kepada masyarakat harus utuh. Untuk itu, bantuan akan dikirimkan secara langsung baik melalui bank milik pemerintah maupun lewat kantor pos. "Bantuan untuk masyarakat ini tidak ada potongan-potongan, bantuan diterima nilainya harus utuh sampai ke masyarakat. Dan harus segera disalurkan, agar masyarakat tidak menunggu terlalu lama,” tegasnya.

Meski begitu, Jokowi meminta para menteri dan gubernur tetap mengawal proses penyaluran agar bisa cepat, tepat sasaran, dan tidak ada potongan.