Pemkot Padang Panjang Utamakan Partisipasi Perempuan Dalam Program PUG

Padang Panjang (Minangsatu) - Pemerintah Kota Padang Panjang tetap mengedepankan peran dan partisipasi kaum perempuan dalam program Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan (PPRG).

Partisipasi perempuan sangat dibutuhkan dalam berbagai program kegiatan tetmasuk PUG dan PPRG," ujar Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Sekdako Padang Panjang, dr. Rio Akhdanelly, M.Kes saat membuka Sosialisasi PUG dan  PPRG di lingkungan pemerintah setempat, Selasa (29/1).

Sosialisasi tersebut dihadiri oleh anggota Pokja PUG, Vocal Point, unsur kecamatan dan kelurahan di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang dengan narasumber dari Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Provinsi Sumatera Barat Henaldi, S.IP.

Ia menyebutkan, beberapa tahun belakangan, program PUG yang berintikan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki menjadi bagian dan sasaran utama kebijakan pemerintah. Program PUG imbuhnya, mengandung makna sebagai strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam sejumlah aspek kehidupan manusia.

"Dalam sektor pemerintahan, secara nyata kita tetap menjadikan kaum perempuan sejajar dengan laki-laki, tidak ada syarat lebih atau khususnya, sepanjang yang bersangkutan dirasa mampu dan pantas untuk mengemban amanah tanpa mengabaikan kewajiban dan kodratnya," jelas Rio Akhdanelly.

Sosialisasi ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman bersama bahwa kesetaraan sudah harus benar-benar diimplementasikan dengan baik dan bijak, namun tetap berpedoman pada norma-norma dan kepatutan.

Ia menambahkan sosialisasi itu bertujuan untuk meningkatkan pemahaman peserta tentang Strategi Percepatan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender. Pengarusutamaan Gender merupakan strategi bagi keadilan gender.

"Dengan PUG diharapkan semua program pembangunan dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan kesempatan dan akses perempuan terhadap program pembangunan, serta dengan adanya kendali dan manfaat untuk perempuan," tambahnya. (ben)