Optimalkan Pengawasan Pencalonan Anggota DPRD, Bawaslu Pessel Gelar Rakor Bersama Tim Gakkumdu

Painan (Minangsatu) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) menggelar, Rapat Koordinasi Potensi Pelanggaran Tindak Pidana Tahapan Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD dan DPRD kabupaten/kota, di Hotel Triza selama dua hari Kamis dan Jumat (11-12/5).

Acara tersebut dihadiri dan sekaligus menjadi narasumber Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data informasi, Elly Yanti.

Dalam pemaparannya, Elly Yanti, mengingatkan Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan, agar memastikan proses pencalonan anggota DPRD sesuai dengan  Undang undang Nomor 7 tahun 2017 dan peraturan  KPU.

"Bawaslu agar melakukan pengawasan pelaksanaan pencalonan dengan sungguh sungguh," kata Elly Yanti.

Jika ada indikasi pelanggaran, kata Elly Yanti,  segara lakukan pencegahan. Pencegahan bisa dilakukan melalui imbauan atau kordinasi secara langsung.

" Semangat pengawasan harus lebih memprioritaskan pencegahan sebelum terjadi pelanggaran," tuturnya. 

Sementara itu Ketua Bawaslu Pessel yang diwakili, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi, Nurmaidi. mengemukakan rapat koordinasi dilakukan dalam rangka mengoptimalkan pengawasan pencalonan khususnya potensi pidana pemilu.

TMMD Ke-109 Targetkan Bangun Jalan 7,9 KM Dan Bebaskan Kampung Dilan Pancung Taba

minangsatu > Sosial Budaya

Serahkan 11 Unit Mesin Tempel Dan Paket Mina Tani, Bupat Hendrajonii; Ganti Pendayung Nelayan Dengan Mesin

minangsatu > Sosial Budaya

" Diharapkan Rakor dapat meningkatkan kewaspadaan Bawaslu dan jajaran dalam mengawasi tahapan pemilu khususnya pencalonan dan pemutakhiran data pemilih," katanya.

Ketua Panitia pelaksana kegiatan Rinaldi, dalam laporannya mengatakan, kegiatan itu berlangsung selama 2 hari yang diikuti oleh 37 orang peserta dengan dua orang Narasumber yaitu Aermadepa dan Surya Efitrimen.

Adapun tujuan Rapat Koordinasi tersebut, jelas Rinaldi, untuk menyamakan persepsi terkait potensi-potensi pelanggaran tindak pidana tahapan pencalonan serta pencegahan dan pengawasannya.(*)