Memahat Manusia, Bukan Menumpuk Beton: Berguru Ke Sulawesi Tengah

Memahat Manusia, Bukan Menumpuk Beton: Berguru Ke Sulawesi Tengah

Oleh: Rivo. S

Di republik yang kepala daerahnya kerap berlomba memamerkan kemegahan fisik, riuh memotong pita di depan gedung baru, atau beradu mulus hamparan aspal, sebuah provinsi di jantung Pulau Sulawesi memilih jalan sunyi yang tidak biasa. Mereka sedang tidak tertarik menumpuk bahan bangunan. Mereka memilih memahat manusia.

Tulisan ini tentu saja bukanlah bentuk pengkerdilan atas capaian para kepala daerah di wilayah lain, khususnya di Ranah Minang yang kita cintai. Alih-alih mengkritik, catatan ini adalah sebuah refleksi komparatif sekaligus upaya memantik diskusi untuk membangun visi ke depan. Bagaimanapun, pendidikan adalah core atau inti dari sebuah peradaban. Selayaknya nilai-nilai luhur dan ajaran agama yang menempatkan kewajiban menuntut ilmu pada derajat yang sangat tinggi.

Ketika isu melonjaknya Uang Kuliah Tunggal (UKT) secara nasional menjadi beban berat yang mengubur mimpi anak-anak muda di bangku kuliah, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Pemprov Sulteng) justru mengirimkan tamparan keras sekaligus oase segar: biaya kuliah puluhan ribu anak daerah digratiskan.

Di bawah kendali Gubernur Dr. H. Anwar Hafid, M.Si., bersama Wakil Gubernur dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes., lahir sebuah manifesto politik-pendidikan bernama Program Beasiswa "Berani Cerdas".

Program ini bukan sekadar pemanis kartu kampanye, melainkan sebuah strategi kebudayaan yang terukur untuk memutus rantai kemiskinan struktural.

Hingga akhir tahun lalu, program ini tercatat telah mendanai kuliah gratis bagi 23.568 mahasiswa asal Sulawesi Tengah. Jangkauannya pun sangat masif, mulai dari jenjang Diploma, Sarjana (S1), Magister (S2), Doktor (S3), hingga ke koridor rumit Pendidikan Profesi Dokter Spesialis.

Paradigma Isi Kepala

Anwar Hafid adalah seorang Doktor di bidang ilmu pemerintahan. Latar belakang akademis ini yang tampaknya membuat ia memiliki kalkulasi yang berbeda dengan politisi pada umumnya. Baginya, infrastruktur fisik memiliki usia pakai yang bisa usang dan hancur, namun investasi pada isi kepala manusia bersifat abadi dan eksponensial.

Pada sebuah diskusi terbuka di Palu akhir Desember 2025 lalu, Anwar melontarkan kegelisahan sekaligus keyakinannya yang mendalam.

"Masa depan daerah ini bukan ditentukan oleh besarnya Sumber Daya Alam (SDA) yang kita keruk, melainkan seberapa tinggi mutu SDM yang dimiliki oleh anak-anak daerah ini," ujarnya dengan nada tegas.

"Tidak boleh ada lagi anak yang tidak sekolah atau tidak kuliah hanya karena tidak memiliki biaya. Kita harus pastikan minimal lahir satu sarjana di setiap keluarga di seluruh wilayah Sulawesi Tengah," harapnya penuh optimisme.

Gagasan besar itu tidak dibiarkan menguap begitu saja menjadi jargon politik. Bersama dr. Reny Lamadjido—seorang dokter spesialis dengan rekam jejak birokrasi kesehatan yang matang—mereka bersepakat bahwa membiayai bangku kuliah adalah cara paling logis untuk menaikkan derajat ekonomi sebuah keluarga miskin secara instan dan bermartabat.

Berani Cerdas dan Kecerdasan Fiskal

Menggratiskan biaya kuliah puluhan ribu orang jelas bukan perkara murah.

Banyak kepala daerah kerap berlindung di balik alasan klasik berupa 'keterbatasan APBD' untuk menghindar dari pemenuhan program serupa. Namun, Sulteng berhasil mematahkan mitos ketidakberdayaan fiskal tersebut.

Pada Tahun Anggaran 2025, Pemprov Sulteng sukses mengunci angka Rp84 miliar dari kas daerah khusus untuk membiayai UKT warganya. Kuncinya terdengar sederhana namun berat dalam eksekusi: efisiensi ketat anggaran belanja daerah, memangkas biaya perjalanan dinas, serta mengeliminasi acara seremonial yang minim dampak bagi masyarakat luas.

Cara penyalurannya pun dirancang dengan arsitektur keuangan yang sangat kedap dari celah penyelewengan. Berdasarkan data teknis dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Sulteng, dana beasiswa tersebut tidak pernah menyentuh tangan mahasiswa dalam bentuk tunai. Pemerintah daerah langsung mentransfernya secara sistem ke rekening 400 perguruan tinggi negeri maupun swasta yang telah menjalin kerja sama resmi.

Tak hanya mengunci biaya UKT, para mahasiswa juga dipersenjatai dengan stimulan dana penunjang akademik sebesar Rp5 juta per orang. Skema tanpa celah ini yang kemudian memicu ledakan antusiasme luar biasa. Memasuki kuartal ketiga tahun ini, antusiasme anak daerah yang mendaftar ke sistem beasiswa ini melonjak tajam hingga menembus angka 30.000 pendaftar baru.

Pulang Kampung Sebagai Kontrak Sosial

"Berani Cerdas" sejatinya bukanlah program jaminan sosial pasif atau sekadar bagi-bagi bansos pendidikan. Pemprov Sulteng mendesain skema ini sebagai sebuah kontrak sosial jangka panjang yang saling menguntungkan antara pemerintah dan warganya.

Ada klausul mutlak yang mengikat para penerima program: setelah menggenggam ijazah, mereka diwajibkan untuk kembali pulang dan mengabdikan seluruh keahliannya demi pembangunan Sulawesi Tengah.

Lewat strategi timbal balik ini, Anwar Hafid dan Reny Lamadjido sedang melakukan investasi jangka panjang. Jika kelak daerah lain harus membayar mahal atau mengimpor tenaga ahli dari luar untuk membangun daerah mereka, Sulawesi Tengah justru sedang menyemai benih utamanya sendiri. Beberapa tahun ke depan, provinsi ini dipastikan tidak akan kekurangan pasokan arsitek, ekonom, guru, hingga dokter spesialis asli daerah yang siap merawat pelosok tanah kelahiran mereka.

Sudah saatnya daerah-daerah lain di Indonesia berhenti sejenak dari perlombaan membangun fisik, lalu mulai menengok dan berguru ke Sulawesi Tengah. Sebab, kemajuan sebuah peradaban daerah tidak pernah dihitung dari tingginya gedung-gedung yang mencakar langit, melainkan dari seberapa berani pemerintahnya memastikan tidak ada anak miskin yang mimpinya kandas untuk menjadi seorang sarjana.

Duet Akademis Di Balik Revolusi Pendidikan Sulteng

Dr. H. Anwar Hafid, M.Si. (Gubernur Sulawesi Tengah) Anwar Hafid adalah seorang birokrat tulen yang merangkak dari anak tangga paling bawah. Memulai karier sebagai Kepala Desa, ia kemudian dipercaya memimpin sebagai Bupati Morowali selama dua periode (2007–2018), melanjutkan pengabdian sebagai anggota DPR RI (2019–2024), hingga akhirnya terpilih sebagai Gubernur Sulawesi Tengah.

Pengalaman empiris di lapangan yang dikombinasikan dengan pendidikan doktoralnya melahirkan kebijakan publik yang presisi.

Riwayat Pendidikan:

* Diploma III (D3): Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN) Ujung Pandang
* Sarjana (S1): Ilmu Pemerintahan, Universitas Hasanuddin, Makassar
* Magister (S2): Ilmu Pemerintahan / Ekonomi, Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar
* Doktor (S3): Ilmu Pemerintahan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor

dr. Reny Arniwaty Lamadjido, Sp.PK., M.Kes. (Wakil Gubernur Sulawesi Tengah)
Reny Lamadjido merupakan representasi teknokrat perempuan yang membawa perspektif humanis dan saintifik ke dalam struktur pemerintahan.

Sebelum terjun ke politik praktis sebagai Wakil Gubernur, ia menghabiskan sebagian besar hidupnya di dunia medis dan manajemen rumah sakit, mulai dari dokter spesialis, Direktur RSUD Anutapura Palu, Direktur RSUD Undata, hingga Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah.

* Riwayat Pendidikan:
* Sarjana (S1) & Profesi: Kedokteran Umum, Universitas Hasanuddin, Makassar
* Pendidikan Dokter Spesialis: Spesialis Patologi Klinik (Sp.PK), Universitas Hasanuddin, Makassar
* Magister (S2): Magister Kesehatan (M.Kes) Administrasi Kebijakan Kesehatan, Universitas Hasanuddin, Makassar