Memahami Kenapa Ada Istilah “Perkiraan SILPA” Dalam Penyusunan APBD

Memahami Kenapa Ada Istilah “Perkiraan SILPA” dalam Penyusunan APBD

Dharmasraya (Minangsatu) - Adanya muncul pertanyaan terkait istilah “Perkiraan SILPA” tercantum dalam dokumen penyusunan APBD. Maka dari itu, agar tidak terjadi salah paham, berikut penjelasan singkat terkait pemahamannya SiLPA oleh Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.

Dalam penyusunan anggaran daerah, pemerintah wajib mengikuti azas anggaran berimbang. Dengan penjelasannya, setiap potensi defisit pada tahun anggaran berikut. Harus dihitung dan diseimbangkan sejak awal. Karena itu, ketika sebuah perhitungan menunjukkan adanya potensi defisit pada tahun 2026. Maka, harus dimunculkan komponen Perkiraan SILPA sebagai bagian dari mekanisme menjaga keseimbangan postur APBD.

Perlu dipahami bahwa angka ini bukan SILPA riil, melainkan proyeksi fiskal dibuat untuk menggambarkan kemungkinan posisi kas akhir tahun. Proyeksi ini dipakai agar perhitungan APBD tetap logis dan tidak menimbulkan selisih neraca yang dapat mengganggu perencanaan tahun berikutnya.

Dalam dokumen anggaran memang tertulis bahwa perkiraan SILPA tersebut “tidak mungkin tercapai”. Kalimat ini bukan berarti ada kesalahan, tetapi menegaskan bahwa angka itu adalah simulasi teknis, bukan uang yang benar-benar tersedia. Simulasi tersebut diperlukan sebagai alat keseimbangan agar anggaran tetap sehat dan memenuhi aturan pengelolaan keuangan daerah.

Dengan penjelasan ini, diharapkan masyarakat memahami bahwa Perkiraan SILPA merupakan bagian dari proses profesional dalam menjaga kesehatan APBD. Bukan angka yang direkayasa atau disalahartikan.

Pemerintah daerah terus berupaya menyusun anggaran secara transparan, akuntabel, dan berbasis perhitungan yang matang demi keberlanjutan pembangunan di Kabupaten Dharmasraya. (Syaiful Hanif)