KPU Kota Solok Uji Publik Terkait Rancangan Dapil

Solok, (Minangsatu) - Komisi Pemilihan Umum Kota Solok melakukan uji publik terhadap rancangan penataan daerah pemilihan (dapil) dan alokasi kursi anggota DPRD Kota Solok untuk Pemilu 2024.
"Dari pelaksanaan uji publik, secara bersama mengujikan masukan atau tanggapan dari teman-teman parpol, akademikus, atau perorangan. 

Masukan tersebut sangat bermanfaat ditampung, didiskusikan, diuji publik, dan disampaikan ke KPU RI," kata Ketua KPU Kota Solok Asraf Daniel ketika sosialisasi dan uji publik penataan daerah pemilihan alokasi kursi anggota DPRD Kota Solok Pemilu 2024 didampingi Kepala Devisi Penyelenggaraan KPU Ilham Eka Putra dan anggota KPU lainnya.

BACA JUGA ; KPU Rampungkan Tahapan Verifikasi Kepengurusan Dan Keanggotaan Parpol
 

BACA JUGA ; Calon Anggota DPD RI Pemilu 2024 Di Sumbar, Harus Dapat Dukungan 2000 Dari 10 Kabupaten/Kota
Kegiatan yang berlansung dua hari( 14/12/22) di Hotel Taufina Kota Solok diikuti puluhan awak media, serta kepala Dinas Kominfo kota Solok diwakili Kabid IKP Alwa Dudi dengan nara sumber Ketua Program Studi Ilmu Politik FISIPOL UM Sumatera Barat, Didi Rahmadi.

Ia mengatakan bahwa uji publik bertujuan untuk mendapatkan saran serta masukan melalui diskusi bersama berbagai unsur masyarakat terkait dengan rancangan dapil tersebut, baik partai politik, akademikus, maupun perseorangan.

Sesuai dengan PKPU Nomor 6 Tahun 2022, kata Asraf pada tahapan penataan dapil, KPU kabupaten/kota harus membuat maksimal tiga rancangan dapil.

Selanjutnya rancangan dapil tersebut diumumkan kepada publik untuk meminta tanggapan masyarakat, kemudian dilakukan uji publik, lalu diserahkan ke KPU RI melalui KPU Sumatera Barat.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan PKPU Nomor 6 Tahun 2022 dalam penataan dapil, kata dia ada tujuh prinsip yang harus menjadi pertimbangan, meliputi kesetaraan nilai suara, ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional, proporsionalitas, integral wilayah, berada dalam cakupan wilayah yang sama, kohesivitas, dan kesinambungan.

BACA JUGA ; Kota Solok Raih Opini Wajar Tanpa Pengecualian Dari Kemenkeu RI

BACA JUGA ; Lantik Pejabat, Begini Pesan Walikota Zul Elfian

Berdasar data agregat kependudukan kecamatan yang disampaikan Kementerian Dalam Negeri kepada KPU, tercatat jumlah penduduk di Kota Solok sebanyak 77.535 jiwa hanya terdapat dua Dapil sehingga alokasinya masih tetap 20 kursi DPRD.

Sementara narasumber Didi Rahmadi mengakui Media masa berfungsi sebagai pendidik untuk memunculkan kesadaran politik masyarakat, agar ikut aktif dalam menyuarakan aspirasi serta sebagai Watchdop (Pengawas), dalam memperhatikan setiap tindakan pemerintah  terutama kebijakan dan eksen yang diluar batas kewajaran, dan kesewenang wenangan. Media masa wajib mengkonfirmasinya dan memberitakan untuk publik. 

Menurut Didi, ada beberapa prinsip dalam penataan Dapil, harus memahami bahwa dapil merupakan Medan tempur bagi para Caleg, memperhatikan secara profesional terhadap sebaran Kursi agar berimbang, dan Non Diskriminasi, yang merupakan hal yang sangat penting untuk mengakomodir aspirasi masyarakat.

Lebih jauh Didi Rahmadi menyampaikan, Media masa adalah pilar ke 4 dalam demokrasi, tumbuhnya media masa secara siknifikan, menandakan adanya keleluasaan masyarakat untuk beraspirasi dan dijamin oleh negara.

Diakuinya, pada era sekarang ini masyarakat Indonesia lebih cendrung merespon media online untuk konsumsi berita yang dibutuhkannya. Media online dipandang memiliki beberapa kelebihan dibanding media cetak,"tukuknya mengakiri