Bawaslu Kota Solok Gelar Rakor Evaluasi Hasil Pengawasan Pilkada Serentak 2024

Bawaslu Kota Solok Gelar Rakor Evaluasi Hasil Pengawasan Pilkada Serentak 2024

Padang (Minangsatu) - Bawaslu Kota Solok menggelar Rapat Koordinasi Evaluasi Hasil Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024.

Kegiatan yang berlangsung di ZHM Premiere Hotel Padang tersebut dibuka Ketua Bawaslu Kota Solok diwakili Eka Rianto didampingi Ilham Eka Putra, Selasa,(18/02/25).

Acara yang berlangsung dua hari dihadiri Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, Muhamad Khadafi, OPD terjait, Sekretariat Bawaslu Kota Solok, Panwaslu Kecamatan dan Kelurahan/Desa se-Kota Solok, Sentra Gakkumdu se-Kota Solok, Kasatreskrim Polres Solok Kota, Binda, Media, KAN, Bundo Kanduang, dan LKAAM dengan bara sumber Arif Santoso dan Khairul Anwar.

Kesempatan tersebut Eka Riyantomenegaskan Rakor ini untuk mengevaluasi dan bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi selama pengawasan Pemilihan Serentak 2024, sekaligus merumuskan strategi perbaikan untuk pemilihan yang lebih baik di masa mendatang.

"Pengawasan yang efektif membutuhkan sinergi dari semua pihak. Oleh karena itu, rapat koordinasi ini menjadi wadah untuk berbagi pengalaman dan menyusun rekomendasi guna memperkuat sistem pengawasan pemilihan di Kota Solok,"ujarnya.

Nara sumber Arif Santoso pegiat pemilu, menyampaikan beberapa evaluasi yang menjadi perhatian dalam penyelenggaraan pemilihan. Beliau menekankan bahwa memperbaiki dan menyempurnakan pelaksanaan pemilihan merupakan tanggung jawab bersama, tidak hanya Penyelenggara, Partai Politik, Pemerintah, dan lembaga-lembaga terkait, tetapi juga masyarakat luas.

Arif Santoso juga menyoroti pentingnya pendidikan politik sejak dini, sosialisasi yang berkelanjutan mengenai tahapan pemilihan, serta penguatan kapasitas SDM penyelenggara pemilu agar dapat bekerja lebih profesional dan independen.

Sedangkan Khairul Anwar dosen dan aktivis pemilu/demokrasi mengatakan pengawasan yang dilakukan secara umum telah cukup baik dalam menerapkan asas penyelenggaraan pemilu, namun masih perlu ditingkatkan, khususnya dalam aspek profesionalitas dan kepastian hukum. Beliau juga menekankan perlunya Bawaslu membuat regulasi teknis pengawasan tahapan, regulasi teknis penanganan, serta regulasi teknis penyelesaian sengketa pemilihan yang lebih jelas dan tidak menimbulkan multitafsir.

Kesempatan tersebut juga diserahkan piagam penghargaan kepada para peserta Rakor yang diserahkan Komisioner Bawaslu Kota Solok termasuk Media.