Kanwil BPN Sumbar Gelar Pembinaan Dan Pengawasan PPAT, Lantik Majelis Pembina Dan Pengawas

Padang (Minangsatu) – Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sumatera Barat mengadakan kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Ruang Ballroom Hotel Mercure pada Senin (18/11). 

Acara ini dihadiri oleh perwakilan PPAT dari seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat, serta Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, dan Pejabat Fungsional di lingkungan Kanwil dan Kantah BPN se-Provinsi Sumatera Barat.  

Acara dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Barat, Dewi Sri Puspita Dewi, S.H., M.Kn. Dalam sambutannya, ia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan kualitas kinerja, mengingat banyaknya permasalahan tanah yang melibatkan berbagai pihak.  

“PPAT dan BPN harus bersama-sama meningkatkan kualitas kinerja agar tidak ada lagi masalah. Saat ini banyak sengketa, konflik, dan perkara tanah yang menyeret semua pemangku kepentingan. Kita perlu mitigasi hal-hal tersebut agar terhindar dari permasalahan,” tegas Dewi Sri Puspita Dewi.  

Dalam kesempatan ini, Kepala Kanwil BPN Sumbar juga melantik dan mengambil sumpah Majelis Pembina dan Pengawas PPAT Wilayah dan Daerah. Pelantikan ini merupakan tindak lanjut dari perubahan pejabat struktural di lingkungan Kanwil dan Kantah di Sumatera Barat.  

Dewi menegaskan bahwa pelantikan ini bukan sekadar acara seremonial, tetapi merupakan langkah nyata untuk memperkuat pengawasan dan pembinaan tugas PPAT di wilayah tersebut.  

“Dengan dilantiknya Majelis Pembina dan Pengawas PPAT, diharapkan pengelolaan pertanahan menjadi lebih profesional, transparan, dan sesuai peraturan. Saya percaya, dengan semangat dan komitmen yang dimiliki oleh seluruh pejabat yang dilantik, kita dapat mewujudkan pengelolaan pertanahan yang lebih baik dan bermanfaat bagi masyarakat dan negara,” ujarnya.  

Kepala Kanwil BPN Sumbar juga menekankan pentingnya menjaga kepercayaan publik, bekerja secara inovatif, dan menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab.  

“Mari kita jalankan tugas ini dengan menjaga integritas, kepercayaan publik, dan terus berinovasi dalam mewujudkan reformasi pertanahan yang lebih transparan dan akuntabel,” tutup Dewi.  

Acara ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara BPN dan PPAT, sehingga mampu menghadirkan layanan pertanahan yang lebih baik dan bebas dari praktik korupsi di Provinsi Sumatera Barat. (*)