Kabupaten Limapuluh Kota Kembali Raih Opini WTP Dari BPK RI

Limapuluh Kota (Minangsatu) - Pemerintah Daerah Kabupaten Limapuluh Kota kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Sumatera Barat. Raihan ini merupakan raihan Opini WTP ketujuh kalinya secara berturut-turut diraih Pemkab Limapuluh Kota sejak 2015.

Bupati Limapuluh Kota Safaruddin Dt. Bandaro Rajo dan Ketua DPRD, Deni Asra menerima langsung Laporan Hasil Pemeriksaan  (LHP) dari Kepala BPK RI perwakilan Sumbar, Yusnadewi terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2021, di Aula Lantai IV, Gedung BPK RI Perwakilan Sumbar, Jalan Khatib Sulaiman, Kota Padang, Rabu (18/05/2022). 

Kepala BPK RI Perwakilan Sumbar, Yusnadewi mengatakan, bahwa BPK telah melakukan pemeriksaan atas LKPD tahun 2021 dari lima daerah di Sumbar yang menyerahkan laporan, antara lain Kabupaten Limapuluh Kota, Kota Padang Panjang, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Sijunjung. 

"Ke lima daerah tersebut diganjar oleh BPK  dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian atas LKPD tahun anggaran 2021" kata Yusnadewi, di Padang. 

Ia menilai kelima daerah tersebut memiliki kemauan yang sungguh-sungguh dalam pengelolaan anggaran daerah, karena menyerahkan LKPD 13 hari lebih cepat dari tenggat waktu yang disediakan.

"Kami mengapresiasi langkah cepat ini,  sehingga sesuai perundang-undangan BPK langsung melakukan pemeriksaan. Dan dua bulan setelah penyerahan laporan, hari ini kami menyatakan kelima daerah ini berhasil mendapatkan Opini WTP," tuturnya.

Yusnadewi juga mengungkapkan, bahwa raihan opini WTP menggambarkan akuntabilitas kinerja dalam laporan keuangan dan hasil kerja yang baik dari aparatur Pemerintah Daerah dalam penyajian LKPD. Dirinya juga berpesan agar kelima daerah yang menerima opini WTP dari BPK RI untuk tidak cepat berpuas diri dan menjadikan opini WTP tersebut menjadi dorongan dan motivasi untuk terus memperbaiki pertanggungjawaban pengelolaan APBD. 

"Jadikan opini WTP ini sebagai standar acuan prestasi. Memang opini WTP ini harus kita raih namun target kita selanjutnya adalah menciptakan standar pengelolaan keuangan yang efektif. Jadi nanti diharapkan setiap perencanaan dibuat secara matang, pelaksanaannya sesuai dengan standar yang berlaku dan outputnya berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat" katanya. 

Sementara itu Bupati Safaruddin menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada BPK Perwakilan Sumbar atas opini WTP yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota yang tak lepas dari bimbingan BPK dalam penyelenggaraan keuangan daerah. Dirinya optimis raihan opini WTP akan lebih memotivasi jajaran Pemkab Limapuluh Kota untuk meningkatkan pengelolaan anggaran sejalan dengan standar akuntansi pemerintahan. 

"Saya mengingatkan bahwa perolehan prestasi opini WTP jangan sampai membuat aparatur daerah cepat berpuas diri, justru momentum ini menjadi standar yang mesti terus dipertahankan dalam kinerja pelaporan keuangan daerah" kata Bupati Safaruddin, Jumat (20/52022) di Limapuluh Kota. 

"Kita menyampaikan terima kasih kepada segenap perangkat daerah atas capaian WTP ini. Namun dengan pencapaian ini jangan sampai membuat kita lengah, tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel  hendaknya terus kita tingkatkan" kata Bupati menambahkan. 

Terkait temuan-temuan hasil pemeriksaan oleh BPK, Safaruddin berjanji akan segera menindaklanjuti. 

"Kami menyadari laporan LKPD ini masih jauh dari kata sempurna, namun sebagai kepala daerah bersama dengan DPRD kami akan segera menindaklanjuti temuan yang didapatkan oleh BPK, sehingga akan terciptanya laporan keuangan yang berkualitas mulai dari penganggaran, pelaksanaan hingga laporan pelaksanaan yang saling terintegrasi," pungkasnya.*