HOME PEMBANGUNAN KABUPATEN SOLOK

  • Selasa, 24 Januari 2017

Enam Nagari Tercepat Sahkan APBNag Peroleh Perhgargaan

Bupati Serahkanpenghargaan kepada  wali nagari tercepat menyelesaikan APB Nagari tahun 2017
Bupati Serahkanpenghargaan kepada wali nagari tercepat menyelesaikan APB Nagari tahun 2017

AROSUKA (Minangsatu) –  Eksitensi nagari menjadi sangat strategis ketika pengelolaan kepemerintahannya mampu mewujudkan pembangunan yang mengadopsi pranata yang mengatur tentang prinsip-prinsip akuntabelitas dan traparansi.  

Kondisi ini dapat dikembangkan ketika sebanyak Rp 140 miliar total dana pemerintahan nagari yang bersumber dari dana nagari dan APBD dialokasikan bagi 74 nagari di Kabupaten solok. " Ini suatu potensi yang sangat besar. Karena itu, untuk lebih menyatukan persepsi dan konsep pembangunan yang dilaksanakan oleh seluruh pemerintah nagari,  harus sinergi dengan konsep pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten Solok, " papar kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari (DPMN), Medison.

Hal itu diungkapkan Medison ketika mengawali kegiatan Lounching Nagari Membangun kabupatem Solok, Senin (23/1) di ruang pelangi Arosuka.   mantan Asisten II Setda Kabupaten Sijunjung. 

Dihadapan Bupati Solok  H.Gusmal, Wakil Bupati Solok :Yulfadri Nurdin, Pejabar unsur Forkompinda daN Ketua TP PKK Ny.Hj. Desnadevi Gusmal serta Ketua GOW Ny. Dahliar Yulfadri Nurdin, manta kepala BPN kabupaten Sijunjung itu  menyebutkan esensi dilakukan “Lunching Nagari Membamgun Kabhapten Solok”, lebih sebagai penguatan gerakan empat point penting yang manjadi acuan sebuah nagari ideal, yakni pemerintah yang baik, bersih, tertip, akuntabel dan transparan, mandiri dan produktif dengan mengoptimalkan sumber daya lokal dan sosial masyarakat nagari.

Kepala DPMN Medison mengatakan, nagari merupakan sebuah potensi dalam membangun kabupaten, jika dana pembangunan nagari dikelola dengan baik. Kita tentu tidak ingin nanti pengelolaan dana nagari ini memunculkan gesekan secara horizontal dan vertical, apalagi sampai berimplikasi kepada hukum. “ Karena alasan itu, jauh-jauh hari kita harus membangun pemahaman dan persepsi tentang pembangunan kabupaten Solok yang tertib, akuntabel dan tranparan,” tuturnya.

Dengan lounching ini, pemerintah nagari se Kabupaten Solok didorong untuk mewujudkan visi pemerintah Kab.Solok, sesuai dengan Empat pilar Pembangunan pada pilar ke empat, tentang Penyelengaraan pemerintahan yang baik dan bersih.

Dalam kerangka itu, pemerintah nagari didorong  melengkapi regulasi, menciptakan aparatur DPMN yang professional, melakukan pelatihan untuk aparatur kecamatan, melakukan pemantapan SDM Walinagari dan BMN, serta menyusun konsep membangun nagari secara efektif. “ Sebagai upaya motivasi pemerintah, pada akhirnya kita nanti akan  memberikan penghargaan berupa nagari Award 2017 kepada nagari yang berprestasi dan membangun sistem pemerintahn berbasis IT,” jelas Medison serya menyebutkan Kabupaten solok yang pertama mencetuskan nagari membangun kabupaten.

Menyambut itu, bupati Solok H. Gusmal menyebutkan tidak mudah mewujudkan sebuah nagari yang strategis tanpa kerja sama. Apalagi dengan kekuatan dana total sebanyak Rp 174 miliar yang tersebar dinagari-nagari, bupati mengingatkan agar digunakan sebaik-baiknya  untuk membangun nagari. “ Karena pengelolaan nagari bersangkutan dengan  uang Negara, dampaknya sangat sensitive terhadap hukum, diperlukan pengawasan yang ketat,”jelas Gusmal.

Kecuali mewanti-wanti soal prosedur pemakaian keuangan nagari, dihadapan Kapolres Solok AKBP Reh Ngenana, Kapolres Solok Kota diwakili Kompol Sumedi, serta   Kejari Solok Aldiyansyah, bupati Solok sekaligus mengharapkan pembangunan  nagari mengacu kepada program empat pilar pembangunan. Pemerintah nagari yang akan melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan, dianjurkan supayta ikut menggelorakan empat pilar pembangunan kabupaten Solok. “ karena itu kepada seluruh camat, , mari bersama sama-sama  melakukan pembinaan walinagari dan perangkat nagari untk pembangunan,” jelas Gusmal.

Ia juga mengingatkan para wali nagari menyangkut potensi kewenangan penggunaan  dana yang besar, jangan dimaknai secara sederhana, sehingga menyebabkan lalai dari konsep kehatian-hatian. Masalah aturan harus lebih dikedepankan agar pengelolaan keuangan nagari tidak berimplikasi kepada masalah hukum.” Wali nagari dengan BMN harus  seiya-sekata, seiring sejalan dengan perangkat nagari lainnya. Kita ingin program pemerintah tentang  nagari membangun  kabupaten Solok tgerlaksana dengan baik,” ujarnya.

[ Veirzal Sarosa ]

 

 


Wartawan : Verizal Sarosa
Editor :

Tag :#Penghargaan

Baca Juga Informasi Terbaru MinangSatu di Google News

Ingin Mendapatkan Update Berita Terkini, Ayu Bergabung di Channel Minangsatu.com