Barenlitbangda Kota Sawalunto Lakukan Konsultasi Publik Rencana Awal Perubahan RPJMD 2018-2023

Sawahlunto (Minangsatu) - Badan Perencanaan Penilitian Dan Pengembangan Daerah (Barenlitbangda)  Kota Sawahlunto Lakukan Konsultasi Publik Rancangan Awal Perubahan Rencana Pembangunan Jangka menengah daerah (RPJMD)  Kota Sawahlunto Tahun (2018–2023) yang dilaksanakan di Gedung Serbaguna Ombilin Sawahlunto, Senin (13/9).

Tujuan acara konsultasi publik rancangan awal RPJMD ini adalah untuk mendapatkan masukan terhadap rancangan perubahan  awal RPJMD dengan menghimpun aspirasi atau harapan masyarakat terhadap tujuan, sasaran dan program pembangunan daerah yang akan dilaksanakan disisa waktu lima tahun (2018-2023).

Acara konsultasi dan tanya jawab dipimpin langsung Wakil Walikota Sawahlunto Zohirin Sayuti didampingi Sekretaris Daerah Ambun Kadri dan Kepala Barenlitbangda Lelis Epriyenti. 

Dari tamu undangan tampak hadir GM Manager PTBA Yulfaizon, Anggota DPRD Kota Sawahlunto Neldaswenti, beberapa  pimpinan OPD, Kepala Desa, Ketua Kadinda Sawahlunto Alkautsar Akbar dan sejumlah  forum kemasyarakatan lainnya yang  ada di Kota Sawahlunto.  

Dalam sambutannya, Wakil Walikota Zohirin Sayuti menyampaikan bahwa beberapa target  pencapaian dalam visi misi pembangunan Kota Sawahlunto Tahun (2018–2023) tidak dapat tercapai. Salah satu indikator adalah laju pertumbuhan ekonomi Kota Sawahlunto yang terjun hingga minus dibawah 1 persen.  

Kemerosotan ekonomi disebabkan adanya wabah Pandemi Covid 19 dan berkurangnya pendapatan daerah dari transfer Dana Alokasi Umum pemerintah pusat. 

Dikatakan, Wawako dalam upaya percepatan ekonomi, dibutuhkan terobosan-terobosan dan mempertahankan produk produk  yang sangat memungkinkan untuk mendorong ekonomi, seperti komoditas pertanian dan peternakan. 

"Agar pembangunan daerah sampai tahun 2023 fokus pada pertumbuhan ekonomi sehingga upaya pengentasan kemiskinan bisa terus disesuaikan dengan kondisi Pandemi sekarang ini," ujar Zohirin Sayuti. 

Mantan Sekretaris Daerah dan Kepala Bappeda Kota Sawahlunto itu mengatakan, minimnya pembiayaan keuangan daerah terhadap program program pembangunan dapat diatasi melalui pinjaman daerah. Menurut  Zohirin, pinjaman daerah sudah  diperbolehkan dan telah diatur dengan aturan perundangan. Dikatakan Zohirin, pemerintah daerah harus berani melakukan ini agar percepatan pemulihan ekonomi dapat tercapai.

"Pinjaman daerah sudah diperbolehkan  asalkan jangka waktu pengembalian pinjaman hingga berakhirnya masa jabatan. Pinjaman daerah ini tidak boleh menjadi beban pemerintahan selanjutnya. Misalnya, pinjaman daerah sebesar Rp 10 Milyar dikembalikan selama jangka waktu dua tahun. Ini sangat memungkinkan sekali," jelas Zohirin.

Lebih jauh dijelaskan, bahwa Perubahan RPJMD memberikan kesempatan pemerintah daerah untuk mempertegas kembali Tujuan, Strategi serta Arah Kebijakan Pembangunan yang telah kita susun sebelumnya.*