Kemenag Bakal Tetapkan Madrasah Inklusi Di Tanah Datar Untuk Penuhi Hak Anak Berkebutuhan Khusus

Kemenag Bakal Tetapkan Madrasah Inklusi di Tanah Datar untuk Penuhi Hak Anak Berkebutuhan Khusus

Batusangar (Minangsatu) - Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Tanah Datar bersiap menunjuk secara resmi sejumlah madrasah inklusi demi menjamin hak belajar yang ramah, setara, dan berkeadilan bagi anak berkebutuhan khusus (ABK). Langkah strategis ini diawali dengan menggelar sosialisasi panduan penetapan madrasah inklusi, di aula Kantor Kemenag Tanah Datar, Rabu (11/11).

Agenda ini diikuti oleh jajaran Kepala Raudhatul Athfal (RA), Kepala Madrasah Negeri dan Swasta hingga Pengawas Madrasah.
Kepala Kantor Kemenag Tanah Datar, H. Hendri Pani Dias, menegaskan bahwa sistem pendidikan inklusi ini bertujuan memberikan lingkungan belajar yang adil tanpa melakukan penyeragaman. Melalui kebijakan ini, madrasah yang nantinya terpilih diwajibkan untuk menegaskan komitmen mereka. Komitmen tersebut diwujudkan lewat penyesuaian kurikulum dan penyediaan infrastruktur yang ramah terhadap penyandang disabilitas.

Sosialisasi ini juga menghadirkan dua pakar sebagai narasumber, yaitu Ketua Tim Kelembagaan Kanwil Kemenag Sumbar, Taslim Perdana, serta Ketua Forum Madrasah Inklusi, Nurhidayati. Keduanya memaparkan materi krusial mengenai panduan teknis, standar layanan, dan pola kolaborasi yang matang. Hal ini dilakukan guna memastikan setiap madrasah benar-benar siap dan mampu menjalankan sistem pendidikan inklusif secara berkelanjutan.

Pihak Kemenag berharap kehadiran program ini mampu merangkul seluruh anak tanpa terkecuali agar mereka dapat tumbuh bersama secara optimal. Hendri menambahkan bahwa madrasah inklusi menjadi garansi atas pemenuhan hak pendidikan yang setara bagi semua peserta didik. Dengan demikian, kondisi fisik maupun mental tidak lagi menjadi pembatas atau penghalang anak-anak di Tanah Datar dalam mengenyam bangku sekolah.

Terkait mekanisme regulasi, Kepala Seksi Pendidikan Madrasah (Kasi Penmad) Kemenag Tanah Datar, Bahrul Fahmi, menjelaskan adanya pembagian wewenang dalam proses penetapan.

Kepala Kantor Kemenag Tanah Datar akan memegang wewenang untuk menetapkan madrasah inklusi pada tingkat RA, Madrasah Ibtidaiyah (MI), dan Madrasah Tsanawiyah (MTs). Sementara itu, penetapan untuk tingkat Madrasah Aliyah (MA) akan diputuskan langsung oleh Kepala Kanwil Kemenag Sumbar berdasarkan usulan yang diajukan.

Proses penunjukan dan penetapan lembaga pendidikan ini dipastikan tidak akan dilakukan sembarangan karena harus melalui evaluasi yang ketat. Kemenag akan mempertimbangkan keberadaan peserta didik berkebutuhan khusus di madrasah tersebut, kesiapan serta dukungan dari para pendidik dan tenaga kependidikan. Selain itu, pemenuhan akomodasi yang layak, aspek aksesibilitas, serta kelayakan sarana dan prasarana pendukung wajib disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.