Warga Minta KKP Segera Realisasikan Pembangunan Pasar Ikan Ranai Di Natuna

Natuna (Minangsatu) - Masyarakat Natuna, khususnya di Kecamatan Bunguran Timur, mendesak Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia untuk segera merealisasikan pembangunan Pasar Ikan Ranai. Pasalnya, proyek yang sudah digagas hampir enam tahun lalu tersebut belum menunjukkan perkembangan berarti meskipun potensi perikanan di wilayah tersebut sangat besar.

Wakil Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Cerdik Pandai Muda Melayu Kepulauan Kepri (LSM Cindai Kepri), Zulkarnaen, mengatakan kepada awak media pada Rabu (20/8/2025) bahwa lambannya realisasi proyek tersebut menjadi penghambat utama dalam pengembangan industri perikanan lokal. “Kementerian Kelautan dan Perikanan harus sesegera mungkin merealisasikan pembangunan proyek tersebut. SKPT (Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu) di Natuna memiliki dampak langsung terhadap peningkatan pendapatan daerah dan kesejahteraan nelayan.”

Padahal, secara umum, proyek tersebut mendapat sambutan baik dari pemerintah daerah (Pemda), dan sebagian besar fasilitas penunjang operasional telah dibangun. Namun, proses lelang pembangunan Pasar Ikan Ranai telah empat kali gagal pada tahun 2025 saja, menghambat keseluruhan kemajuan program.

Kuswariyah Beruraian Airmata Terima Hadiah Satu Unit Rumah Dari Nderek Guru

minangsatu > viral

Aldi Viorell Feat Nita Viorell Rilis Lagu "Cinto Gilo", Angkat Karya Pengamen Jalanan

minangsatu > viral

Kondisi tersebut diperparah dengan telah dirobohkannya pasar lama tanpa adanya pengganti yang memadai, menyebabkan pedagang mengalami penurunan omzet hingga 50 persen. Zulkarnaen menilai, jika proyek tersebut tidak direalisasikan tahun ini juga, maka peluang pengelolaan pasar ikan akan tertunda lebih lama lagi, mengingat izin reklamasi lahan akan segera habis masa berlakunya.

Selain berdampak pada ekonomi masyarakat, keterlambatan pembangunan juga mengancam kerusakan fasilitas yang sudah ada karena minimnya perawatan. Hal tersebut dianggap bertentangan dengan visi pemerintahan Prabowo-Gibran, terutama pada poin 3 (kedaulatan pangan) dan poin 5 (penguatan ekonomi maritim dan pesisir).

Sebagai catatan penting, proyek tersebut sebenarnya telah mendapat dukungan pendanaan dari Japan International Cooperation Agency (JICA) melalui dana hibah kepada KKP, yang direncanakan digunakan untuk membangun Pasar Ikan Ranai dan pengembangan SKPT Natuna sebagai pusat perikanan terpadu kawasan barat Indonesia. Masyarakat kini berharap KKP segera bertindak konkret. Mereka tak ingin peluang dan potensi besar tersebut benar-benar hilang.