Wako Fadly : Program KOTAKU Di Kelurahan Bukit Surungan Dapat Dijadikan Contoh

Pd. Panjang (Minangsatu) - Wali Kota Fadly Akrab mengemukakan, pekerjaan Penataan Infrastruktur Kawasan Kumuh Berbasis Masyarakat (PIKKBM), atau Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dilaksanakan di RT 8 dan RT 9 Kelurahan Bukit Surungan (Busur), Kecamatan Padang Panjang Barat (PPB), dinilai terbilang sukses dalam pelaksanaan dan bisa menjadi contoh. 

Melalui program ini terjadi kolaborasi antar warga bersama stakeholder, dan berhasil merampungkan pekerjaan jalan sepanjang 518 meter. Termasuk pembukaan jalan baru. Lalu, disertai pekerjaan drainase sepanjang 179 meter, serta pendaman tebing 244 meter. Pekerjaan didanai melalui cash for work (CFW) sebesar Rp500 juta tersebut, ternyata dapat selesai  dalam rentang waktu 45 hari pekerjaan. 

Hal tersebut diungkapkan Wako Fadly Amran di acara serah terima kegiatan, Senin (19/6/2023) siang, dilokasi program KOTAKU. Turut hadir Kepala Balai Prasarana Pemukiman (BPP) Wilayah Provinsi Sumbar, Kusworo Darpito, S.T, MDM, Kadis Perkim LH, Alvi Sena, M.T, Koordinator Program Kotaku, Yuni Martini, dan  sejumlah pejabat Pemko   lainnya. 

Ditegaskan Fadly, program ini patut dijadikan contoh. Kami dari Pemeritah Daerah sangat bersyukur atas kolaborasi ini. Kalau bisa dibuat pula program serupa di tingkat Kota. Karena lebih efektif dari pada Penunjukan Langsung (PL). "Apalagi saat ini dana tidak cukup. Cara seperti ini bisa menjadi alternatif," tandasnya.

Pj Wako Sonny Terima Kunjungan Niniak Mamak Kanagarian Gunuang

minangsatu > Sosial Budaya

Kemenkop UKM RI Buka Pendaftaran Untuk BPUM Tercatat Sebagai Pelaku Usaha

minangsatu > Sosial Budaya

Sementara Kepala BPP, Kusworo Darpito menjelaskan, Padang Panjang merupakan satu dari enam daerah di Sumbar  mendapatkan program PIKKBM. 

"Kita berharap, melalui program ini bisa mewujudkan pemukiman yang lebih baik, dan bisa dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat, sekaligus berkontribusi terhadap pengurangan pemukiman kumuh," ucap Kusworo. (*)