TPPS Pemkab Solsel Matangkan Aksi Konvergensi Stunting 2024

TPPS Pemkab Solsel Matangkan Aksi Konvergensi Stunting 2024.

Solok Selatan (Minangsatu) -  Permasalahan stunting di Kabupaten Solok Selatan masih perlu mendapat perhatian khusus dari semua pihak, meskipun dalam kurun waktu dua tahun terakhir ini, semua lapisan sudah berusaha untuk menurunkan angka stunting.

Dimana, hasil dari kerja keras Pemerintahan Kabupaten (Pemkab Solsel) perlahan mulai terbukti dan membuahkan hasil dimana berdasarkan hasil Survei Sesehatan Indonesia (SKI) yang dilakukan pada Tahun 2023 yang lalu. Tingkat prevalensi stunting Kabupaten Solok Selatan menurun dari 31,7% menjadi 14,7%, hal ini hampir mendekati target yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebesar 14%.

Untuk mempercepat pencapaian target tersebut, Pemkab Solok Selatan kembali melakukan kegiatan rembuk stunting Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024, bersama seluruh unsur Forkopimda, Stakeholder, OPD, Lembaga Kemasyarakatan, Perusahaan BUMN/BUMD, Forum TJSLP, BPJS, Baznas, seluruh Instansi Pemerintahan Daerah serta perwakilan sektor non pemerintah dan masyarakat.

Kegiatan ini juga melibatkan Tim Pakar Audit Kasus Stunting, Ikatan Dokter Indonesia, Ikatan Bidan Indonesia, hingga Tenaga Ahli P3MD Kabupaten Solok Selatan.

Wakil Bupati Solok Selatan, H. Yulian Efi menekankan kembali pada OPD pengampu, untuk dapat berkomitmen melaksanakan seluruh rangkaian aksi konvergensi stunting.

"Mulai dari Aksi 1 hingga Aksi 8 sesuai dengan Rencana Kerja Tim Percepatan Penurunan Stunting, kemudian seluruh aksi tersebut harus dilaporkan secara rutin ke dalam Aplikasi Web Bangda Kemendagri sebagai bentuk nyata pelaksanaan aksi konvergensi stunting di kabupaten kita," kata Wabup membuka kegiatan, di Aula Sarantau Sasurambi, Gedung Perkantoran Bupati Solok Selatan, Senin (22/7/2024).

Sebagai Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Solok Selatan, Yulian Efi menekankan terkait intervensi sensitif, di harapkan OPD pengampu melakukan pengecekan terhadap kebutuhan masyarakat, seperti halnya sanitasi dan jamban layak yang merupakan permasalah krusial di Kabupaten Solok Selatan.

Selain itu, para Camat juga diminta untuk dapat memastikan koordinasi lintas sektor terkait yang ada di kecamatan seperti, Puskesmas, Forkopimcam, KUA, dan Koordinator Penyuluh KB Kecamatan,  dapat berjalan secara kontiniu untuk melakukan pemantauan kondisi stunting di tingkat nagari hingga ke jorong, sehingga perencanaan dan penyelenggaran program berbasis data dapat terwujud.

"Forkopimcam agar dapat mendorong setiap keluarga berperilaku hidup bersih dan sehat, memahami pola tata laksana gizi yang baik bagi perkembangan ibu hamil serta bayi dan balita, serta membantu mensosialisasikan kepada masyarakat perihal permasalahan stunting pada bayi dan balita," sambung Wabup, Yulian Efi.

Selanjutnya, Kepada Wali Nagari di instruksikan agar memastikan program intervensi tepat sasaran terhadap keluarga yang memiliki bayi/balita beresiko stunting. Menggiatkan peran Kader Pembangunan Nagari, Kader Posyandu, Kader BKB, TPK dan Kader PKK yang ada di wilayah masing-masing.

Tak luput, Yulin Efi juga menginstruksikan kepada jajaran Pemerintahan Nagari, untuk mengalokasikan minimal 10 persen APB-Nagari untuk mendukung capaian penurunan stunting di nagarinya.

"Seperti pembangunan/rehabilitasi Poskesdes/Polindes dan Posyandu, Konseling dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi balita, perawatan kesehatan untuk ibu hamil dan menyusui, pembangunan sanitasi dan air bersih, Pembangunan MCK, Pelatihan dan Pembinaan Kader Kesehatan Masyarakat," jelasnya.

Menutup Kata Sambutannya, Wabup berpesan agar masing-masing stakeholders dapat mengambil perannya masing-masing, untuk bekerjasama melakukan percepatan penurunan stunting di Kabupaten Solok Selatan.

"Kami minta kolaborasi dalam intervensi dapat berjalan antar sektor, yakni sektor Kesehatan dan non Kesehatan, karena keberhasilannya sangat dipengaruhi oleh dukungan kolaborasi antar sektor ini," pungkasnya.

Kolaborasi yang dimaksud yaitu, melalui pembangunan sanitasi air bersih, penyediaan pangan yang aman dan bergizi, dan membangkitkan pemahaman serta kepedulian masing-masing individu, berikut masyarakat.

Untuk diketahui, dalam penanganan percepatan penurunan angka prevalensi stunting, Bupati Solok Selatan mendapatkan anugerah Penghargaan piagam tertinggi Manggala Karya Kencana (MKK) tahun 2024 dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) RI.

Penghargaan ini diberikan, atas dedikasi dalam keberhasilan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan KB (Bangda Kencana) serta percepatan penurunan stunting.

Dengan adanya penghargaan tersebut, Bupati Solok Selatan, H. Khairunas berpesan agar semakin meningkatkan komitmen dan kerja keras seluruh jajaran beserta seluruh masyarakat, terus membangun keluarga berkualitas demi mempersiapkan generasi yang berkualitas di Kabupaten Solok Selatan.